Selasa , 23 Mei 2017
Home » Daerah » Aceh » Aceh Timur » 52 Milyar Dana Bansos Kedelai Diduga Sarat Korupsi

52 Milyar Dana Bansos Kedelai Diduga Sarat Korupsi

Keterangan Foto: Tanaman Keledai.
Keterangan Foto: Tanaman Keledai.

Aceh timur,Sidaknews.com – Dalam program tanam kedelai nasional, Kabupaten Aceh Timur mendapat kuota tanam 24.000 Ha dengan dana (APBN) Bansos Rp. 52 Milyar. Saat konflik berkecamuk hebat, kejayaan kedelai di Aceh Timur pun redup.

Untuk mengembalikan kejayaan sebagai penghasil kedelai seperti era 80-an dulu, Kementerian Pertanian memilih kabupaten yang kini dipimpin eks GAM itu sebagai tempat launching perdana program gerakan tanam kedelai nasional di Peunaron pada 15 Desember 2012 lampau.Namun sayang, anggaran negara seperti terbuang begitu saja bahkan mengarah ke unsur pidana korupsi.

Berikut penelusuran tim LPP TIPIKOR RI dilapangan:

Dalam program tanam kedelai nasional, Kabupaten Aceh Timur mendapat kuota tanam 24, 000 Ha dengan dana (APBN) Bansos Rp. 52 Milyar. Proyek tersebut dititipkan pada Dinas pertanian dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur dan penyaluran anggaran bansos ini melalui kelompok tani (Poktan) kedelai.

Berangkat dari banjir fulus yang lama dinanti, Dinas Pertanian Aceh Timur bersama Bapeluh (Badan Penyuluh) harus membentuk CPCL disetiap kecamatan di seluruh Aceh Timur, tentu saja yang dipersiapkan kecamatan yang berpotensi di sektor tanaman pangan, bukan CPCL yang gila-gilaan.

Namun sayang pantauan LPP TIPIKOR RI dilapangan ternyata, CPCL yang di bentuk disetiap kecamatan diduga fiktif, bahkan ada kelompok tani kedelai fiktif di beberapa kecamatan yang penerima dana bansos Kementrian Pertanian sudah dipanggil pihak penegak hukum untuk dimintai keterangan namun pemanggilan tersebut selalu berakhir tanpa ujung.

Sebagai perpanjangan tangan dinas pertanian dan bapeluh mantri tani tentu saja sebagai ujung tombak dalam sukses nya program tanam kedelai nasional,namun temuan LPP-TIPIKOR RI, hampir 80% mantri tani rangkap jabatan,satu sisi mantri tani di sisi lain juga sebagai petugas bapeluh,bahkan mantri tani ada yang merangkap tiga jabatan,yaitu sebagai pemasok benih unggul serta pemasok fasilitas dalam program ini.

Hal ini sangat bertolak belakang dalam pembentukan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) penerima dana bansos untuk gerakan tanam kedelai nasional.

Salah satu kelompok Calon Petani Calon Lahan (CPCL) di Kecamatan Indramakmur saat di temui LPP-TIPIKOR RI, mengatakan proyek tersebut hanya mainan belaka untuk dapat mengeruk keuangan negara miliaran rupiah.

Modus penekanan terhadap kelompok tani dilakukan mantri tani adalah saat pencairan dana bansos kepada kelompok tani lewat rekening kelompok, pihak dinas melalui mantri tani secara tak langsung menagih pembayaran barang yang telah di posok kepada kelompok tani dengan harga yang telah ditentukan oleh sang penyalur yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian.

“Dana bantuan sosial dari Kementrian Pertanian untuk tanam kedelai ternyata tidak sosial untuk petani, bahkan menjadi objek mantri tani dalam pelaksanaan program bansos kedelai dari tahun 2012-2014. Campur tangan pihak dinas terlalu jauh untuk pengadaan bibit unggul dengan harga diatas standar pasaran.

Bibit yang dijual oleh penangkar benih yang diarahkan oleh petugas Dinas Pertaniaan (Mantri tani) ternyata tidak berlebel sama seperti kedelai untuk membuat tempe, harga yang ditentukan juga sangat tinggi sekitar Rp.14.700/Kg,begitu juga dengan pupuk NPK, pupuk SP-36, pupuk organik cair, herbisida semua arga lebih mahal dari pasaran.

Maka banyak kelompok tani penerima bantuan bansos kedelai gagal, karena bibit yang dipasok oleh penangkar benih yang ditunjuk oleh petugas dinas pertanian ternyata benih siluman,” ujar salah satu kelompok tani dengan penuh kecewa saat LPP- TIPIKOR RI bertandang ke lokasi, Minggu lalu.

“Anehnya lagi setelah tagihan diselesaikan malah pihak penyalur tidak menyalurkan semua barang yang telah dibayar oleh kelompok tani, seperti pupuk organik cair agrobos 5 liter/liter Rp.85000, pestisida organik-an organic 1 paket Rp.212,500/paket, pupuk hayati rizodhium 1 paket/paket Rp.120.000, kapur pertanian 10 kg/Kg.10.000. Kalau dihitung keseluruhan barang per 1 Ha.

Kelompok tani harus membayar kepada penyalur melalui mantri tani Rp.2,182,500 /Ha,” jelas ketua kelompok tani ini sembari meminta jangan catut dulu namanya, kecuali penegak hukum betul-betul serius mengusut kasus ini, maka dia mengatakan jangan kan nama, orangpun siap dijadikan saksi didepan hakim dan jaksa. “Kalau penegak hukum jujur dan serius, saya siap jadi saksi kemanapun,” tegasnya.

Sebagai ketua kelompok tani kedelai dana bansos proyek Kementerian Pertanian ini menilai program ini adalah program asal-asalan. “Cilet-cilet,” sindirinya.

Untuk membuktikan keterangan ketua kelompok tani, KETUA LPP TIPIKOR RI PERWAKILAN ACEH ,Fauzal Herman meminta konfirmasi salah satu Kepala Badan Penyuluh Aceh Timur disalah satu kecamatan. Awalnya kepala badan penyuluh sangat tertutup saat di wawancarai sembari bergaya tutup mulut.

“Saya No coment dengan Dana Bansos kedelai,” ujar Kepala Penyuluh kecamatan itu.
Setelah membuat kesepakatan dan sedikit rayuan, akhirnya kepala Bapeluh kecamatan ini akhirnya buka suara dan membenarkan apa yang disampaikan oleh ketua kelompok tani kepada TIM LPP- TIPIKOR RI.

“Karena dalam program ini menurut saya sebagai Bapeluh Kecamatan sangat lemah pengawasannya, dari pengadaan benih sampai kepada pembentukan kelompok tani penerima bantuan tidak ada perencanaan yang baik.

Begitu juga pengawasan dari pihak dinas pertanian dilapangan justru memiliki ganda fungsi jabatan (two in one), mantri tani sama dengan penyuluh, maka diduga kuat CPCL yang dibentuk oleh mantri tani bekerja sama dengan badan penyuluh pertaniaan diduga kuat fiktif.

Karena CPCL yang sudah di bentuk diajukan oleh mantri tani kedinas pertaniaan, setelah itu mantri tani tidak lagi berkoordinasi dengan Bapeluh kecamatan, sehingga kami sebagai Bapeluh kecamatan tidak ada data ril berapa jumlah kelompok tani yang ada di kecamatan untuk kita beri penyuluhan,” ujarnya.

Dia mengakui saat persiapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Bapeluh dilibatkan dalam pembentukan (CPCL), namun setelah diajukan kedinas pertanian oleh mantri tani untuk verifikasi akhirnya tanpa diketahui lagi.

“Setelah itu kita tidak mengetahui lagi,apakah calon yang kita usulkan bersama petugas kontrak dinas pertanian (Mantri tani) layak diberikan bantuan atau tidak layak, kami tidak diberitahukan lagi. Maka kalau saudara (LPP- TIPIKOR RI-red) tanya kepada saya berapa jumlah kelompok tani kedelai penerima bantuan dari dana Bansos tahun 2012-2014 di kecamatan saya bertugas memang kami tidak tahu jumlahnya.

Dan ini bukan saja di kecamatan saya, kejadian hampir diseluruh kecamatan, karena penyebabnya mantri tani juga memiliki jabatan ganda, mantri tani juga penyuluh, penyuluh juga mantri tani,” ujar kepala Bapeluh kecamatan ini juga meminta jangan buka namanya.

Karena semua pihak main lepas tangan dan seperti sudah direncanakan, akhirnya proyek dana bansos untuk penanaman kedelai tidak efektif dan sarat dengan penyimpangan kelompok-kelompok fiktif, padahal pengawasan dalam penggunaan dana bansos untuk kelompok tani kedelai sangat bagus,dari pengadaan benih sampai pengawasan penanaman oleh kelompok tani penerima dana bansos kedelai, antara lain pembentukan Tim Verifikasi benih ( SK), Tim pengawasan penanaman (SK).

“Tapi sampai saat ini kami belum menerima SK. Maka bila kelompok tani gagal panen seperti penanaman perdana kedeilai tahun 2012 di areal sawah tadah hujan,hampir 70 % gagal panen,yang disalahkan juga Bapeluh.

Padahal kegagalan tersebut bukan di Bapeluh, tetapi pada jadwal masa tanam yang sudah tidak efektif lagi karena keterlambatan benih kedelai yang disalurkan pihak rekanan kepada kelompok tani sehingga ada juga kelompok tani yang menjual benih kedelai ke pengerajin tempe.

Akhirnya kelompok tani yang sudah menanam gagal panen, karena semua tanaman kedelai tergenang air hujan,Bapeluh dituding tidak turun ke lapangan ,” jelas bapeluh kecamatan ini sedikit membela diri.

Untuk kelanjutan dana bansos Kementrian Pertanian RI, Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur beralih kegiatan ke Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) pada tahun 2014. Masalah pun terus bermunculan dari pengadaan benih unggul yang tidak berlebel sampai pada verifikasi kelompok tani penerima bantuan bansos dari Kementrian Pertanian.

“Kelompok tani pun tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, kalau kita buat perbandingan lahan yang tersedia untuk tanam kedelai dengan kelompok tani yang telah lewat Verifikasi, sudah tidak seimbang lagi,” jelas salah seorang kepala Bapeluh kecamatan yang tidak mau disebutkan namanya juga.

Dari hasil perjalanan TEM LPP- TIPIKOR RI kebeberapa alamat mantri tani, kesemuanya lagi membangun rumah sangat mewah, bayangkan saja seorang tenaga kontrak di Dinas Pertanian bisa hidup mewah sementara hasil pantauan TEM hampir semua mantri tani tidak mempunyai usaha lain, apalagi mantri tani dari kaum perempuan.

Untuk mengetahui tentang penyerapan dana bansos Kementrian Pertanian dalam program tanam kedelai TEM meminta konfirmasi Kabid Produksi Peningkatan Ketahanan Pangan, yang juga sebagai pejabat pembuat komitmen program peningkatan ketahan pangan Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur, Syawaluddin.SP.MP.

“Saya tidak mengetahui adanya temuan kelompok fiktif yang dibentuk oleh mantri tani, karena CPCL yang diajukan ke kami oleh mantri tani berarti semua sudah ok, apakah CPCL yang diajukan itu mempunyai lahan atau tidak, mantri tani lah yang tau, karena itu memang tugas dia sebagai petugas dilapangan,” ujarnya.

ketika ditanyakan adanya benih kedelai siluman yang di salurkan kepada kelompok tani oleh penyalur benih hasil kerja sama produksi/pengadaan benih kedelai antara PT.Cedah Raya Komunika dengan PT.Sang Hyang Seri (PERSERO) yang dipilih oleh Dinas Pertaniaan Aceh Timur sebagai pemasok benih kedelai yang diduga hampir 100 ton lebih benih yang disalurkan tidak mempunyai label yang dikemas kedalam karung goni 20 Kg terbalik dengan harga Rp.14.700/Kg.

“Memang dalam dana bansos untuk kedelai PPTK nya saya, tapi masalah benih itu sudah saya berikan wewenang kepada Kasi saya saudara Barmawi, kalau memang itu benar nanti saya akan pertanyakan,” elak Syawaluddin.

Saat disinggung tentang dana bansos, berapa anggaran yang sudah terserap dari tahun 2012-2014, dia mengaku dana tersebut tak terserap semuanya.

“Dari hasil laporan yang diterima, Rp.52 Milyar dana bansos untuk tanaman kedelai, batas akhir tahun adalah sekitar Rp.44 Milyar, sisa DIPA dana bansos Kementrian Pertanian Rp.8 milyar, yang akan kita kembalikan ke kas Negara,karena masa tanam untuk tanaman kedelai sudah tidak efektif lagi mengingat daerah kita sudah memasuki musim hujan.

Maka untuk kelompok tani yang belum mendapat penyaluran dana bansos akhir bulan November 2014 tidak akan kita salurkan lagi,” ujar Syawaluddin.SP.MP.(Has/herman)

Check Also

Gubernur Aceh Minta Dinas Terkait Pastikan Harga Daging Meugang Dibawah 130 Ribu Per Kilogram

Banda Aceh, sidaknews.com – Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta dinas terkait untuk memastikan harga daging …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *