Selasa , 23 Mei 2017
Home » Berita Foto » Abdul Hafid Tak Gentelmen, Cermin Kabus Dunia Politik Karimun

Abdul Hafid Tak Gentelmen, Cermin Kabus Dunia Politik Karimun

kundur poto              “Diduga Berpolitik Ala Naga Bonar dan Sikap Abdul Hafid Dianggap Satu Kebohongan”     
Kundur,sidaknews.com – Sikap tidak gentelmennya  Abdul Hafid, selaku kader kutu loncat didunia politik Kabupaten Karimun kian menimbulkan aroma kurang sedap ditengah masyarakat. Abdul Hafid telah resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Karimun  tertanggal 20 Mei 2013 lalu, enggan melepaskan jabatannya dan masih menjabat selaku DPRD sampai saat ini.

Padahal pengundurannya selaku anggota DPRD juga telah  mendapat tembusan keketua DPRD karimun melalui surat resmi dari ketua  DPC Partai PNI Marhaenisme yang ditandatangani oleh Bambang selaku ketua dan Suseno selaku sekretaris partai.

Ironisnya lagi pengunduran diri Abdul Hafid juga telah disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Karimun, namun belum juga memiliki niat untuk hengkang dari keanggotaan selaku DPRD Karimun. Kendati dengan sikap yang kurang gentelmen dari  Abdul Hafid selaku kader kutu loncat, telah menimbulkan aroma kurang sedap didunia politik Kabupaten Karimun. Sehingga sebagian masyarakat memiliki pikiran kalau dunia politik dikabupaten Karimun diduga sudah  Ala Naga Bonar.

 Mengapa demikian?
Enggannya salah seorang anggota DPRD Kabupaten Karimun, untuk meninggalkan kursi panasnya telah membuat aroma kurang sedap ditengah tengah masyarakat kabupaten karimun. Dan jika hal ini berlanjut sampai keEra pemilu legislatif yang akan datang, sudah jelas akan menjadi salah salah satu acuan atau tolak ukur bagi masyarakat untuk memilah milih wakilnya pada pemilu mendatang, dikabupaten Karimun.

Ika Haris, salah seorang tokoh  masyarakat Pulau Kundur  dan juga tokoh partai PNI Marhaenisme yang diminta tanggapanya oleh Sidak News terkait  sikap  Abdul Hafid  yang  telah menjadi kader kutu loncat dan telah resmi mengundurkan diri dari keanggotaan partai dan juga DPRD Karimun. Hal yang telah dilakukan oleh Abdul Hafid, sudah jelas akan membuat masyarakat Kabupaten Karimun menjadi kurang percaya terhadap sistim politik dikabupaten Karimun.

Dan besar kemungkinan dikarnakan  ulah sikap yang tidak gentelmen tersebut, akan menjadi acuan kepada masyarakat untuk tidak percaya dengan politisi yang lain dikarimun. Lantaran sikap Abdul Hafid yang telah mengundurkan diri dan berpindah kepartai Nasdem, namun tetap berada dipartai PNI Marhaenisme tak lagi sesuai dengan konstitusi partai.

Tak jauh beda yang disampaikan sekelompok masyarakat dijalan HM Nawawi  Kecamatan Kundur, sikap yang telah dibuat oleh Abdul Hafid selaku wakil rakyat  tidak lagi sesuai dengan harapan. Kendati demikian masyarakat mengharapkan untuk Era yang akan datang para wakil rakyat atau DPR dikabupaten Karimun benar benar orang yang tidak rakus dengan jabatan.

Dimana masyarakat di Era repormasi sekarang ini betul betul mengharap para wakil rakyat yang bisa memegang amanah rakyat sesuai dengan aspirasi dan tujuan untuk masa yang akan datang.

Terkait enggannya Abdul Hafid tinggalkan jabatan juga disampaikan Yudi anggota partai PNI Marhaenisme Pulau Kundur dengan Sidak News baru baru ini. Surat pengunduran diri Abdul Hafid sebagai anggota partai PNI Marhaenisme telah disetujui oleh ketua DPC partai PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun, Bambang Sunardi  dan Suseno selaku Sekretaris partai PNI Marhaenisme.

Yang kemudian telah direstui oleh, H Raja Bahtiar ketua DPRD Kabupaten Karimun melalui surat pemberhentian bernomor  171/DPRD/154 yang berisi pemberhentian Abdul Hafid sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan pasal  102 dan 103 peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010.

Masih menurut Yudi, yang sangat ironis Abdul Hafid masih duduk dan menjabat sebagai dewan atau wakil rakyat padahal sudah jelas jelas mengundurkan diri dan diberhentikan,baik dari keanggotaan partai dan juga anggota DPRD Karimun. Kalau kita mentelaah dari semua surat yang sudah ditandatangani baik oleh, H Raja Bahtiar ketua DPRD dan juga Bambang ketua DPC Suseno Sekretaris PNI Marhaenisme, serta Abdul Hafid selaku wakil rakyat atau DPRD Karimun, kalau saya berpikir masing masing bohongi diri.

Yang paling  ironis lagi Abdul hafid hanya menjadikan  keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)  sebagai senjata pamungkas. Padahal dirinya telah mendur sebagai anggota partai PNI Marhaenisme  jauh sebelum ada keputusan MK terang Yudi dengan Sidak News.

Dengan demikian Sidak News  coba menghubungi Abdul Hafid melalui ponselnya, namun sampai media ini diterbitkan, Wartawan Sidak News belum mendapat jawaban dikarnakan ponsel milikinya tidak aktif. (Ali)

Check Also

Jelang Ramadhan, Rumah Makan dan Tempat Hiburan di Bintan Ditertibkan

Bintan, sidaknews.com – Memasuki bulan suci Ramadan pemerintah daerah (Pemkab) Kabupaten Bintan. Satuan Polisi Pamong …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *