Jumat , 26 Mei 2017
Home » Berita Foto » Abraham Samad Tegaskan KPK Tidak Tebang Pilih

Abraham Samad Tegaskan KPK Tidak Tebang Pilih

Terkait penanganan kasus dugaan korupsi

 

ketua KPK
Ketua KPK RI Abraham Samad (kanan), Gubernur Kepri HM Sani dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo saat acara semiloka koordinasi supervisi pencegahan korupsi di kantor Gubernur Kepri, Kamis (27/11) kemarin. Foto: Mazpram/Humas Pemprov Kepri  

Tanjungpinang, sidaknews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menegaskan tidak pernah tebang pilih dalam menindak lanjuti kasus dugaan korupsi yang ada di Indonesia secara umum dan Kepulauan Riau (Kepri) khususnya.

Hal ini ditegaskan Ketua KPK Abraham Samad saat menjadi narasumber dalam kegiatan dengan tema “Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan di Provinsi Kepulauan Riau” yang dilaksanakan di Kantor Gubernur, Dompak, Kamis (27/11) kemarin.

“Dalam penanganan dugaan kasus korupsi, kita tidak tebang pilih ya,” tegas Abraham.

Dikatakan Abraham, masyarakat juga harus memahami jika semua laporan dugaan kasus korupsi yang dilaporkan ke KPK, khususnya dari daerah akan ditindaklanjuti.

Namun, lanjut Ketua KPK, tidak semuanya harus ditangani lembaga anti rasuah itu sampai tuntas, hal ini karena beberapa alasan, seperti keterbatasan personil dan lembaga ini belum memiliki perwakilan di daerah.

Pada laporan kasus-kasus tertentu seperti dugaan korupsi yang melibatkan kepala dinas di daerah. Jika hal itu terjadi, maka akan diserahkan penanganannya ke pihak kejaksaan atau kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Tidak mungkin kita tangani satu persatu dengan jumlah penyidik yang hanya 100 orang untuk seluruh provinsi di Indonesia. Makanya, kita pakai skala prioritas. Kalaupun, gubernur atau pejabat menteri yang terlibat sekalipun, KPK akan tindak lanjuti,” ujar Abraham.

Dalam kesempatan itu, untuk mempermudah supervisi KPK dengan pemerintah daerah, Abraham juga menghimbau agar gubernur, bupati maupun wali kota agar senantiasa terbuka dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Selain kepala daerah, ada beberapa institusi yang dianggap wajib terbuka melakukan pelaporan harta kekayaannya, misalnya mulai dari pejabat setingkat eselon I hingga III di pemerintah daerah.

“Camat atau lurah saya kira tak perlu (laporkan harta kekayaan ke KPK). Inilah yang kami harapkan dari pemerintah daerah, hal ini setidaknya menjamin akuntabilitas pemerintahan,” papar Abraham.

Abraham juga menghimbau agar sebaiknya setiap provinsi dan kabupaten/kota mampu bekerja sama dalam pembentukan unit pengendalian gratifikasi. Pasalnya, lanjut Abraham, terkait gratifikasi ini masih banyak yang belum memahami.
“Diskon yang tidak wajar saja bisa menjadi gratifikasi. Misalnya, tentang pembelian tiket travel, karena anggota DPRD maka diberikan diskon.

Contoh lainnya, fasilitas anggota dewan yang berkunjung ke Jakarta hingga mendapatkan fasilitas karaoke bisa juga menjadi gratifikasi,” paparnya.

Untuk itu, hal ini perlu adanya unit pengendalian gratifikasi yang melakukan sosialisasi. Karena, gratifikasi bisa menjadi pertanggung jawaban pidana hanya dalam tempo 30 hari. Bila laporan gratifikasi telah terlewat 30 hari bisa kadaluwarsa.

“Gratifikasi perlu sosialisasi secara mendalam. Pemberian-pemberian tertentu bisa menjadi tanggung jawab kita,” tandasnya.

Lebih jauh, Abraham mengutarakan, ke depan direncanakan KPK akan datang kembali mensosialisasikan apa itu gratifikasi. Sementara itu, dijelaskannya dalam kunjungan kali itu KPK hanya sedang melakukan konsultasi penyebaran minerba yang berkaitan dengan sumber daya mineral.

KPK mensinyalir badan-badan dan perusahan tertentu ada yang tidak membayar bayar NPWP, penjaminan dan dana reklamasi. “Kedatangan ini bukan karena kasus, tapi karena sedang memonitoring. Itu kita coba luruskan.

Ada beberapa perusaahan yang kita panggil ke kantor. Di Indonesia ada sekitar 400 izin pertambangan telah dicabut. Laporan dari berbagai daerah pasti ada dan rata-rata ada yang menarik. Jadi tidak semua laporan yang masuk ranah KPK,” terang Abraham.

Memang dalam pertemuan itu dijelaskannya, ada beberapa daerah di Indonesia yang sedang dibidiknya terkait masalah perizinan itu. Dan masalah pemberian izin kembali kepada perusahaan oleh kepala daerah tentu menjadi kendala dan suatu hal yang bermasalah.

Pentingnya pembuktian terbalik, saat sosialisasi, Abraham Samad juga mengatakan perlunya pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Sementara, ada kendala pembuktian terbalik yang tidak sempurna pada hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, KPK akan mempertimbangkan pembuktian dari segala sisi.

Atas dasar itulah, dijelaskannya, meski tengah membidik suatu hal korupsi, KPK tidak pernah ingin gegabah menentukan kasus tersebut untuk ditangani, hal itu disebabkan juga oleh prinsip KPK yang tidak hanya berpegang pada dua alat bukti saja.

“Kalau KPK dalam tradisi tidak pernah menaikkan kasus bila hanya dua alat bukti. Pastinya agar orang itu tidak bebas. Itu yang kita pertahankan. Makanya kasus di KPK itu prosesnya bisa bertahun-tahun. Kita menganut sistem pruden,” tukasnya. (Rindu Sianipar)

Check Also

MUI Tegaskan, Larang Warga “Asmara Subuh”

Padangsidimpuan, sidaknews.com – Dalam menjalan ibadah puasa masyarakat di Kota Padangsidimpuan, khususnya kalangan remaja yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *