Minggu , 28 Mei 2017
Home » Berita Foto » Adkom; Biar Kader Golkar Pun, Jika bersalah Silakan Di Hukum

Adkom; Biar Kader Golkar Pun, Jika bersalah Silakan Di Hukum

adkom2Purwakarta, sidaknews.com-  Ketua DPP SOKSI , Ade Komarudin memberi ketegasan bahwa Partai Golkar sejak awal berkomitmen mendukung dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

 Sekalipun kader Partai Golkar, bila terbukti bersalah maka partai akan mempersilahkan penegak hukum melakukan tugasnya sesuai dengan aturan dan Undang-undang. Hal itu ia ungkapkan saat buka bersama di kediaman Ketua DPD Golkar Purwakarta Sarip Hidayat di Desa Benteng Kecamatan Campaka.

 “Sejak awal partai ini didirikan, Partai Golkar tetap dengan komitmentnya dalam hal penegakan hukum,” katanya.

 Adkom sendiri mendukung penuh terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sedang menangani kasus dugaan korupsi oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi  kader Golkar di Purwakarta. Dirinya  menyerahkan hal itu sepenuhnya ke pihak penegak hukum, dan mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait hal tersebut “itu urusan penegak hukum (Kejagung) silahkan saja harus seperti apa,” tegasnya.

 Adkom juga membantah kabar yang menyebut bahwa kasus tersebut bergulir di Kejagung lantaran ada desakan dari politisi di DPR-RI termasuk dirinya ke Kejagung, dirinya menyesalkan anggapan itu dan hal itu sangat tidak benar.

 Diakui Adkom pihaknya pernah mendapat aduan dari banyak ulama dan tokoh masyarakat di Purwakarta tentang prilaku negatif Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, baik dari sisi hukum maupun kebijakan, Termasuk kebijakan membuat banyak patung (Balinisasi) di Purwakarta, dan dirinya pun bersikap.

 “kami mempunyai sikap yang jelas, siapa pun kalau sudah incrah bersalah, pasti dihukum, begitu juga dalam berorganisasi (partai), kalau salah ya disangksi, dan tidak ada pembedaan (Kader).” tandasnya.

 Soal status Dedi Mulyadi di Golkar,dirinya mengakui sampai sekarang dari partai belum pernah ada kata pemecatan baik pernyataan lisan maupun tulisan, Dedi masih aktif menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Purwakarta,karena selain secara hukum belum ada putusan tetap dari lembaga penegak hukum (pengadilan) terkait dugaan korupsi, dalam persoalan kepartaian, belum ada bukti kuat yang bersangkutan melanggar peraturan partai.

Demikian juga soal maraknya spanduk/baligho bergambar Dedi Mulyadi di sejumlah baligho bacaleg parpol di luar Partai Golkar, Hal itu dinilai Adkom belum cukup dan harus dilihat secara utuh .

 “Itu belum cukup,” tutup Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar wilayah DKI, Jabar dan Banten itu yang juga mencalonkan diri kembali menjadi caleg DPR-RI dari Dapil Purwakarta, Karawang dan Bekasi itu.

 Diketahui, telah  dua pekan ini, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diminta keterangan soal kasus dugaan dana Gedung Islamic Center (GIC) tahun 2006. Kasus tersebut sebenarnya telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta tahun 2008 dan telah memutuskan, Lili Hambali Hasan (Bupati Purwakarta saat itu) dan Entin Kartini (pemegang kas Pemda Purwakarta) bersalah dan divonis 2 dan 8 tahun.

 Sedangkan, Dedi Mulyadi (kala itu menjabat Wakil Bupati)walau  namanya sempat disebut dalam amar putusan belum pernah sekalipun dipanggil untuk dimintai keterangannya (banyu)

Check Also

Basrah Serahkan Bukti Baru, BPH Penuhi Panggilan Polres Kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, sidaknews.com – Polres Kota Padangsidimpuan kembali menerima tambahan bukti-bukti yang menguatkan pemilik Nomor HP …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *