Home » Daerah » Jabar » Bandung » Aher Bersama FKPD Ajak Masyarakat Laporkan Pajaknya

Aher Bersama FKPD Ajak Masyarakat Laporkan Pajaknya

Keterangan Gambar: Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher), Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar dan Sekretaris Daerah Wawan Ridwan; Kapengti Jabar, Marni Emmy Mustafa; Kajati Jabar, Feri Wibisono dan perwakilan FKPD lainnya serta bupati/walikota se-Jabar memberikan contoh dengan memberikan laporan SPT PPH-nya secara online atau e-Filling di Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika.
Keterangan Gambar: Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher), Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar dan Sekretaris Daerah Wawan Ridwan; Kapengti Jabar, Marni Emmy Mustafa; Kajati Jabar, Feri Wibisono dan perwakilan FKPD lainnya serta bupati/walikota se-Jabar memberikan contoh dengan memberikan laporan SPT PPH-nya secara online atau e-Filling di Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika.

Bandung – Pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negeri ini, tercatat sekitar 75 % APBD berasal dari pajak. Untuk itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Jabar mengajak masyarakat khususnya wajib pajak (WP) untuk melaporkan pajaknya.

Senin (02/03) pagi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher), Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar dan Sekretaris Daerah Wawan Ridwan; Kapengti Jabar, Marni Emmy Mustafa; Kajati Jabar, Feri Wibisono dan perwakilan FKPD lainnya serta bupati/walikota se-Jabar memberikan contoh dengan memberikan laporan SPT PPH-nya secara online atau e-Filling di Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika.

“Tentu kita memberi contoh kepada masyarakat supaya wajib pajak sadar betul dan segara membayar pajaknya. Sebab pajak sampai saat ini masih menjadi andalan pendapatan Negara. 75% APBN kita berasal dari pajak. 70% APBD Kabupaten/Kota berasal dari pajak.

Memang pajak ini kalau terus digali akan sangat banyak manfaatnya. Tentu saja pemerintah pusat, pemerintah daerah harus betul-betul medayagunakan pajak, uang rakyat ini untuk kembali kepada rakyat, dalam bentuk pembangunan. Baik itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan, sarana-prasarana, infrastruktur terasa betul kehadirannya kepada masyarakat kita,” ujar Aher usai menyampaikan laporan SPT Tahunannya.

Anjuran pelaporan pajak ini terus disuarakan oleh pemerintah khususnya oleh Dirjen Pajak. Karena dari sekitar 2 juta Wajib Pajak (WP) di Jawa Barat hampir setengahnya belum melaporkan pajaknya. Sehingga Aher berharap untuk terus ditingkatkan bahkan akan ada penindakan bagi mereka yang tidak melaporkan pajaknya.

“WP di Jawa Barat ini kan sekitar 2 jutaan, tetapi baru separuhnya. Nah separuhnya ini kan potensi yang luar biasa. Cuma kan harus di-ontrog, di-Push. Potensi kita lumayan, kita dapat tambahan 50 triliun saja balik ke Jawa Barat separohnya, mantap itu!. Kita bisa memperbaiki jalan, memperbaiki rumah sakit, dan segala macem,” ujar Aher

Minimnya pelaporan pajak di Jawa Barat menurut Kepala Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jabar II, Angin Prayitno Aji disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya banyak WP OP yang tidak melaporkan karena merasa sudah dipotong oleh perusahaannya, atau pemilik NPWP yang belum mempunyai penghasilan.

“Di Jawa Barat itu kan banyak pabrik dan banyak buruh. Jadi mereka ketika menjadi pegawai di perusahaan itu terkadang mereka merasa sudah dipotong oleh perusahaan jadi tidak perlu lapor. Padahal itu menjadi suatu kewajiban, walau sudah dipotong mereka tetap harus lapor makanya tingkat pelaporannya sangat rendah.

Nah ada lagi faktor, sekarang kan buka rekening mesti ada NPWP nah sementara yang buka rekening itu masih SMA, jadi belum menjadi wajib pajak. Adalagi yang akan pergi keluar negeri, TKI itu wajib pajak, tetapi dia pergi ke luar negeri tetapi tidak lapor SPT-nya,” Ujar Angin Prayitno.

Walau dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat tersebut, menurut Angin Prayitno, Jawa Barat ditargetkan mengalami peningkatan target pendapatan pajak. Untuk Kanwil DJP Jabar I ditargetkan sebesar 26 triliun dan DJP Jabar II sebesar 45.9 triliun.

Untuk meningkatkan jumlah WP yang melapor, Dirjen Pajak telah melakukan beberapa terobosan yang meringankan WP. Salah satunya adalah melalui e-Filling. E-Filling adalah salah satu cara penyampaian SPT tahunan menggunakan sarana internet, selain melalui Drop Box atau dengan mendatangi KPP secara langsung.

Dengan adanya berbagai kemudahan tersebut, ketika ada yang masih mangkir melapor pajak, menurut Angin Prayitno akan dilakukan Penahanan atau paksa badan (Gijzeling). “Nah kita lagi giat-giatnya untuk Gijzeling yaitu disandera atau ditahan. Jadi kawan-kawan yang wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak ayo segera bayar,” himbau Angin Prayitno.

Menurutnya bentuk Penyaderaan itu berupa penahanan oleh aparat berwajib. Karena Dirjen Pajak telah melakukan MoU khusus dengan Polri, Kejaksaan dan Kemenhumkam. Khusus di Jabar sudah terdata sekitar 34 WP yang belum melaporkan pajaknya dengan nilai sebesar 105 miliar.

“Ditahan di rumah tahanan. Kita bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan kejaksaan kemudian dengan lapas dalam hal ini dengan Kemhumkam. Ini mendata kawan-kawan kita WP yang belum bayar pajaknya, yang bandel yang tidak punya itikad baik ya kita sandera.

Ini sudah dilakukan di Jawa Timur, dan di Jawa Barat itu sudah dilakukan pemanggilan-pemanggilan. Di jawa barat II itu targetnya ada sekitar 34 lebih WP. Nilainya sementara 105 miliar itu terus jalan ” tambah Angin Prayitno.

Selain masih rendahnya kesadaran WP Orang Pribadi yang mengakibatkan rendahnya pendapatan pajak, juga diakibatkan oleh pelaporan PPh badan perusahaan besar, yang pelaporan langsung ke Pusat.

“Ketika pajak PPh perorangan itu jatuh dimasing-masing daerah. Tetapi manakala PPh badan itu ke kantor pusat. Celakanya di Jawa Barat itu industri manufakturnya 55%. Jadi industri manufaktur Indonesia itu 55% nya ada di Jawa Barat, tetapi kantor pusatnya ada di Jakarta,” ujar Aher.

Karenanya Aher bahkan para Gubernur sudah mengusulkan adanya perubahan peraturan tersebut. sehingga pelaporan PPh Badan bisa dilakukan di Wilayah Masing-masing. Yang akan berdampak kejelasan pada penghitungan pendapatan perkapitan dan terciptanya system yang berkeadilan.

“Kami sudah mengusulkan. Saya (Jawa Barat) sudah mengusulkan. Jawa Timur sudah mengusulkan. Bahkan di forum gubernur juga sudah mengusulkan hal itu. Supaya fair, supaya pasti, karena ketika kita menghitung pendapatan perkapita itu dihitung dari PDB.

PDB itu perjumlah penduduk kan. PDRB, Jumlah Penduduk itu-kan pendaptan perkapita. Nah sementara PDRB-nya terhitung ditempat lain. Sebagian ada PPh badan yang sudah di Jawa Barat, tetapi sebagian lain yang besar-besar di Jakarta. Karena meskipun pabriknya di Jawa Timur, Di Jawa Barat, di Papua, tetapi kantor pusatnya di Thamrin, atau di Sudirman (Jakarta).

Oleh karena itu kami menyuarakan supaya saat sebuah industri dominan industrinya berlangsung disebuah provinsi termasuk di Jawa Barat, Maka harusnya baik PPh orang pribadi maupun PPh Badannya ada di provinsi yang bersangkutan.

Supaya lebih adil, supaya PDRB-nya di provinsi itu. Ketika dijumlah dengan penduduk disitu, maka hadirlah jumlah perkapita yang lebih pas, lebih fair sesuai dengan hitung-hitungan yang sesungguhnya,” harap Aher.

(sumber: seputar jabar online)

Check Also

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama tim sukses enam pasang calon, panelis, kepolisian, serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh melakukan evaluasi debat kandidat terbuka kedua

Dievaluasi, Debat Kandidat Kedua Cagub Aceh

Banda Aceh, sidaknews.com – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama tim sukses enam pasang calon, …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>