Home » Daerah » Aceh » Anggota DPD Soroti Anggaran di Dinas Pendidikan Aceh

Anggota DPD Soroti Anggaran di Dinas Pendidikan Aceh

Ilustrasi
Ilustrasi

Banda Aceh – sidaknews.com – Anggota senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma, mengatakan akan segera menemui pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi terkait dugaan masih adanya mata anggaran yang dinilai rawan korupsi sebagaimana yang berkali-kali diulas dalam pemberitaan di sejumlah media massa.

Apalagi sejumlah mata anggaran diduga disengaja untuk menyiasati aturan dari kementerian. “Saya melihat anggaran di Dinas Pendidikan Aceh itu tidak menganut azas efisien. Ada juga oknum yang mengakali aturan,” kata Haji Uma kepada sidaknews.com, Selasa 10 Februari 2015.

Menurutnya, mata anggaran Dinas Pendidikan Aceh dalam RKA 2015, banyak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Anggaran besar yang dikelola dinas pimpinan Anas M. Adam itu dinilai belum sesuai dengan hasil nyata yang diinginkan masyarakat.

“Makanya saya akan menemui pejabat dinas itu dan meminta kejelasan. Apalagi saya di DPD RI Komite III yang juga membidangi pendidikan,” ujar Haji Uma.

Dinas Pendidikan Aceh, katanya lagi, seharusnya juga lebih transparan mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat Aceh. “Ini penting sehingga tak berkembang asumsi yang salah di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan Aceh memiliki sejumlah mata anggaran yang dinilai tak wajar dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2015.

Sejumlah mata anggaran ini berpotensi disalahgunakan dan rawan korupsi. Berdasarkan data RKA 2015 Dinas Pendidikan Aceh yang diperoleh ATJEHPOST.co, ada sejumlah mata anggaran yang berpotensi korupsi.

Pertama, mata anggaran lebih dari Rp3 miliar hanya untuk membayar honor Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 2015. Honor ini diluar gaji dan tunjangan tetap yang memang dialokasikan dalam mata anggaran lainnya.

Mata anggaran honorarium PNS ini senilai Rp3.401.830.000 dalam RKA 2015. Kedua, belanja tambahan penghasilan PNS di Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp18.018.840.000.

Di luar mata anggaran ini, ada juga tunjangan keluarga sebesar Rp2.089.009.190, kemudian tunjangan jabatan Rp513.413.000, tunjangan fungsional Rp692.924.600, tunjangan fungsional umum Rp674.578.000, tunjangan beras Rp1.172.416.250, tunjangan khusus Rp930.777.800, serta pembulatan gaji Rp500.636,00.

Kemudian ada mata anggaran makan dan minum pegawau yang mencapai Rp16.234.190.500. Ada juga alokasi anggaran perjalanan dinas di Dinas Pendidikan Aceh untuk 2015 mencapai Rp35.603.366.000. Dinas Pendidikan Aceh juga masih mengalokasi dana hibah sebesar Rp173. 928.603.281.

Padahal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang penggunaan dana hibah. Mata anggaran paling aneh juga terdapat di RKA 2015 Dinas Pendidikan Aceh.

Mata anggaran ini menyebutkan alokasi uang untuk pihak ketiga atau masyarakat sebesar Rp6,8 miliar. Mata anggaran ini sama dengan bagi-bagi uang pada masyarakat. Adapun rincian ini adalah uang untuk diberikan pihak ketiga Rp5.320.450.000, serta uang untuk diberikan ke masyarakat Rp1.579.500.000.(Fauzal Herman)

Check Also

Sekretaris Daerah Luwu Timur, Bahri Suli saat mewakili Bupati pada perayaan natal tribrata kasih jajaran Polres Luwu Timur yang bertempat di Gedung Wanita Simpurusiang Malili, Selasa (17/01/2017) sore

Sekda: Toleransi Kunci Keutuhan Luwu Timur

Lutim, sidaknews.com – Semangat toleransi menjadi kunci keutuhan Luwu Timur. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>