Senin , 29 Mei 2017
Home » Berita Foto » Awas Bahaya Laten Pungli Pilkades

Awas Bahaya Laten Pungli Pilkades

Ilustrasi.
Ilustrasi.

KARAWANG,Sidaknews.com – Para calon kepala desa tak usah khawatir, karena panitia tidak wajib meminta sejumlah uang untuk pelaksanaan pilkades. Bahkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, jika panitia terbukti merugikan calon akan dijerat hukuman.

“Harusnya sudah tidak ada pungutan, jelas anggaran sudah disediakan oleh pemerintah daerah,” ujar Kabag Hukum Setda Karawang Kiki Saubari.

Kiki membeberkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Perda, tidak aturan pungutan biaya pilkades dari calon. Ditegaskan Kiki, pungutan biaya yang dilakukan panitia pilkades tidak dibenarkan. Karena biaya pilkades di tiap desa sudah dihitung estimasi biayanya. Sehingga, patut dipertanyakan jika masih ada pungutan.

“Pungutannya untuk apa? Apakah memang anggaran itu tidak cukup? BPMPD kan sudah menghitung cost-nya, alasan tidak cukup untuk apa?” imbuh dia.

Setelah dikaji berdasarkan Pasal 239 Perda Nomor 13 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu calon, atau berbuat curang dengan melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam pemilihan kepala desa, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 50 juta.

Menurut Kiki, dalam pasal tersebut sudah jelas, pungutan uang oleh panitia ke calon jika merugikan masuk dalam unsur pidana. “Berarti itu melanggar aturan, karena tidak ada dalam aturan. Itu pendukung, calon bisa melaporkan ke polisi masuk pidana,” tukas dia.

Adanya pungutan biaya pilkades ini juga disayangkan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karawang Teddy Luthfiana. Menurutnya, dalam aturan pembiayaan pilkades tidak membebankan ke calon, karena sudah dibiayai oleh pemerintah. “Kan BPMPD sudah menghitung, kurang lebih itu relatif, itu mah biasa, aksesoris saja,” katanya.

Melihat fenomena pungutan ini, Teddy menyarankan calon untuk menolak memberikan sejumlah uang tersebut. Karena panitia tidak memiliki wewenang untuk tidak meloloskan calon jika tidak memberikan uang. “Calon itu bisa menolak, tidak menyebabkan gugur calon, bisa menolak,” imbuhnya.

Soal kekurangan anggaran, kata Teddy, hanyalah akal-akalan panitia. Menurutnya, seharusnya panitia langsung berkordinasi dengan BPMPD jika ada persoalan. Karena, anggaran untuk penyelenggaraan pilkades ini sudah disusun dan dihitung-hitung berdasarkan jumlah hak pilih di desa tersebut. “Kalau memang tidak cukup silahkan kordinasi dengan BPMPD, karena BPMPD sudah hitung-hitungan,” tandasnya.(karla)

Check Also

Maklumat Kapoldasu Jaga Kamtibmas Selama Ramadan, Petasan Dilarang, Jangan Digunakan, Bisa Dipidana

Sidimpuan, sidaknews.com – Untuk memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif selama bulan Ramadhan 2017 dan idul …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *