Rabu , 24 Mei 2017
Home » Daerah » Babel » Basuri Kecewa Atas Keputusan DPR-RI

Basuri Kecewa Atas Keputusan DPR-RI

Basuri Kecewa Atas Keputusan DPR-RI
Bupati Belitung Timur, dr. Basuri Tjahaja Purnama. M. GZ. SP.GK.

Manggar, Sidaknews.com – Bupati Belitung Timur (Beltim), dr. Basuri. T. Purnama.M. GZ. SP. GK, mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Salah satu hal yang membuatnya kecewa adalah dalam UU Pilkada tersebut kepala daerah akan dipilih oleh DPRD.

Bila aturan itu diterapkan, adik Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok ini menegaskan dirinya tidak berminat lagi untuk mencalonkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Beltim pada 2015 mendatang.

“2015 ini saya tidak akan mencalonkan diri untuk jadi Bupati lagi jika pemilihannya lewat DPRD. Saya ini jadi Bupati karena rakyat yang memilih saya. Kalau Bupati dipilih DPRD berarti kedudukan Bupati di bawah DPRD. Ini kan tidak sejajar seharusnya sama-sama dipilih rakyat”, kata Basuri saat dihubungi melalui telepon seluler, Minggu (28/9) malam.

Basuri khawatir jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, kepala daerah akan berada di bawah bayang-bayang DPRD dan terus ditekan. Sehingga kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. Dengan dipilih langsung oleh rakyat pemimpin bisa mendengarkan langsung aspirasi dan kehendak masyarakat dan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Selain itu dirinya juga akan mendapatkan masukan secara detail dari masyarakat dan mewujudkannnya secara langsung.

Terlepas berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada pada pilkada langsung, alangkah lebih baik jika kekurangan yang ada dapat diperbaiki. Bukan malah sekonyong-konyong mengambil kembali hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Bagaimana mungkin bisa bilang bahwa pilkada langsung itu lebih buruk, sedangkan pilkada lewat DPRD itu lebih baik?, tegas Basuri.

Jika masalah politik uang (money politics) yang menjadi dasar, Basuri mempertanyakan apakah ada jaminan kepala daerah yang dipilih dari DPRD tidak akan melakukan politik uang di DPRD. Ia bahkan mencontohkan mantan Wali Kota Semarang Soemarmo yang ditangkap Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tahun 2012 lalu akibat menyuap anggota oknum DPRD Semarang. Memang ada puluhan mungkin ratusan kepala daerah yang masuk penjara.

Namun perlu diketahui oknum anggota dewan yang masuk penjara jauh lebih banyak, ribuan mungkin. Jadi kalau hanya alasan money politik dan kecenderungan pilkada langsung membuat korupsi itu tidak seluruhnya benar, dalih Basuri.

Basuri kembali membandingkan kemajuan daerah antara pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung dengan dipilih oleh dewan seperti masa orde baru atau pra-reformasi. Ia menilai jauh lebih banyak daerah yang maju jika dipimpin oleh pemimpin yang terlahir dari pilihan rakyat. Selama 10 tahun belakangan ini banyak terlahir pemimpin-pemimpin hebat yang berasal dari kalangan masyarakat, seperti Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Ridwal Kamil, Tri Rismaharini, abang Ahok dan lain-lain.

Mereka ini tidak akan jadi pemimpin jika dipilih oleh dewan. Jadi rakyat tahu apa yang mereka inginkan, bukan hanya dari kalangan elite politik, ujarnya. Basuri menambahkan saat ini dirinya hanya akan menunggu keputusan Presiden RI Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono apakah bersedia menandatangi UU Pilkada tersebut. Jika Presiden setuju, harapan terakhir adalah gugatan UU pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ditantang menunjukkan keseriusannya menentang aksi walk out para kadernya di voting pembahasan RUU Pilkada pekan lalu. Tantangan itu datang dari rohaniawan sekaligus pengamat politik Romo Benny. Kata dia, SBY harus mengambil tindakan nyata untuk memecat kader partainya yang walk out pada saat rapat paripurna jika benar-benar mendukung pilkada langsung.

“Pecat anggota Demokrat yang kemarin ikut rapat paripurna dan bersikap walk out kalau memang benar serius,” ujar Benny.

Jika SBY tak berani memberi sanksi kepada kadernya yang walk out, maka kata Benny, publik akan semakin menganggapnya sebagai pembohong. Langkah tegas itu, ujarnya, sekaligus memperbaiki kembali nama SBY yang telanjur dicap buruk oleh publik.

“Apabila dia tidak melakukan itu artinya dia berbohong,” tegasnya.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menjelaskan, dalam seminggu setelah disahkan di DPR, RUU kemudian disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani lalu diundangkan. Kalau dalam 30 hari tidak diteken Presiden, UU tersebut resmi berlaku.

Demikian disampaikan Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam akun Twitter-nya @mohmahfudmd. Lebih jauh dia menambahkan, UU Pilkada tersebut memang bisa digugat ke MK. Namun syaratnya, kalau sudah berlaku dan terdapat nomer UU dalam Lembaran Negara.

Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo dalam diskusi bertajuk Membaca Arah Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK, Kabinet Trisakti atau Transaksi? menilai, pernyataan kekecewaan SBY atas pengesahan RUU Pilkada menjadi UU dilihat hanyalah sandiwara politik baru.

“Itu lagi-lagi drama politik jelek ketiga. Drama jelek pertama perubahan sikap Demokrat yang awal mendukung, drama kedua Partai Demokrat WO yang untungkan Koalisi Merah Putih. Kemudian drama lagi seolah-olah dia nggak setuju sikap Partai Demokrat karena dia berat tanda tangan,” ujarnya.

Dia memastikan, terdapat niat tertentu yang diinginkan oleh SBY terkait dengan pemerintahan baru mendatang yang bakal dipimpin Joko Widodo (Jokowi). Yakni, SBY ingin kubu Jokowi memberikan tawaran pada Partai Demokrat.

“Saya kira mungkin itu bagian dari strategi PD dan SBY untuk bargaining kubu Jokowi-JK. Bisa juga posisi jabatan tertentu yang diperjuangkan. Bisa juga masalah kasus-kasus disangkakan pada dirinya. Bisa juga soal kebijakan diambil supaya dilanjutkan Jokowi-JK,” beber Karyono.

Lebih jauh, lanjutnya, keengganan SBY menandatangani pengesahan RUU Pilkada tidak akan meredam kemarahan rakyat terkait putusan penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung.

“Rakyat sudah makin tahu siapa PD dan SBY yang sikap politiknya bermain dua kaki. Tidak jelas jenis kelamin dan tidak konsisten. Itu tidak cukup efektif redam kemarahan rakyat,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melihat pengesahan itu memuat kemunduran karena pemimpin daerah akan dipilih oleh DPRD bukan rakyat langsung.

“Saya hanya ingin kejernihan, saya ingin mengajak semua melihat dengan jernih. Saya berat sekali tandatangani Undang-Undang ini karena bertentangan dengan apa yang saya pandang. Pemilihan dengan DPRD suatu kemunduran,” ujarnya.

SBY mengaku sejak awal ia bersama Partai Demokrat mendukung proses pemilihan langsung, namun dengan catatan harus ada perbaikan untuk menghilangkan potensi politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga konflik horizontal di masyarakat.

“Setelah 10 tahun memimpin negeri ini mengetahui pilkada langsung yang dilaksanakan sekarang ini banyak eksesnya, termasuk penyalahgunaan uang dan kewenangan yang akan maju lagi untuk berpolitik praktis. Juga tindakan sewenang-wenang setelah terpilih terhadap pejabat daerah yang dianggap tidak mendukung saat dulu maju, banyak ekses penyimpangan dan penyakit dari sistem langsung ini, satu hal yang saya pegang terus tidak mungkin dianggap tidak ada,” kata Yudhoyono.

SBY menegaskan Partai Demokrat memperjuangkan perbaikan pilkada langsung dengan 10 hal yang ditawakarkan untuk mengurangi ekses negatif pelaksanaan pilkada.

“Mengapa usulan kami sebagai salah satu opsi itu tidak diterima? Di Panja, di forum lobi. Apa sulitnya mendengarkan seorang SBY yang memimpin 10 tahun dan seseorang yang melahirkan juga sistem pemilihan langsung? Ini sama sekali tidak diterima,” katanya

Ia melanjutkan, “Mengapa tidak ada opsi ketiga atau opsi langsung dengan perbaikan. Mengapa tembok DPR begitu rapat dan tidak bisa mewadahi ruang itu?.” SBY juga mengatakan Fraksi Demokrat sudah berusaha keras untuk melobi fraksi-fraksi lain terkait opsi pemilihan langsung dengan catatan perbaikan tersebut.

“Ketika situasi seperti itu, saya mengutus seseorang, tolong bicara dengan Tuan A dari PDIP dan menyampaikan,bisa tidak kita duduk bersama untuk gaungkan opsi ini langsung dengan perbaikan, namun apa yang terjadi kemudian dikatakan voting sudah dimulai, ada kehendak kami (untuk melakukan upaya lobi namun dijawab sudah mulai (voting),” tuturnya. (Andama)

Check Also

A.Aziz Dilantik Sebagai Sekda Aceh Utara Difinitif

Lhoksukon, sidaknews.com – Di Aula kantor Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe, Selasa (23/05/2017) sore dipenuhi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *