Senin , 21 Agustus 2017
Home » Berita Foto » Berkas Penangkapan Kapal Thailand Sudah Dilimpahkan Ke Kejaksaan

Berkas Penangkapan Kapal Thailand Sudah Dilimpahkan Ke Kejaksaan

kepala seksi (Kasi) pengawasan DKP Alpian
Alpian kepala seksi (Kasi) pengawasan DKP 

Anambas,sidaknews.com – Berkas penangkapan kapal Thailand Graha Mustika Abadi jaya yang ditangkap oleh Dinas kelautan dan Perikanan, sudah diserahkan ke kejaksaan senin tanggal (18/08/2014) kemaren, hal ini disampaikan oleh kepala seksi (Kasi) pengawasan DKP Alpian diruangan kerjanya rabu (20/08) Tarempa.

Alpian menyebukan, “berkas perkara sudah di kirim ke kejaksaan, adapun sangkaan yang dikenakan yaitu pasal 7 tentang pelangaran jalur penangkapan ikan tegasnya. Untuk tindak lanjutnya kita masih menunggu pengecekan oleh jaksa, apakah berkas yang kita serahkan sudah lengkap apa belumnya, maka untuk saat ini kita masih menunggu petunjuk dari jaksa tegas Alpian kemedia ini.

“Terkait dengan dokumen yang dimiliki oleh kapal tersebut ada dugaan palsu, yakni palsu yang dimaksud bukan berarti surat-surat yang ada tidak asli, akan tetapi surat-surat yang dimiliki oleh kapal tersebut tidak sesuai dengan kapal yang melakukan penagkapan ikan tegasnya.

Sementara untuk ABK kapal kita akan deportasi setelah pemberkasan dinyatakan selesai oleh kejaksaan, sedangkan untuk nahkoda kita akan jerat dengan UUD 31 2004 junto 45 tahun 2009 tegas alpian.

Kacabjari Anambas Erwin
Kacabjari Anambas Erwin,SH

Sementara menurut Kacapjari Erwin Iskandar saat ditanyai dikantornya mengatakan, terkait dengan berkas yang diajukan oleh penyidik yakni pasal yang disangkakan pasal 93 ayat 1 yang mana disini pelaku tidak memiliki Surat izin penangkapan Ikan (SIPI) dan atau pengunaan jaring trol terkait dengan pasal 85, yang mana alat yang digunakan dilarang untuk beroperasi diwilayah tersebut, dimana tempat pelaku ditangkap ukap erwin.

“Kapal tersebut sebenarnya memiliki izin,hanya saja izin yang digunakan tidak sesuai dengan kapal yang beroprasi, dimana kapal yang dioperasikan nomor mesinnya tidak sesuai dengan nomor mesin yang tertera didalam SIPI”.

lanjut menurut Erwin, Terkait dengan Tenaga kerja yang bekerja mestinya menurut aturan undang-undang perikanan mestinya mereka memperkerjakan 70% dari tenaga kerja harus warga negara Indonesia, namun saat ini kita masih mengenakan terhadap undang-undang SIPI dulu, sedangkan untuk pasal lain kita masih mendalaminya dan tidak menutup kemungkinan kalau kita mendapatkan bukti lengkap akan kita tindak lanjuti sebut Erwin.(Rohadi)

Check Also

Bupati Cup I di Tambangan, Banjar Pagur FC Keluar Sebagai Juara

Mandailing Natal, sidaknews.com – Kompetisi Sepakbola Piala Bupati Mandailing Natal Cup I di Kecamatan Tambangan, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *