Minggu , 26 Maret 2017
Home » Berita Foto » BKD Simalungun “peras” Honor K-II, Tebus SK PNS Wajib Bayar Rp 8 Juta

BKD Simalungun “peras” Honor K-II, Tebus SK PNS Wajib Bayar Rp 8 Juta

Keterangan Foto: Kantor BKD Simalungun.
Keterangan Foto: Kantor BKD Simalungun.

Simalungun,Sidaknews.com – Honor Kategori II Kabupaten Simalungun yang sudah lulus tes CPNS tahun silam merasa galau akan adanya informasi yang disampaikan BKD Simalungun melalui para Kepala Sekolah untuk pengambilan SK CPNS harus menyetor uang sebesar Rp. 8.000.000.

Sebelumnya, seorang guru honor salah satu SD kabupaten Simalungun yang lulus seleksi CPNS dari jalur Honor K-II yang enggan namanya dikorankan melalui selular menjelaskan adanya riak riak dari BKD Simalungun dalam pengambilan SK harus setor sebesar Rp5.000.000 tetapi Minggu (22/2) pagi hari sekitar pukul 10.30Wib adanya perubahan nilai besar yang harus disetor oleh para pemenang CPNS dari jalur K-II oleh Oknum BKD melalui Kepsek.

“Kami bak diperas sebelumnya juga dalam pemberkasan tahun silam, kami telah menyerahkan berkas yang dijilid rapi data SK Honor mulai 2004 sampai 2014 yang dikeluarkan oleh Kepsek diketahui oleh Komite dan ada yang diketahui K.UPTD serta berkas lainya 2 rangkap ke BKD Simalungun, disitu juga kami telah dibebani kewajiban sebesar Rp. 25.000.000″ jelasnya.

“Utang kemarin saja belum lunas, maklum kami hanya tenaga honor yang gajinya dibiayai dana BOS dan bukan rahasia lagi kalau penghasilan kami kan hanya cukup ongkos saja, makanya waktu pemberkasan kami diwajibkan bayar puluhan juta terpaksa utang sana sinilah demi mempertahankan perjuangan yang selama ini kami lakukan” keluhnya.

“Untuk pengambilan SK yang sudah keluar minggu ini katanya kami juga harus setor Rp. 5 – 8 juta bukan kah kami sudah bagaikan kambing perahan oleh Pemkab Simalungun, apa memang ada peraturan pengambilan SK dipatok harga” tegasnya.

“Saya secara pribadi berharap kepada Bapak Dr. JR Saragih. SH.MM selaku Bupati Simalungun masih memiliki rasa prihatin kepada kami Honor K-II dan saya meminta supaya Bupati mendengarkan keluhan kami serta mengistruksikan kepada Kepala BKD dan Plt. Kadis Pendidikan suapaya mengratiskan pengambilan SK” pintanya.

Informasi yang didapat setoran sebesar Rp5.000.000 – 8.000.000 untuk pengambilan SK CPNS bagi Honor K-II Simalungun yang lulus seleksi tahun silam dilakukan oleh Oknum tertentu, bahkan adanya dugaan pungutan tersebut diberlakukan untuk kesiapan Bupati Simalungun menanda tangani SK.

Pungutan yang kerap terjadi di Pemkab Simalungun tertutup rapi, bahkan tak ada seorang PNS yang berani untuk mengunggkap karena takut di berikan sanksi berupa Non Job maupun dipindah tugaskan kedaerah terpencil yang jarak tempuh tempat tinggalnya sangat jauh.

Polemik adanya setoran wajib bagi Honor K-II untuk mengambil SK diperankan oleh oknum staff BKD, tetapi adanya desas desus untuk menutupi segala permainan pungutan yang membagikan SK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Simalungun.

Kepala BKD Simalungun, Resman Saragih tidak berhasil dikonfirmasi berulang kali melalui hubungan selular begitu juga melalui pesan singkat tidak ada balasan pernyataan tentang kebijakan yang diduga diterbitkan secara sepihak tanpa berpedoman pada payung hukum alias adanya pungutan liar yang dilakukan Pemkab Simalungun tanpa pandang bulu bahkan leluasanya Bupati menerapkan harus adanya setoran uang hasil pungli dari setiap SKPD.

Banyaknya dugaan terjadinya pungli dalam pengambilan SK CPNS yang diperankan oleh pejabat daerah merupakan cerminan tumpulnya penegakan supremasi hukum, bahkan pejabat daerah Simalungun yang dinilai tidak tersentuh hukum tidak ciut nyali melakukan pungutan pengambilan SK. (SyamP)

Check Also

Ir H. Yusri Yusuf atau lebih dikenal dengan Yusri Melon mengunjungi dan menyalurkan bantuan sembako kepada  korban angin kencang yang menimpa beberapa rumah di Desa Deah Pangwa Dusun Bale Ara Kecamatan Trienggadeng, Sabtu sore (25/3/2017).

Yusri Melon Kunjungi Korban Angin Puting Beliung 

Pidie Jaya, sidaknews.com – Ir H. Yusri Yusuf aatau lebih dikenal dengan Yusri Melon mengunjungi …

One comment

  1. BKD Simalungun bermain ‘devide et empera’ ala Kolonial Belanda jaman dahoeloe . Ketika Honor k2 Bersatu menuntut hak, mereka(bkd dan kroninya) memecah kesatuan k2 dgn cara memberi kekuasaan kpd Uptd utk membagi Sk dalam tempo 2 minggu dan mengancam k2 di kecamatan kalau tdk ada uang 8jt maka sk dikembalikan ke bkd dan sk bisa dianulir dan penempatan bisa di transmigrasikan ke daerah yg jauh dari domisili,….kekuatan k2 di kecamatan jadi lemah…tapi ingat…lemah bukan berarti tidak berdaya. Kawan k2 semua, yakinlah..Tuhan akan bersama kita…karena kita bukan melawan Hukum dan Aturan, kita hanya berhadapan dgn orang bermental Koruptor.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>