Jumat , 24 Maret 2017
Home » Berita Foto » BPK Berikan Opini “Disclaimer” Ke-empat Kalinya Bagi Pemkab Kepulauan Selayar

BPK Berikan Opini “Disclaimer” Ke-empat Kalinya Bagi Pemkab Kepulauan Selayar

Kantor Bupati Kepulauan Selayar
Kantor Bupati Kepulauan Selayar

Kepulauan Selayar,Sidaknews.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk ke-4 kalinya “secara berturut-turut” menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Makassar dengan Opini “Disclaimer” terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2013, setelah sebelumnya di Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012 menerima opini yang sama.

LHP BPK Tahun Anggaran 2013 tersebut diterima oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Syaiful Arif bersama Ketua DPRD H. Hasanuddin Chaer, BA dari Kepala Perwakilan BPK Makassar di Aula Kantor BPK Perwakilan Makassar Jl. A.P. Pettarani Makassar.

Opini “Disclaimer” atau Tidak Memberikan Pendapat tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor : 183.B/S/XIX.MKS/05/2014 tanggal 19 Mei 2014 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013.

Beberapa contoh diantara 18(delapan belas) item pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah yang menyebabkan Tim Audit BPK memberikan opini “Disclaimer” tersebut terkait dengan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1.Angka 3 point 1) Pertanggungjawaban Sisa Kas oleh Bendahara Pengeluaran pada beberapa SKPD di Kabupaten Kepulauan Selayar Tidak Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
2.Angka 3 point 2) Sisa Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah dan DPPKAD sebesar Rp.1.606.975.394,00 belum dikembalikan ke Kas Daerah.
3.Angka 3 point 10) Pertanggungjawaban Belanja Makan Minum pada 3(tiga) SKPD (Sekretariat Daerah, Bappeda, DPPKAD) Tidak Sesuai dengan Kondisi sebenarnya.
4.Angka 3 point 11) Belanja Pemeliharaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut sebagaimana dicontohkan di atas, maka BPK menyarankan kepada Bupati Kepulauan Selayar agar :

1.Angka 3 point 1) Memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD terkait atas keterlambatan penyetoran Sisa UYHD dan potongan pajak.

2.Angka 3 Point 2) Bupati selaku Penguasa Keuangan Daerah serta Sekretaris Daerah dan Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk menagih kepada penerima dana Uang Persediaan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar . Rp.1.606.975.394,00 (Rp417.842.744,00 + Rp1.189.132.650,00). Menginstruksikan Majelis TP TGR untuk menetapkan SKTJM dan memproses berdasarkan mekanisme TP TGR.

Menginstruksikan kepada Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menindaklanjuti seluruh temuan-temuan pemeriksaan secara optimal.

3.Angka 3 point 10) Menginstruksikan kepada masing-masing Kepala SKPD (Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PPKAD) untuk mempertanggungjawabkan biaya Makan Minum yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.1.232.179.600,00. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban yang belum disampaikan kepada BPK serta kewajiban penyetoran pajak oleh penyedia barang dari belanja makan minum.

4.Angka 3 point 11) Menginstruksikan kepada Kepala Dissiman selaku Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan belanja pemeliharaan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.234.792.500,00. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban Belanja Pemeliharaan yang belum disampaikan kepada BPK.

Terhadap Opini “Disclaimer” keempat kalinya diberikan BPK kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ini berbagai kalangan memberikan tanggapan beragam, sebagai berikut :

DPRD Kepulauan Selayar sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang salah satu fungsinya adalah melakukan Pengawasan (kontrol) atas jalannya pemerintahan segera melakukan Rapat Kerja dengan Eksekutif pada tanggal 28 Mei 2014. Dalam Rapat Kerja tersebut pihak Dewan meminta kepada Eksekutif untuk segera menyelesaikan seluruh Temuan BPK tersebut pada kesempatan pertama dan akan dicek kembali pada tanggal 20 Juni 2014.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kepulauan Selayar melalui telpon selulernya saat dikonfirmasi. “Pihak Dewan telah memanggil Eksekutif pada tanggal 28 Mei 2014 untuk membahas tindak lanjut Temuan BPK tersebut dan menyelesaikannya pada kesempatan pertama dan pelaksanaan tindak lanjutnya akan dicek kembali pada tanggal 20 Juni 2014 yang akan datang”, tegas Hasanuddin Chaer.

Sementara itu, tanggapan yang lebih keras muncul dari Ketua DPC Aliansi Indonesia Kepulauan Selayar Muh Arsad.

“Bupati Kepulauan Selayar H Syahrir Wahab mestinya “merasa malu” dengan Opini “Disclaimer” yang keempat kalinya dari BPK ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kan sudah meraih Opini “WTP (Wajar Tanpa Pengecualian” dalam dua tahun terakhir, termasuk Daerah Kabupaten lainnya. Apalagi penyebab “Disclaimer” ini sejak tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 sama saja, lembaganya adalah Sekretariat Daerah dengan obyek belanjanya makan minum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini artinya Bupati sudah harus bersikap tegas terhadap Pejabat yang melakukan pelanggaran yang sama dari tahun ke tahun”, pungkas Arsad.

Sebagai catatan bahwa opini “Disclaimer” ini telah diberikan oleh Pihak Auditor BPK kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 6 (enam) kali, 2 (dua) kali pada Periode I H Syahrir Wahab jadi Bupati tahun 2007 dan 2008 dan 4(kali) berturut-turut Periode II sejak Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013.(Muh Arsad)

Check Also

Para Pelajar Madina terdiri dari SD, SMP dan SMA terlihat memadati sisi kiri dan sisi kanan jalan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi, jum'at (24/3).

Ribuan Pelajar di Madina Turun Kejalan Sambut Kedatangan Jokowi

Mandailing Natal, sidaknews.com – Ribuan Pelajar di Kabupaten Mandailing Natal, turun ke jalan sambut kedatangan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>