Rabu , 29 Maret 2017
Home » Berita Foto » BPK Minta Proyek Kantor PDAM Dihentikan

BPK Minta Proyek Kantor PDAM Dihentikan

foto:kantor bpk
foto:kantorBadan Pemeriksa Keuangan (BPK)

MALILI,Sidaknews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) wilayah Sulawesi Selatan meminta kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur agar melakukan pemutusan kontrak terhadap proyek pembangunan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Malili.

Hal ini disampaikan, Heriwanto D Manda, Panitia Pembuat Komitmen (PPK) proyek PDAM Malili ini.

Menurutnya, pemutusan kontrak itu disampaikan pada rapat yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah (Setda) Luwu Timur, Bahri Suli, Inspektorat, ketua ULP, Hidayat dan dari pihak keuangan, yang berlangsung Jum’at 14 November lalu.

”Dalam rapat itu, BPK merekomendasikan agar CV Hadi Prima Jasa yang mengerjakan proyek kantor PDAM Malili agar dilakukan pemutusan kontrak, karena masuk dalam daftar hitam atau blacklist,” ungkap Heriwanto melalui via telepon, Rabu 19 November kemarin.

Rekomendasi tersebut, menurutnya ditindaklanjuti melalui rapat yang akan berlangsung di Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim), Rabu kemarin, terkait saran pemutusan kontrak. ”Hari ini (kemarin red.) kita akan menindaklanjuti melalui rapat tindaklanjut, terkait saran pemutusan kontrak proyek PDAM ini,” ungkap Heriwanto.

Sebelumnya, LSM GEMPAR LUWU TIMUR. mendesak Penyidik Kepolisian Resor Luwu Timur segera menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Malili tahun 2014 ini.

Desakan ini dilakukan lantaran bukti-bukti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ketua Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), Andi Ikhsan Bassaleng dinilai sudah sangat mencukupi untuk peningkatan status kasus tersebut.

“Kami mendesak polisi segera menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek PDAM Malili, paling tidak polisi sudah bisa menaikkan status pada kasus ini karena dinilai sudah cukup lama dan sudah memeriksa beberapa saksi,” ungkap, Tim Gempar Luwu Timur ini.

Dirinya menjelaskan, pada kasus ini, ketua Pokja telah memenangkan CV Hadi Prima Jasa pada bulan Mei 2014. Padahal, perusahaan ini sudah masuk dalam daftar hitam atau blacklist di LKPP pada Satuan Kerja (satker) Kementerian Kehutanan (kemenhut) Makassar sejak tanggal 6 Maret tahun 2014 lalu dengan Nomor: SK.50/SMKHUTNM-1/2014.

”Polisi sudah mengantongi dokumen untuk dijadikan acuran agar dapat menaikkan status pada kasus ini. Seperti, dokumen dari LKPP yang menyebutkan kalau perusahaan ini masuk dalam daftar hitam, dokumen surat keterangan bebas temuan yang tidak berdasar dari Kabag Hukum Luwu Utara dan beberapa dokumen lainnya yang sudah polisi sita,” ungkap Kadir.

Untuk diketahui, kantor PDAM Malili dikerjakan oleh CV Hadi Prima Jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 senilai Rp999.419.000 juta. Pekerjaan ini disoal karena perusahaan ini masuk dalam daftar hitam, atau blacklist dari LKPP.(*)

Check Also

Kader Kammi tanjungpinang sedang berlatih teknik persidangan.

Tingkatkan Militansi Kader, KAMMI Tanjungpinang Gelar Teknik Sidang Jilid II

Tanjungpinang, sidaknews.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Tanjungpinang kembali mengadakan kegiatan Teknik …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>