Kamis , 23 Maret 2017
Home » Berita Foto » Bukti laporan Kasus Rutan Batam diperkuat dengan Hasil Audit Inspektorat

Bukti laporan Kasus Rutan Batam diperkuat dengan Hasil Audit Inspektorat

Inilah Kondisi Pekerjaan pada Tanggal 11/02-2014
Inilah Kondisi Pekerjaan pada Tanggal 11/02-2014

Tanjungpinang,sidaknews.com – Pada pemberitaan sebelumnya, Kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Rutan Batam tahun 2013 dengan nilai Rp14.379.349.000 sudah dilaporkan kepada pihak Kajati Kepri pada tanggal 12/3 yang lalu oleh Lsm ICTI-Ngo Kepri.

Kasus ini diduga kuat ada rekayasa pada Progrees pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara, dan kasus ini sudah dimulai pada tahap Penyelidikan oleh pihak Kajati kepri.

Sebagai bukti kuat dalam pelaporan kasus korupsi Rutan Batam yang dilaporan oleh LSM Investigation Coruuption Transaparan Independen (ICTI) Provinsi Kepri adalah hasil Audit Inspektorat dari Dirjen Kementerian Hukum dan HAM, Ketua ICTI, Kuncus Simatupang, mengatakan, indikasi korupsi dalam pelaksanaan pembangunan Rutan Batam dengan kontrak sebesar Rp14.379.349.000 miliar pada tahun 2013 ini.

Proyek tersebut terlihat dari pelaksanaan proyek yang tidak rampung 100 persen tepat pada waktu pelaksanaan pengerjaan namun sudah dibayarakan 100 persen oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut.

“Kuat dugaan kontraktor dan konsultan bermain dengan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek, hingga dari hanya 80 persen pelaksanaan kegiatan dimanipulasi menjadi 100 persen,” dan hasil penelusuran investigasi lsm ini, dimana PPTK hanya menerima perintah dari pihak konsultan, rekanan dan pihak Pejabat Pelaksana Kegiatan(PPK).

Ri
Risalah Rapat Koodinasi Rutan Batam pada 30 Desember 2013

Sebelum kita melaporkan kasus ini kepada pihak Kajati Kepri, surat konfirmasi kita layangkan kepada pihak Kanwil Hukum dan HAM Kepri, lalu yang menjawab dan mendatangi kantor Lsm ICTI adalah orang yang mengaku sebagai pelaksana. “Ini kan aneh” seharusnya pihak Kanwil hukum dan HAM yang harus menklarifikasi bukan pihak pelaksana, ternyata setelah ditelusuri oleh lembaga ini yang datang ke kantor kami adalah sebagai Subkon.Ujar Kuncus.

“Adapun jawaban yang diterima oleh LSM ICTI Kepri setelah berselang seminggu saat kedatangan tamu tak diundang tadi.”

Dari data yang dimiliki ICTI, proyek Rutan Batam ini dikerjakan oleh PT Mitra Prabu Pasundan, dengan konsultan pengawas oleh PT Kuantan Graha Marga.

Kuncus juga mengungkapkan, pelaksanaan pengerjaan pembangunan Rutan Batam terhitung dari sejak 14 Juli 2013 lalu, dengan masa pelaksanaan hingga 20 Desember 2013. Namun kenyataanya, hingga Februari 2014 pelaksanan pekerjaan masih dilaksanakan, dengan volume progress baru mencapai 80 persen.

“Alasan kontraktor dan konsultan melaksanakan proyek melewati masa pelaksanaan karena sudah dilakukan adendum (penambahaan waktu pelaksanaan pekerjaan) selama 10 hari, namun kenyataanya pengerjaan berlangsung hingga Februari 2014,” tutur Kuncus.

img028Hal ini, lanjut Kuncus, jelas-jelas menyalahi aturan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, M. Safwan A Racahman SH melalui Kasipidsus Yulianto SH membenrakan adanya laporan tersebut, dan saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan.

“Laporannya ada, dan kita sedang melakukan penyelidikan, nanti kalau sudah pasti kami akan beberkan,” ujar Yulianto kepada wartawan di Tanjungpinang.

Sementara Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) proyek pembangunan Rutan Batam, Abdul Muis, dan Kepala Divisi Lapas dan Rumah Tahanan (Kadivas) Dwi Swastono terlihat mendatangi Kejaksaan Tinggi Kepri pada Selasa (2/4/2014) lalu.

Kedatangan kedua pejabat Kanwil Hukum dan HAM Kepri ini, adalah dalam rangka memenuhi panggilan kejaksaan atas penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan Rutan Batam yang dilaporkan LSM tersebut.

img027Pantauan Wartawan mereka langsung masuk dan diperiksa Staf Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri, di ruang Pemeriksaan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri, Yulianto SH, membenarkan adanya pemanggilan dan pemeriksaan tersebut. Namun menurutnya, pihak Kejaksaan masih melakukan penyelidikan dan akan menjelaskan pada media setelah penyelidikan dilakukan.

“Kita juga melakukan penyelidikan pada sejumlah kasus saat ini, tapi untuk hasil dan tindak lanjutnya, nanti akan kita jelaskan ke media,” kata Yulianto.

Terpisah, Kadivas Kanwil Hukum dan HAM Kepri, Dwi Swastono membenarkan adanya pemanggilan dan pemeriksaan dirinya Abdul Muis. Namun menurutnya pemeriksaan dan pemanggilan itu, adalah hanya sebagai seorang penerima proyek, atas kapasitasnya Kepala Divisi Lapas dan Rutan.

“Saya dipanggil, untuk dimintai keterangan, sebagai penerima dan pengguna proyek, atas kapasitas saya, sebagai Kadivas,” ujar Dwi Swastono.

Rutan batam2Disinggung mengenai proyek pembangunan Rutan Batam, Dwi mengatakan, kalau pihaknya sendiri tidak mengetahui, dan sepengetahuannya, proyek tersebut dilakukan pembangunan tahap awal, dengan alokasi dana tahun tunggal dari DPA Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan PPK-nya adalah Abdul Muis di Divisi Administrasi (Kadivmin) Kanwil Hukum dan HAM Kepri.

“Saya bukan sebagai Panitia Pelaksana, PPK-nya Muis, dan PPTK-nya dari PU, kalau Pak Kakanwil adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)-nya,” kata dia.(Red/Ks)

Check Also

Baliho bakal calon Gubernur Sulsel, Prof. HM. Nurdin Abdullah dan H. Rusdi Masse warnai ruas-ruas jalan di Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel.

Prof. HM. Nurdin Abdullah & Rusdi Masse ‘Masuk’ di Kabupaten Kepulauan Selayar

Kep. selayar, sidaknews.com – Bursa pemilihan balon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan masih sangat jauh. …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>