Selasa , 28 Maret 2017
Home » Berita Foto » Buntut Penahanan Mantan Ketua KPU Pilkada Purwakarta 2008 Dianggap Tidak Sah

Buntut Penahanan Mantan Ketua KPU Pilkada Purwakarta 2008 Dianggap Tidak Sah

Mantan Ketua KPU Purwakarta
Mantan Ketua KPU Purwakarta

PURWAKARTA,Sidaknews.com – Penahanan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta, Dadan Komarul Ramdan, bisa berbuntut panjang. Pasalnya, karena persoalan anggaran, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Purwakarta tahun 2008 lalu yang dimenangkan oleh pasangan Dedi Mulyadi-Dudung B Supardi (2D), bisa dianggap tidak sah.

“Artinya jika pilkada tidak sah, semua kebijakan daerah dan penggunaan anggaran pada periode tersebut menjadi tidak sah juga,” ujar Koordinator Komunitas Peduli Purwakarta (KPP), Munawar Kholil saat berbincang dengan sidaknews.com Minggu (1/6) di rumahnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Kabupaten Purwakarta pada masa pemerintahan Bupati Lili Hambali itu juga mengatakan, kebijakan anggaran yang digunakan KPU pada saat itu hanya berdasarkan pada asumsi-asumi.

“Karena Sekretariat Daerah (Setda) dibawah Kepemimpinan Bupati Lili Hambali saat itu, tidak mengeluarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Surat Keputusan Otoritas (SKO),” kata Kholil.

Ia mengatakan, dalam hal ini yang harus bertanggung jawab, karena Pemda saat itu tidak mengeluarkan DASK dan SKO adalah bupati. “Nah pertanyaannya, kenapa Pemda tidak mengeluarkan DASK serta SKO-nya, ya harus ditanya pada Bupati saat itu, siapa?” ungkap Kholil.

Kholil berharap, untuk penegakan supremasi hukum, sebaiknya mantan ketua KPU dalam proses persidangan nanti bisa membuka semua aliran dana yang dianggap tidak sah, kepada siapa saja dan untuk apa dana Pilkada 2008 tersebut.

“Buka semua nama orang-orang yang memang terlibat dalam penyalahgunaan penggunaan anggaraan itu, agar semua jelas, dan penegak hukum dalam hal ini, kejaksaan, bisa berkerja maksimal dan tidak pandang bulu, saya menganggap kejaksaan masih terkesan lamban menuntaskan kasus-kasus korupsi di Purwakarta,” harap Kholil.

Sementara itu berdasarkan keterangan dari Mantan Ketua KPU, Dadan Komarul Ramdan, yang berhasil dihimpun sebelumnya, Ia mengatakan, dari total Anggaran Pilkada 2008, KPU Kabupaten Purwakarta mendapatkan bantuan Dana Hibah sebesar Rp. 12.409.750.500 namun baru dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 11.282.490.000 dan masih tersisa di Kas Daerah sekitar Rp. 1.127.269.500.

“Anggaran tersebut mestinya diserahkan dulu kepada KPU Purwakarta, baru kemudian dikembalikan kepada kas daerah bila kelebihan. Hal ini sebagaimana Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 29. Bahwa apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pilkada masih terdapat sisa dana APBD pada Bendahara KPUD atau Bendahara Pengawas, wajib disetor sepenuhnya ke kas daerah,” ungkap Pria yang biasa disapa Dakoram itu.

Kemudian, lanjut Dakoram, pencairan dana sebesar Rp. 11.282.490.000 dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta secara bertahap dengan rincian sebagai berikut, tahap pertama tertanggal 20 September 2007 KPU Kabupaten Purwakarta melalui surat Nomor 280/26/KPU/IX/2007 telah Mengajukan Permohonan Biaya Untuk Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 dengan nilai Rp. 1.605.228.160 atau sekitar 15 persen dari Nilai Rp 12.409.750.500 dan dikabulkan senilai Rp. 1.600.000.000.

Dan tahap kedua tertanggal 29 November 2007 melalui surat No. 280.1/265/KPU-Pwk/X/2007 senilai Rp. 1.492.690.000. Selanjutnya pada tahap ketiga pertanggal 24 Desember 2007 melalui surat pengantar No 270.5/374/KPU-Pwk/XII/2007 dengan lampiran Rincian Kebutuhan Biaya PILKADA senilai Rp. 5.200.000.000.

Pada tahap keempat tertanggal 17 Januari 2008 melalui surat pengantar No. 270. 5/466.a/KPU-Pwk/I/2008 dengan lampiran Rincian Kebutuhan Biaya Pilkada senilai Rp. 2.062.100.000. Terakhir pada tahap kelima tertanggal 27 Febuari 2008 melalui surat pengantar No.280,1/497/KPU-Pwk/II/2008 dengan lampiran Rincian Kebutuhan Biaya PILKADA sebesar Rp. 927.700.000.

“Dan dari lima tahapan pencairan dana tersebut, penggunaan anggarannya didasarkan pada asumsi-asumsi, hal ini berdasarkan hasil Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tanggal 20 November 2007 dalam Berita Acara No. 280/BA54/KPU-PWK/XI/2007 yang isinya bahwa dalam mencantumkan penggunaan anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta perhitungannya masih didasarkan kepada asumsi-asumsi yang pelaksanaan nyatanya disesuiakan dengan keadaan yang nyata dikemudian,” papar Dakoram.

Dan, apakah anggaran Pilkada 2008 sah bila tidak ada DASK dan SKO, Dakoram menjawab, “Masyarakat bisa menilainya, terutama kalangan pejabat dan para pihak yang memahami terkait pelaksanaan anggaran daerah, dan saya yakin, mereka pasti paham,” pungkasnya.

Ditempat berbeda, melalui sambungan selulernya, Kuasa Hukum Dadan Komarul Ramdan, Muhammad Bastari, SH saat dihubungi mengatakan, bahwa kasus KPU 2008 sangat kental nuansa politisnya. Selain itu Pengacara asal Bandung itu juga menambahkan, ini akan berdampak juga pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 dan 2009.

“Secara teknis seluruh kegiatan penggunaan anggaran pada tahun 2008 dan 2009 sudah di-LPJ-kan, diantara isi laporan itu, yah termasuk penggunaan anggaran serta sisa anggaran yang digunakan oleh KPUD Purwakarta 2008,” kata Bastari.

Bastari juga menambahkan, telah diketahui secara umum bahwa KPUD Purwakarta 2008 telah mengajukan anggaran untuk Pilkada 2008 sebesar Rp12,4 milyar. Yang kemudian diterima secara bertahap oleh KPUD dengan total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp11,2 milyar.

“Dari rangkaian kegiatan yang diajukan, anggaran tersebut masih tersisa di kas pemerintah daerah sejumlah Rp1,1 milyar. Yang tidak dicairkan oleh KPUD Purwakarta, sehingga KPUD Purwakarta tidak pernah melakukan pengembalian dana tersebut karena tidak pernah dikelola oleh KPUD Purwakarta sampai dengan berakhirnya tahapan Pilkada 2008 pada bulan April 2008,” tutup Bastari.(ega nugraha)

Check Also

Salah satu Sertifikat praktek kerja industri.

Siswa SMKN 1 Malili Lulusan 2016 Masih Ada Yang Belum Menerima Ijazah

Lutim, sidaknews.com – Beberapa siswa SMKN 1 Malili tahun ajaran 2016 lalu, tidak menerima ijazah …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>