Home » Berita Foto » Bupati dan DPRD Anambas Dinilai Gagal

Bupati dan DPRD Anambas Dinilai Gagal

harry azhar azisTanjungpinang,sidaknews.com – Bupati dan DPRD Kabupaten Anambas dinilai gagal mengelola daerahnya. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bappenas pada 2012 lalu, Laju Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten itu menempati urutan ke-23 dari 27 kabupaten tertinggal di Indonesia.

Seperti diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Tanjungpinang, Rabu (2/10). Ia mengatakan kondisi itu merupakan tanggung jawab Bupati Anambas dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini Gubernur Kepri.

“Kenapa demikian?” tanya Harry. “Karena yang bisa mengelola itu adalah Bupati dan Gubernur. Dua lembaga itu merupakan pengelola paling besar dalam hal pembiayaan pembangunan di daerah,” jawabnya.

Ia mengatakan, Kabupaten Anambas memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar. Namun Harry mengatakan, Bupati Anambas saat ini tengah fokus dalam pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, transportasi antarpulau dan lainnya.

Namun menurut Harry, membangun infrastruktur hanya satu atau lima tahun tidaklah cukup melainkan harus berkelanjutan karena memerlukan waktu yang panjang.

“Saya juga memberikan dorongan agar belanja-belanja di Kementerian di tingkat pusat juga bisa masuk ke Anambas dalam rangka mempercepat pembangunan. Karena akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujarnya.

Bila pada 2012 lalu Anambas merupakan peringkat 23 dari 27 daerah tertinggal di Indonesia, maka pada tahun yang akan datang, Harry berharap Pemkab Anambas dapat meningkatkan pembanguanan sehingga tidak lagi terpuruk seperti saat ini.

“Kita berharap kepala daerah punya target yang lebih baik. Saat ini peringkat 23 maka tahun berikutnya harus lebih baik. Bupati juga harus menargetkan pada tahun depan harus naik atau bisa menghapuskan titel daerah tertinggal itu. Itu harus dinyatakan oleh bupati secara tegas,” tukasnya.

Ia melanjutkan, target itu akan menjadi pedoman atau cambuk untuk melecut ketertinggalan pembangunan di daerah demi kesejahteraan masyarakat di sana

“Hasil itu kan evaluasi dari Kementerian dan Bappenas yang mencakup kemiskinan masyarakatnya, jumlah sarana dan prasarana yang masih minim, ketersedian akan barang bagi kebutuhan masyarakat yang masih minim. Itulah yang menjadi dasar ukuran dan hasil survei oleh Kemenetrian dan Bappenas dalam menilai ketertinggalan pembangunan suatu daerah,” jelas Harry.

Harry mengungkapkan bahwa di Indonesia masih ada 180 daerah tertinggal termasuk anambas dan daerah Kepri yakni Lingga dan Natuna.

“Namun hal ini akan menjadi perhatian dari pemerintah pusat untuk menambah anggaran dalam pembelanjaan di daerah,” katanya lagi.

Di sisi lain, pemerintah daerah baik, pemkab maupun pemprov, juga harus mengalokasikan dana pembangunan di daerah seperti pembangunan infrastruktur pelabuhan atau pasar. Bila ada komoditas hasil daerah maka pemda harus membantu pola pengembangan dan pemasarannya.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri yang membidangi pembangunan Joko Nugroho saat hendak dimintai pernyataannya terkait hal ini belum ada tanggapan. (net) haluan kepri

Check Also

Pembangunan Gedung Auditorium masjid jamik pertama kali untuk fasilitas umum yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Pangkalpinang

Gedung Auditorium Masjid jamik bisa tampung 3000 Orang

Pangkalpinang, sidaknews.com – Pembangunan Gedung Auditorium masjid jamik pertama kali untuk fasilitas umum yang menjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>