Sabtu , 27 Mei 2017
Home » Berita Foto » Bupati Sidrap Mangkir

Bupati Sidrap Mangkir

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Makassar,Sidaknews.com – Bupati Sidrap Rusdi Masse tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial, Jumat (21/2). Penyidik Pidana Khusus mengonfirmasi, selain Rusdi, tiga pejabat Sidrap lainnya–Sekda Ruslan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Abdul Madjid serta bendahara kabupaten–juga turut mangkir.

“Yang bersangkutan tidak datang, jadi kita baru akan melayangkan pemanggilan kedua lagi pekan depan,” kata Humas Kejaksaan Tinggi Sulsel Rahman Morra, Jumat (21/2).

Menurutnya, tidak ada pemberitahuan tertulis alasan ketidakhadiran Rusdi. Namun, kemungkinan karena kesibukannya menjelang lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Kabupaten Sidrap.

“Dari semua yang dipanggil tidak ada yang datang memenuhi panggilan. Jadi sama, semua akan dipanggil lagi pekan depan,” papar Rahman.

Terpisah, Direktur Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel Abdul Muthalib menyesalkan ketidakhadiran Rusdi Masse dan beberapa pejabat Sidrap memenuhi panggilan Kejati. Padahal, kata Muthalib, sebagai pejabat negara semestinya Rusdi tidak mangkir, apalagi tanpa pemberitahuan.

Muthalib setuju panggilan kedua dilayangkan pekan depan agar kasus ini bisa segera bergulir. “Pemeriksaan Rusdi itu penting, termasuk Sekda dan bendahara. Mereka inilah yang secara teknis bisa menjelaskan dugaan penyimpangan itu,” paparnya.

Kasus ini sangat jelas kata Muthalib, semua alat bukti yang telah dikumpulkan ACC juga telah diserahkan kepada kejaksaan.

Sementara itu konfirmasi ketidakhadiran Rusdi tidak didapatkan hingga petang kemarin. Kemungkinan ketidakhadirannya karena sibuk menyambut rencana kedatangan Presiden SBY, kemarin.

Kasus dugaan korupsi dana bansos Sidrap dilaporkan ACC Januari silam. Dari laporannya diketahui total nilai dana bansos Sidrap senilai Rp 7,1 miliar yang terealisasi pada tahun 2012. Sementara dugaan penyimpangan ditaksir mencapai Rp4 miliar lebih.

Penyimpangan itu terdapat pada tiga kategori. Pertama, dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp 2.319.507.500 dan dana yang tidak sesuai kriteria peruntukannya senilai Rp 1.505.500.000 serta lembaga penerima dana bansos yang sifatnya tidak selektif sebesar Rp 207.000.000. Jadi nilai total dugaan yang dikorupsi 2012 itu sebesar Rp 4.032.007.500

Dana bansos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 2.319.507.500 tersebut merupakan hasil perhitungan BPK RI. Selanjutnya untuk dana yang tidak sesuai dengan kriteria peruntukannya yakni ditemukan beberapa item.

Diantaranya alokasi dana Rp 200 juta kepada Tim Armada Safari Shalat Berjamaah. Dana ini dilaporkan untuk biaya umrah.
Selanjutnya, terdapat pula bantuan sosial kepada pengurus harian Persatuan Guru RI dan pengurus Dewan Pendidikan Sidrap untuk pembayaran honorarium bulanan dan biaya penyelenggaraan sosialisasi sebesar Rp 80 juta.

Lalu bansos kepada Persik Kartika Chandra Kirana Cabang XLIV DIM 1420 PD VII/Wirabuana tahun 2012 untuk peringatan hari ulang tahun persik sebesar Rp 25 juta.

Dalam laporan temuan ACC, terdapat pula dana bansos yang mengalir kepada kelompok untuk biaya pembuatan pos kamling sebesar Rp 194 juta. Dimana Bansos juga mengalir kepada kelompok tani untuk biaya pembangunan sanggar tani sebesar Rp 62 juta, lalu kepada organisasi kemasyarakatan untuk pembelian sarana sebesar Rp 100 juta dan kepada kelompok masyarakat untuk biaya penimbunan dan perbaikan jalan sebesar Rp 508 juta lebih.

Selain itu, ada pula bansos untuk kelompok masyarakat untuk pembangunan sarana olahraga sebesar Rp 252 juta dan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk penyelenggaraan kejuaraan futsal senilai Rp 84 Juta.

Dimana dari ke semua item pemberian bansos tersebut yang paling mencolok tidak sesuai dengan kriteria adalah penggunaan dana bansos untuk kepentingan ibadah umrah. Kelompok penerima ini tidak jelas siapa dan dalam kapasitas apa mendapat dana umrah.

Selanjutnya, dalam kasus ini terdapat penerima dana bansos yang berulang dan tidak selektif dalam penggunaannya. Dimana ada penerima bansos tahun anggaran 2012 yang juga sebelumnya menerima bantuan tahun anggaran 2011. Diantaranya Ratna Dewi, Kamiruddin, Abdul Halim, Asma Hambali, Andi Muhiddin, Sri Maryani, Herani Ibrahim, Kunda A handy, Salfiah Sanusi, A. Safari Renata.

Mereka semuanya berulang kali mendapatkan kucuran dana bansos, lantaran tidak dilakukan selektif sehingga berpotensi merugikan negara. Dimana total dana yang tersalur mencapai Rp 207 juta.

Selain itu pada penggunaan dana bansos Sidrap tahun anggaran 2012 juga terdapat belanja tidak terduga untuk biaya korban bencana alam angin puting beliung di Kecamatan Panca Lautang yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp 150 juta.(BKM)

Check Also

Bupati Sergai Resmikan BUM Desa “Maju Bersama” Desa Kuta Pinang

-BUM Desa Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Mengelola Potensi Desa Secara Kolektif Sergai, sidaknews.com – Badan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *