Home » Berita Foto » Dalam Eksepsi Kasus KPU 2008,Terungkap Ada Uang Haram Masuk KPU

Dalam Eksepsi Kasus KPU 2008,Terungkap Ada Uang Haram Masuk KPU

 Dalam Eksepsi Kasus KPU 2008,Terungkap Ada Uang Haram Masuk KPU

Dalam Eksepsi Kasus KPU 2008,Terungkap Ada Uang Haram Masuk KPU Purwakarta.

PURWAKARTA,sidaknews.com – Tim Penasehat Hukum mantan Ketua KPU Purwakarta, Dadan Komarul Ramdan dalam sidang kedua kasus KPU 2008 yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (13/8) menyampaikan eksepsinya.

Eksepsi yang sampaikan Dakoram melalui Tim Penasehat Hukum, Ebeneser Damanik, SH berkenaan dengan beban anggaran yang diduga telah terjadi penyalahgunaan pengelolaan anggaran Pilkada 2008 untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang dilakukan pihak tertentu dengan mengaitkan para pihak yang menjadi terdakwa.

Kemudian Ebeneser Damanik, SH juga menyampaikannya, bahwa dugaan Tipikor yang didakwakan sebesar Rp. 1,311,326,627, semestinya tidak bisa didakwakan kepada mantan Ketua KPU Purwakarta Dadan Komarul Ramdan.

“Pasalnya, dari nilai sebesar itu sebanyak Rp.828,829,822 sudah dipertanggungjawabkan oleh saudara Adang Lukman selaku Atasan Langsung Bendahara (ALB) 3 dan saudara Ahmad Zaenudin selaku Bendahara Penyalur (BP), keduanya sudah divonis dan sekarang sedang menjalani masa hukuman,” ungkap Damanik.

Kemudian, lanjut Damanik, anggaran yang lainnya sebesar Rp.456.217.550 sedang didakwakan dalam perkara yang sama terhadap terdakwa Asep Fakar selaku mantan Sekretaris KPU 2008 yang juga merangkap jabatan Atasan Langsung Bendahara (ALB) 1.

“Sedangkan sisanya sebesar Rp. 155.714.355 sedang didakwkakan kepada tersangka lainnya dalam perkara yang sama yaitu, Yusuf Maulana selaku Atasan Langsung Bendahara (ALB) 2,” tegas tim pengacara itu Dakoram itu didepan Majlis Hakim.

Selanjutnya kata Damanik, artinya dalam perkara tipikor yang menimpa klien kami saudara Dadan Komarul Ramdan harus jelas pada fokus perkaranya.

“Ini jelas, klien kami saudara Dadan Komarul Ramdan berada dalam posisi yang dirugikan, seakan-akan perkara ini dipaksakan untuk memenuhi hasrat kekuasaan pihak tertentu, sampai-sampai uang harampun dipaksa agar masuk ke KPU Purwakarta,” cetusnya.

Terkait pernyataan ‘uang haram’ Damanik menjelaskan, “Yah, uang haramlah, masa tanggal 25 Maret 2008 ada pencairan Dana Hibah Pilkada ke KPU Purwakarta sebesar Rp. 927.700.000 sementara dalam dakwaan disebutkan Dana Hibah Pilkada dinyatakan sudah dikembalikan ke kas daerah oleh Kesbang melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Halim Rusmana dengan surat tanda setoran (bend. 17) nomornya kosong, yaitu tanggal 11 Maret 2008, lantas itu dana sebesar Rp 927,7 juta sekian anggaran apa ? Ini jelas seperti sebuah jebakan dari pihak tertentu, dan perlu ditelusuri lebih lanjut kemana uang pengembalian tersebut,” bebernya.

Menurut Damanik, kliennya saat itu, posisinya hanya sebagai pengambil kebijakan, bukan pengelola anggaran atau keuangan Pilkada, jika beliau (Dadan Komarul Ramdan-red) harus mempertanggungjawabkan kebijakannya, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak boleh hanya menjadikan seorang mantan Ketua KPU Purwakarta saja, sementara Empat orang komisioner lainnya tidak.

“Pasalnya, kepemimpinan di KPU Purwakarta saat itu secara umum bersifat kolektif kolegial, berdasarkan pasal 104 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pengesahan Kada dan Wakada berbunyi, Bahwa KPUD bertanggung jawab kepada DPRD, karena KPUD sebagai lembaga, maka yang bertanggungjawab seharusnya bukan saja Ketua KPUD, tetapi anggota yang Empat orang lainnya yaitu Asep Maskar, Nurlela, Darius Hutagalung dan Sadeli harus ikut bertanggung jawab atas semua prodak kebijakannya,” paparnya.

Damanik katakan berikutnya, hal ini dikuatkan dalam Keputusan KPU Pusat Nomor 677 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota. Bahwa Ketua KPU Kab/Kota melaporkan pertanggungjawaban kepada Rapat Pleno KPU.

“Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak boleh tebang pilih dan tidak perlu ada istilah sudah tua atau masih muda, dimata hukum semuanya sama, jangan empat komisioner lainnya dibiarkan bebas berkeliaran,” imbuhnya.

Selain itu, tambah Damanik, Dalam Permendagri Nomor 44 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Belanja Pilkada disebutkan bahwa Ketua KPU Kab/Kota bertanggungjawab kepada Bupati, tetapi itu batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 yang menyatakan bahwa, KPUD menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPUD dari APBD kepada DPRD.

“KPU Purwakarta sudah benar menggunakan Permendagri Nomor 12 tahun 2005 beserta perubahannya yaitu Permendagri Nomor 21 tahun 2005 tentang Perubahan Permendagri Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada karena jika menggunakan Permendagri Nomor 44 tahun 2007 bertentangan dengan produk hukum diatasnya,” pungkasnya. (ega)

Check Also

Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah

Pemko Tanjungpinang Minta ‘Diperhatikan’ Oleh Provinsi, Ini Kata Nurdin

Tanjungpinang, sidaknews.com – Terkait dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang minta “Diperhatikan” Oleh pemerintah Provinsi Kepri dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>