Jumat , 31 Maret 2017
Home » Berita Foto » Dalam Perkara Perdata No:04/PDT.G/2010/PN.TPI Suban Hartono Diduga Membuat Keterangan Palsu

Dalam Perkara Perdata No:04/PDT.G/2010/PN.TPI Suban Hartono Diduga Membuat Keterangan Palsu

Oleh: Jendaita Pinem.

Jendaita Pinem
Jendaita Pinem

 Tanjungpinang,sidaknews.com. – Suban Hartono telah mencabut Laporan Polisi yang didasarkan hanya pada fotocopy SHGB No.00871 yang notabenenya fiktif, yaitu laporan PolisiNo.Pol: LP/B.81/IV/2009, Tanggal 21 April 2009 tentang Penyerobotan Tanah dan Pencurian dari Polresta Tanjung Pinang. Laporan Polisi ini adalah satu-satunya dasar hukum yang menghubungkan Suban Hartono dengan Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI.

Dengan Suban Hartono telah mencabut Laporan Polisi No.Pol: LP/B.81/IV/2009, Tanggal 21 April 2009 dari Polresta Tanjungpinang, Maka secara Hukum hubungan Suban hartono dengan Perkara Perdata Nomor:04/PDT.G/2010/PN.TPI otomatis telah putuskan sendiri oleh Suban Hartono.

Pertanyaannya, apabila setelah Suban Hartono memutuskan hubungannya dengan Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI, apakah secara Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang masih bisa memberi kesempatan kepada Suban Hartono/PTKemayan Bintan untuk Menggugat kembali Gugatan dari Nguan Seng yang telah menjadi korban dari keterangan palsu yang dibuat Suban Hartono tersebut.

Padahal semua pihak mengetahui dimana sejak dari awal Perkara disidangkan bahwa laporanPolisiNo.Pol: LP/B.81/IV/2009, Tanggal 21 April 2009 tentang Penyerobotan Tanah dan Pencurian yang dipesan oleh Suban Hartono didasarkan hanya pada Fotocopy SHGB No. 00871 yang notabenenya fiktif.

Dan itu pun telah dilaporkan hilang oleh Suban Hartono tetapi BPN tidak menerbitkan SHGB yang baru kepada Suban Hartono sebagai pengganti SHGB yang dilaporkan hilang itu, karena ada bantahan dari pihak pemilik tanah yang belum diselesaikan haknya oleh Pihak Suban Hartono/PT Kemayan Bintan.

Selanjutnya Gambar Situasi Nomor: 05/PGSK/1995 dalam Fotocopy SHGB No. 00871 tersebut belum mempunyai Surat Ukur dari kantor Pertanahan setempat sehingga Gambar yang ditampilkan tanpa batas persilatau tanda- tanda batas sempadan dan tidak menampilkan Titik Koordinat (tanpa titik Koordinat) dan digambarkan secara global, sehingga keabsahannya sangat diragukan.

Oleh karena itu sepanjang Suban Hartono/PT Kemayan Bintan tidak dapat membuktikan Sertipikat Hak Guna Banguan (SHGB) No. 00871 yang Asli maka menurut pendapat saya Suban Hartono/PT kemayan Bintan tidak sewajarnya diberi kesempatan untuk Menggugat kembali terhadap Gugatan Nguan Seng yang telah menjadi korban dan merugikan Negara atas keterangan palsu Suban Hartono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 atau Pasal 266 KUHP.

Hal ini saya lontarkan agar Ketentuan-Ketentuan dalam P.P. 10 Tahun 1961 pada Pasal 19 tidak diabaikan oleh pihak-pihak yang menangani perkara ini, Karena dalam Ketentuan P.P. 10 Tahun 1961 tersebut, Menyatakan bahwa Setiap Perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas Tanah, memberikan sesuatu Hak baru atas Tanah, menggadaikan Tanah atau meminjam uang dengan Hak atas Tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat), Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

PP.No.10 Tahun 1961 padaPasal 22 ayat (1) begitu jelas menjelaskan bahwa mengenai Tanah yang sudah dibukukan, maka Pejabat “MENOLAK” Permintaan untuk membuat Akta sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 19, jika:
a.Permintaan itu tidak disertai dengan Sertipikat Tanah yang bersangkutan;
b.Tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
c.Tidak disertai Surat Bukti Pembayaran Biaya Pendaftaran.

Dari itu betapa pentingnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHG) No.00871 yang Asli dalam Perkara ini, untuk membuktikan keabsahan Pindah milik SHGB No.00871 dari pada PT. Terira Peratiwi Developmant kepada PT Kemayan Bintan berdasarkan Akta Jual Beli PPAT tgl 21 – 11 – 96 melalui Notaris Neneng Roosiana Supangat SH yang dibuat hanya dalam waktu satu hari kerja yaitu pada tanggal 22 – 11 – 96 telah disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau Bapak Samsul Kamar Yusuf, Nip.010070863 menjadi milik PT Kemayan Bintan, Tanpa menyebutkan nilai Jual Beli tersebut , sehingga patut diduga Negara dan Daerah telah dirugikan dari segi Pajak Penjual dan Pembeli.

Dalam Gugatan kembali Suban Hartono/PT Kemayan bintan terhadap Gugatan Nguan Seng apabila dibenarkan oleh Pengadilan tanpa menunjukkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00871 yang Asli dan tanpa membuktikan Tuduhannya dalam laporan PolisiNo.Pol: LP/B.81/IV/2009, Tanggal 21 April 2009 tentang Penyerobotan tanah dan pencurian serta alasan pencabutannya.

Adalah menjadi suatu pelanggaran ketentuan Undang-Undang dan patut dipandang Peradilan dijalankan oleh Pengadilan tidak jujur dan tidak adil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan larangan terhadap Hakim untuk menyidangkan suatu Perkara sesuai dengan ketentauan yang telah ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 ;- 02/SKB/P./KY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hal ini akan kita sampaikan segera kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua Muda Pengawasan MA.RI dan Kabawas MA RI sebagai tindakan.(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

Dinas kehutanan Provinsi Sumut selidiki banjir bandang di kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, sidaknews.com – akibat maraknya penebangan liar disekitar gunung lubuk raya, pihak Dinas Kehutanan Provinsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *