Kamis , 23 November 2017
Home » Berita Foto » Dari Debat Celag: “Siapa Pantas Dipilih Rakyat”

Dari Debat Celag: “Siapa Pantas Dipilih Rakyat”

Perda RTRW “Terpasung”, Arah Pembangunan Masih Buram

 

Debat Caleg
Debat Caleg:”Siapa Pantas Dipilih Rakyat”

Makassar.Sidaknews.com – TIGA calon anggota legislatif DPRD Sulsel dari daerah pemilihan Makassar B, adu program dalam debat caleg Harian Berita Kota bertajuk “Siapa Pantas Dipilih Rakyat” di Warung Kopi 51, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Kamis (20/3). Ketiganya adalah Haidar Majid dari Partai Demokrat, Burhanuddin Odja dari Partai Nasdem dan Muhammad Sabiq dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiganya punya perspektif berbeda dalam melihat Makassar ke depan. Haidar berpendapat Biringkanaya dan Tamalanrea adalah pintu gerbang Kota Makassar, maka seharusnya prioritas pembanguan segala sektor diarahkan ke wilayah paling timur ini.

Muhammad Sabiq melihat ada kekeliruan dalam pendidikan politik kita. Pemilih saat ini lebih cenderung memilih caleg karena iming-iming sesaat, sementara Burhanuddin Odja yang pernah duduk dua periode di DPRD Makassar memandang penting untuk segera disahkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah agar skala pembangunan lebih terarah.

“Makassar saat ini khususnya Biringkanaya, Tamalanrea, Panakukang dan Manggala banyak yang belum terealisasi, utamanya di bidang infrastruktur. Akibatnya, setiap tahun kita masih berkutak soal banjir, macet dan masalah-masalah mendasar lainnya,” kata dia.

Menurutnya, tata ruang wilayah sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2006 dan sudah disahkan untuk menjadi perda untuk tenggat waktu 2005- 2015. Tetapi kemudian ada revisi yang diajukan oleh pemkot sejak dua tahun lalu yang sampai saat ini belum disahkan.

“Rupanya masih ada butir-butir dalam perda yang tidak relevan dengan kondisi kota. Itulah sebabnya terjadi penundaan yang cukup lama, padahal kita sudah membutuhkannya sekarang,” jelas Bur.

Ia menjelaskan, tanpa Perda RTRW sangat sulit untuk menentukan arah pembangunan dalam jangka panjang. Karena perda itulah yang menjadi petunjuk dalam pengarahkan sektor-sektor infrastruktur di semua sonasi wilayah.

Tetapi sebenarnya kata dia, membangun Kota Makassar tidak harus berpijak dari rencana tata ruang kota secara keseluruhan. Ada beberapa sektor yang bisa dimulai dari sekarang tanpa harus menunggu Perda RTRW, seperti pendidikan, industri, ekonomi dan keuangan.

“Pasalnya dalam rencana tata ruang kota Makassar bergerak berdasarkan dengan ditetapkannya 13 kawasan wilayah terpadu dan 7 kawasan insdustri. Dari 13 kawasan terpadu ada beberapa kawasan terpadu berletak di kecamatan Biringkanaya yaitu bandara, Tamalanrea yaitu industri, Panakukang yaitu permukiman dan Manggala yaitu tempat pembuangan sampah,” jelasnya.

Kawasan terpadu tersebut yang terletak pada ke empat kecamatan telah memicu terjadinya banjir maupun kemacetan di Kota Makassar. Jadi harusnya sudah ada reaksi dari sekarang.

Caleg dari PKS, Muhammad Sabiq mengatakan, prinsipnya Makassar saat ini sudah sejahtera. Laju pertumbuhan ekonomi sudah sesuai harapan, yang menjadi persoalan penyebaran anggaran yang semestinya sampai ke masyarakat justru tidak terdistribusi dengan baik.

Adap apa? Di sini tentu kata Sabiq ada persoalan besar. Sebagai legislator yang memiliki fungsi penganggaran, DPRD bertanggung jawab dalam realisasi penyebaran anggaran di masyarakat.

“Kalau melihat jumlah tentu saja sampai kapanpun APBD tidak akan pernah cukup untuk membiayai kebutuhan kita. Yang terpenting adalah apakah anggaran itu sudah dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Nah inilah yang menjadi tanggung jawab DPRD,” katanya.

DPRD bertanggung jawab mengawasi pemanfaatan anggaran itu. Bentuk pengawasan yang dimaksud Sabiq tidak sekadar mengawasi secara kasat mata, melainkan memproteksi anggaran untuk rakyat di setiap pembahasan APBD.

“Di sinilah peran kita, apakah kita mampu memperjuangkan anggaran itu untuk rakyat atau tidak,” katanya.Soal janji semasa kampanye menurut Sabiq, itu hal yang lumrah. Realisasi memang harus diawali dengan janji.

Tetapi kemudian bagaimana merealisasikan janji itu, tentu caleg tidak bisa sekadar mengandalkan ingatan saja. “Mana bisa caleg ingat semua janjinya. Maka itulah perlu ada wadah yang menampung apa-apa yang telah dijanjikan kepada publik,” jelas Sabiq.

Ia sendiri telah mempersiapkan wadah untuk menampung aspirasi rakyat. Yaitu melalui Sabiq Centre. Sabiq Centre adalah lembaga yang dibentuk sebagai wujud nyata kontrak politik Sabiq pada masyarakat.

”Sabiq Centre ini berfungsi untuk menjembatani masyarakat dan anggota Dewan di derah pemilihannya, agar masyarakat bisa menilai anggota dewan nya, sehingga tidak muncul anggapan masyarakat bahwa calegnya tidak hanya berjanji,” ungkapnya

Ia juga mengakui, ada kecenderungan menurunnnya kepercayaan publik pada anggota Dewan. Semua ini kata Sabiq terjadi karena kinerja anggota Dewan yang dianggap belum optimal.

“Dipandang belum bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat,” jelasnya.

Sementara itu caleg dari Partai Demokrat, Haidar Majid dalam pemaparannya menjelaskan, selama dia menjabat sebagai anggota Dewan Kota Makassar, dirinya selalu mendorong dua kecamatan yakni Biringkanaya dan Tamalanrea menjadi pusat pembangunan infrastruktur baru di Makassar. Hal ini ditujukan untuk menjadikan Tamalanrea dan Biringkanaya sebagai pusat bisnis baru, pusat perputaran ekonomi sehingga nanti menjadi pintu gerbang menuju kota dunia.

“Kedua kecamatan ini harusnya menjadi perhatian optimal pemkot, karena Kota Makassar telah di usung untuk menjadi kota dunia,” kata dia.
Ke dua kecamatan ini telah menjadikan motivasi bagi Haidar untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan DPR Sulsel. Dia ingin mendorong pemkot agar pembangunan infrastruktur lebih diperhatikan.

Pasalnya kata dia, farameter utama pembangunan ekonomi rakyat adalah infrastruktur. Ia juga sepakat Perda RTRW disahkan secepatnya agar arah pembangunan lebih jelas.

“Sebelum saya menjadi anggota Dewan, jalan Daya menuju Katimbang rusak parah sehingga sering memakan korban. Alhamdulillah 6 bulan duduk di DPRD jalan tersebut akhirnya direalisasikan,” katanya.

Lebih lanjut Haidar mengatakan, anggota Dewan memiliki tiga tanggung jawab diantaranya, tangung jawab terhadap partainya, tanggung jawab fungsional sebagai legislator, dan tanggung jawab terhadap wilayah pemilihannya. Tanggung jawab ini harus berjalan beriringan.

Terkait dengan beberapa permasalahan yang terjadi di kota Makassar, yakni maraknya pembangunan ruko dan pasar tumpah, dimana pasar tumpah terkadang menyebabkan terjadinya kemacetan, Haidar menjelaskan, posisi legislator bukanlah eksekutor. Di mana salah satu tugasnya membuat dan menetapkan regulasi.

“Apabila berbicara terkait pembangunan ruko, regulasinya tentu sudah jelas. Bangunan ruko bisa berdiri apabila sudah memiliki izin membangun dan berbagai macam dokumen sebagai pelengkap membangun ruko. Anggota Dewan hanya membuat regulasi terkait pembangunan ruko dan apabila ruko tidak pantas untuk dibangun di suatu wilayah, maka legislator punya hak dan wewenang untuk memanggil eksekutif,” kata Haidar.

Lebih lanjut, terkait pasar tumpah. Dengan hadirnya swalayan dan hadirnya pusat perbelanjaan yang instan, Haidar menjelaskan, seharusnya tidak mematikan pedagang dan pasar tradisional. Karena kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi secara tradisional haruslah dilindungi.

“Menurut Perda, tidak bisa ada pusat perbelanjaan berdiri jaraknya kurang dari 200 meter dari pasar tradisional yang ada. Regulasi ini yang harus kita lindungi, karena menyangkut kepentingan rakyat,” jelasnya.

Fenomena pasar tumpah sendiri terjadi disebabkan semakin kecilnya ruang mereka untuk melakukan transaksi secara tradisional.
“Kalau menurut saya, harusnya pasar tradional itu di tata, diberikan tempat yang baik untuk melakukan transaksi, agar tidak menyebabkan macet dan sebagainya,” saran Haidar.

Sependapat dengan Haidar, Muhammad Sabiq dan Burhanuddin menyarankan, untuk pasar tradisional maupun pasar dadakan harusnya diberikan ruang yang lebih baik agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan sosial.(BKM)

Check Also

Aceh Timur Gelar Pasar Murah Bagi Pengunjung MTQ

IDI, sidaknews.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Timur, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *