Jumat , 26 Mei 2017
Home » Berita Foto » Datuk Panglima Muda Azman Zainal: Beranikah KPK Usut Dugaan Korupsi di Karimun

Datuk Panglima Muda Azman Zainal: Beranikah KPK Usut Dugaan Korupsi di Karimun

Ketua DPD LMB Karimun Datuk Panglima Muda Azman Zainal.
Ketua DPD LMB Karimun Datuk Panglima Muda Azman Zainal.

KARIMUN.Sidaknews.com – Ketua DPD LMB Karimun Datuk Panglima Muda Azman Zainal meminta KPK untuk turun ke karimun guna melakukan pengusutan kasus besar yang mengendap agar segera ditindak lanjuti ke ranah hukum.

Sebab di sinyalir ada campur tangan pejabat penting di lingkungan pemerintah karimun,”Saya minta KPK turun ke Karimun untuk mengungkap misteri kasus dugaan korupsi di Bumi Berazam ini,”harap Datuk panglima ini ketika di konfirmasi di Lucky Cake baru-baru ini.

Selain itu Azman menilai kasus ini sudah kerap kali di publikasikan oleh berbagai media terbitan lokal tapi sepertinya tidak ada di respon sama sekali,apakah masih berlaku hukum di indonesia ini,sehingga kasus dugaan korupsi yang jelas sudah merugikan negara tapi tidak ada penenganan yang serius,Ibarat pisau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,”Geram Azman.

Selain itu Azman menilai Gebrakan LSM Kiprah Adinda John Syahputra sangat Ia Apresiasi untuk sama-sama di ketahui oleh masyarakat siapa dalang di balik peranan korupsi yang merajalela di Karimun ini.

Ketua LSM Kiprah, John Syahputra menuturkan ada tiga hal penyebab, penangganan kasus korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Karimun berjalan di tempat.”Pertama benar-benar karena keterbatasan jumlah dan kemampuan penyidik. Kedua, ada indikasi tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, ada unsur gratifikasi,” katanya.

Dia mengatakan, jika penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi di Karimun dibiarkan mengendap seperti sekarang, sebaiknya seluruh penyidikan kasus korupsi di Karimun dihentikan secara total.

“Kami tidak rela gaung pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, tidak bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Tapi hanya bermanfaat sekadar untuk menakut-nakuti para pejabat di daerah,” katanya.

Pembiaran pengusutan korupsi yang berlarut-larut, sangat berpotensi diselewengkan oleh oknum aparat. Sebab itu, penanganan korupsi perlu sesegera mungkin untuk dituntaskan, ujar John.

Ditanya berdasarkan pengamatannya kasus korupsi apa yang paling banyak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum di Karimun dan tidak ditindaklanjuti hingga ke penuntutan, menurut dia, kasus korupsi yang mendominasi adalah pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ada belasan kasus korupsi yang masih mengendap di Karimun, diantaranya tahun 2009 Kejari Tanjung Balai karimun pernah melakukan pemeriksaan dugaan penyelewengan dana “community development” (CD) tahun 2006/2007 sebesar Rp23,7 miliar, yang dipungut dari enam perusahaan granit di Karimun, dengan memanggil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, Alwi Hasan, tapi hasil pemeriksaan sampai sekarang tidak diketahui.

Kemudian tahun 2011, penyelidik kejaksan setempat kembali memeriksa Alwi Hasan, terkait Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) sebesar Rp36 miliar yang berpotensi raib, sampai saat ini kelanjutann kasus itu juga seperti terhenti.

Januari 2012, Kejari Tanjung Balai Karimun telah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dengan modus pemotongan anggaran program pelaksanaan rehabilitasi 600 rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten Karimun dengan total biaya 12 miliar, pertengahan 2012 penyidik Kejari TanjungBalai Karimun telah menetapkan dua tersangka. Tapi sampai sekarang tidak diketahui tindak lanjutnya pasca penetapan tersangka.

Pada 8 Mei 2012, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Suryaminsyah, pernah dimintai keterangan oleh kejaksaan dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, karena telah menggunakan tiga mata anggaran sebesar Rp950 juta yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sampai saat ini kasus itu masih mengendap.

Pertengahan tahun 2012, kejaksaan negerii menyelidik kerugian keuangan negara belasan miliaran Rupiah yang berasal pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari uang rambu dan jasa labuh di perairan utara Pulau Karimun Besar tahun 2004-2009 yang dipungut dari kapal asing atau area STS dan STA serta pendapatan dari PT Karimun Indoco Pratama (KIP) yang merupakan anak perusahaan daerah sejak tahun 2004-2009 yang turut jadi pengelola area STS dan STA tidak pernah menyetorkan pendapatannya ke kas daerah. Sampai saat ini kasus itu juga belum diketahui tindak lanjutnya.

Oktober 2012, penyelidik Kejari TBK, berjanji akan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang sejumlah pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), karena mengalokasikan sejumlah kios bagi oknum DPRD Karimun serta pejabat Disperindag sendiri dan berkolusi dengan oknum pedagang sehingga berdampak gagalnya program relokasi ratusan pedagang Pasar Puakang ke Pasar Puan Maimun yang dibangun dengan dana APBD Karimun sebesar Rp9,2 miliar. Saat ini juga belum ada tindak lanjut.

Yang menjadi pertanyaan beranikah aparat penegak hukum mengungkap kasus dugaan korupsi di Bumi Berazam ini serta menyeret aktor intelektual ke ranah hukum…?Bersambung…(Udo)

Check Also

Desa Paya Bujok Beuramoe Khitan Anak Kurang Mampu

Langsa, sidaknews.com – Sedikitnya 20 orang anak dari keluarga yang kurang mampu di desa Paya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *