Minggu , 28 Mei 2017
Home » Berita Foto » Dewan Bersama Pemkab KKA Masih Bergantung Dengan Pemeritah Pusat

Dewan Bersama Pemkab KKA Masih Bergantung Dengan Pemeritah Pusat

Terkait dengan menipisnya Anggaran Pemkab KKA

Bupati Dan Walil Bupati Anambas T. Mukhtaruddin dan Abdul Haris SH. ujung tombak Anambas
Bupati Dan Walil Bupati Anambas Tengku Mukhtaruddin dan Abdul Haris SH.

Anambas,Sidaknews.com – Khabar mengenai kas daerah dengan menipisnya Anggaran Pemerintah Kabupaten KKA, sempat dibuat pusing lantaran belum ditransfernya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat. “Anambas yang merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten induknya ini juga sempat dibuat pusing oleh belum ditransfernya dana itu dari pihak Pemerintah Pusat”.

Diketahui, dana yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ini sempat membuat kas daerah tinggal Rp 10 miliar. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Anambas, Zulfahmi yang ditemui oleh tim Sidaknews.com, (22/5) kemarin tidak menampik mengenai sempat menipisnya kas daerah Pemerintah Kabupaten Anambas ini.

Namun sekarang, pihak Pemerintah Pusat sudah mentransfer dana yang besarannya mencapai Rp 100 miliar ini. “Kemarin memang iya. Tapi, Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi, karena sudah ada transfer dari pusat yang masuk ke kas daerah.

Berdasarkan laporan, ditransfer tiga hari berturut – turut dengan besaran mencapai Rp 100 miliar.Senin (19/5) kemarin ditransfer dengan besaran Rp 34 miliar sekian, Selasa (20/5) dengan jumlah Rp 56 miliar sekian, serta Rabu (21/5) dengan Rp 10 miliar. Untuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nya belum terbit,” ujarnya.

Kendati sudah ditransfer dan masuk ke kas daerah, namun pria berkacamata ini belum mengetahui secara detail dana apa yang sudah ditransfer oleh pihak pusat itu. Ia pun memperkirakan, satu bulan kedepan, pihaknya baru mengentahui konfirmasi perihal dana transfer itu. Kendati demikian, pihaknya menegaskan, apa yang dialami ini tidak hanya terjadi di Anambas saja, melainkan disejumlah kabupaten/kota lainnya yang ada di Indonesia.

Pada pemberitaan Sidaknews.com sebelumnya memang benar juga. saat dihubungi kepada pihak peneliti ekonomi pemekaran kabupaten se- indonesia di Jakarta Mingu. (25/5) Pk Je menjelaskan, bahwa banyak potensi daerah KKA tidak bisa tergali.

Menurutnya, ini suatu kegagalan oleh semua elemen di Kabupaten Kepulauan Anambas sementara PAD Anambas hanya 15 miliar 2014.Dan pihak Eksekutif dan legeslatif seharusnya lebih giat untuk menggali potesi Daerah sendiri dan membangun SDM Masyarakat 3 elemen tesebut diperwakilan daerah dan wakil legeslatif, pemerintah Eksekutif dan masyarakat dan LSM KKA sendiri toh Vakum.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh salah satu warga Anambas yang enggan disebutkan jati dirinya kepada media ini(26/5) yang jelas ini semua kegagalan pihak pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, anggarn dari pusat ada, namun pelaksanaan pekerjaan tidak mampu, sebab, masih banyak pejabat kita yang tidak bisa mengelola anggaran tersebut.Ungkapnya.(Rohadi)

Check Also

Dandim Pimpin Pelepasan Kasdim 0111 Bireuen

Bireuen, sidaknews.com – Komandan Kodim (Dandim) 0111/Bireuen Letkol Arm Adekson, memimpin acara pelepasan Kasdim Mayor …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *