Minggu , 28 Mei 2017
Home » Berita Foto » Diduga Bupati Simalungun Lakukan “Praktek Money Loundry”

Diduga Bupati Simalungun Lakukan “Praktek Money Loundry”

-BPK-RI Perwakilan Medan Memberikan Raport Merah Laporan Keuangan Pemkab Simalungun TA 2013

Bupati Simalungun Dr.JR.Saragaih SH.MM
Bupati Simalungun Dr.JR.Saragaih SH.MM.

Simalungun,sidaknews.com – Sistem pengendalian keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2013 sangat carut marut, terlihat banyak penyimpangan mulai dari laporan belanja daerah, aset daerah, utang daerah bahkan pendapatan asli daerah tidak tersaji dengan rapi, adanya temuan sebagian eks mobil Dinas Camat sudah ada yang berganti warna bahkan sudah ada yang nomor polisnya / plat nomor serinya berubah

Indikasi praktek pencucian uang tercuat dari sering digonta-gantinya pejabat eselon disetiap instansi, hal ini dilakukan Bupati guna mengelabui aparat penegak hukum yang berkompeten dalam penyelidikan maupun pengawasan keuangan negara

Lihai dan santun melakukan praktek pencucian uang bahkan tidak bisa tercium oleh aparat penegak hukum ada juga dugaan para insatansi yang berkompeten dalam pengawasan anggaran mulai dari tingkat daerah sampai pusat sudah diberikan upeti

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Sumatera Utara terlihat beberapa kejanggalan dan ketidak wajaran penggunaan anggaran keuangan daerah, anehnya dugaan praktek pencucian uang yang dilakukan sang bupati adanya terdapat rekening kas daerah yang tidak diterima kewajaranya,

Praktek pencucian uang terlihat adanya nomor rekening “siluman” atas nama Kas Umum Daerah yang diduga sebagai rekening perantara saja, bahkan saat dilakukanya pemeriksaan saldo yang tertera direkening tersebut adanya nol rupiah, tetapi kejanggalan juga terlihat dari penyajian LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang tidak menjelaskan catatan masuk-keluar uang pada rekening semenjak dibuka

Berdasarkan surat keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/0203/DPPKA/2013 tanggal 14 Januari 2013 diketahui rekening Kas Umum Daerah yang terdaftar adalah rekening di Bank Sumut dengan nomor rekening 360.01.02.000001-0 tetapi selain rekening tersebut terdapat juga rekening milik Bendahara Umum Daerah yang tidak terdaftar sebagai rekening KUD, Nomor rekening 220.01.02.000001-0 atas nama KUD dan rekening 220.01.02.033231-1 atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun

Selain terdapat 2 nomor rekening KUD “siluman” ada juga temuan 10 nomor rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Simalungun, kejanggalan dan dugaan penyimpangan akan adanya politik pencucian uang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang melanggar pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Anehnya Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak ada yang menduduki di Pemerintahan Kabupaten Simalungun tetapi Keuangan dikelola oleh Desi Purba Kabid keuangan DPPKAD Simalungun yang menjadi satu kejanggalan dan tidak berpedoman kepada peraturan pengelolaan keuangan negara /daerah.

Saragih seorang aktifis pemerhati pemerintahan saat ditemui disalah satu cafe bilangan Kota Siantar sangat menyayangkan akan kinerja sang Bupati yang tidak lebih baik dari pendahulunya, terlihat beberapa kejanggalan semenjak kepemimpinan Bupati saat ini seperti pemaksaan pembangunan kantor bupati baru karena keadaan kantor lama tidak layak ditempati oleh manusia sesuai dengan dokumentasi yang dimiliki nara sumber saat Dr.JR.Saragaih SH.MM pertama kali menjalankan tugasnya.

Ada juga penyimpangan kekuasaan terlihat dimana seringnya gonta-ganti kedudukan SKPD dan tidak mengacu peraturan untuk mendudukan seorang menjadi eselon yang belum pantas untuk menjabat, sedangkan perkembangan bangunan infrastruktur jalan maupun bangunan lainya Bupati hanya mempedulikan kepentingan individual terlihat pemaksaan anggaran untuk pembenahan satu kecamatan saja tanpa adanya timbal balik penyesuaian secara merata seluruh kecamatan simalungun.

DPRD Simalungun layak mempertanyakan LKPj sang Bupati dan apabila terindikasi adanya penyimpangan seperti adanya LKPJ kegiatan tetapi tidak ada ditemukan bukti bangunan fisik sebaiknya dicermati guna menghindari kerugian keuangan negara semakin membengkak, dilain sisi pelaksanaan proyek kegiatan Dinas pertanian dalam program peningkatan jalan usaha pertanian dan kegiatan Dinas Tarukim dalam program keegiatan peningkatan jalan lingkungan Tahun Anggaran 2013 perlu dipertimbangkan.

Pertimbangan yang harus diambil DPRD Simalungun untuk mensahkan APBD TA 2013 menjadi Perda harus lebih teliti, terdapat adanya proyek kegiatan yang tidak terbukti dikerjakan secara fisik ada juga pelaksanaan dipindah lokasikan tanpa adanya persetujuan nomanklatur dari dewan.

Dilain sisi penutupan rekening ” siluman” atas nama Kas Umum Daerah sangat perlu dipertanyakan, ada asumsi sebelum dilakukan penutupan rekening dengan saldo akhir nol rupiah sudah terjadi adanya penggelapan laporan saldo rekening yang sampai saat ini BPK tidak mengutarakan lampiran transaksi rekening yang tidak terdaftar sesuai SK Bupati.

KPK diharap mau “turun gunung” mengunjungi Kabupaten Simalungun untuk meminta pertanggung jawaban atas dugaan penyimpangan keuangan Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan Bupati Simalungun dan kroni -kroninya, BPK juga diharapkan bekerja sama dengan instansi lainya guna menguak segala penyimpangan dan dugaan praktek pencucian uang.(SyamP)

Check Also

Dandim Pimpin Pelepasan Kasdim 0111 Bireuen

Bireuen, sidaknews.com – Komandan Kodim (Dandim) 0111/Bireuen Letkol Arm Adekson, memimpin acara pelepasan Kasdim Mayor …

2 comments

  1. Pada kemana para aktivis siantar yang rajin menyuarakan perubahan, utk pembangunan siantar, kasian rakyat kecil ketipu ama maling” berdasi itu. Ayo dong

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *