Home » Berita Foto » Diduga Kades Lakawali Pantai Lakukan Pungutan Beragam

Diduga Kades Lakawali Pantai Lakukan Pungutan Beragam

keterangan Gambar: Bukti pembayaran warga terhadap Sertifikat Prona
keterangan Gambar: Daftar penerima sertifikat Prona Desa Lakawali Pantai, Kab.Luwu Timur.

LUWU TIMUR,Sidaknews.com – Permasalahan Sertifikat Prona sering membuat Kepala Desa (Kades) sering berhadapan dengan hukum, kenapa tidak, beragam cara yang mereka lakukan untuk menghalalkan dengan pemungutan biaya bervariasi jumlahnya. “sehingga membuat para kades terseret dalam sebuah jeruji”. Pasalnya pembayaran sertifikt prona tersebut hanya dikenakan Rp 200 ribu.

Salah satunya kades Lakawali Panta Andi wahyudin, yang kini tertimpah isu panas akan pembayaran serifikat prona yang harus dibayar masyarakat melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan.

Aktifis Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) GEMPAR Luwu Timur (Lutim) kini memegang suatu bukti pembayaran sertifikat prona mencapai Rp 600 ribu, dan ditambahkan uang jalan berkisar Rp 100 ribu dan jumlah keseluruhan sebanyak Rp 700 ribu yang harus dibayar oleh masyarakat Lakawali Pantai.

“Kami menemukan masyarakat atas keluhan pembayaran sertifikat prona yang sangat beragam pembayarannya, seharusnya pembayaran sertifikat prona hanya Rp 200 ribu. “Namun biaya yang harus dikenakan masyarakat hanya berupa pemasangan patto, materai, dan dokumen lain untuk kelengkapan berkas,” Tegas Amir Daus ketua LSM GEMPAR Lutim.

Saat ditemui media ini para korban dari pemungutan biaya yang ditetapkan aparatur Desa Lakawali Pantai tersebut membenarkan akan hal kejadian yang melanggar aturan, dimana pembayaran yang dikenakan kepada warga juga versinya bervariasi.

“Saya membayar sebanyak Rp 600 ribu ditambah dengan uang jalan penagihnya Rp 100 ribu jadi semua jumlah yang harus saya bayar senialai Rp 700 Ribu,” Ujar Murni warga Desa lakawali pantai.

Bukan hanya murni saja yang mengatakan hal yang serupa, tetapi salah satu dari sekian banyak korban yakni Kamaruddin yang membenarkan bahwa ia juga membayar sebanayak Rp 600 ribu.

“saya membayar Rp 600 ribu kalau untuk uang jalan Rp 100 ribu itu saya tidak dikenakan, tidak tau kalau masyarakat lainnya bagaimana,” Ungkapnya.

Ahmad aktifis LSM GEMPAR Lutim juga sudah mendata masyarakat yang terkena pemungutan pembayaran sertifikat prona yang nilainya sagat beragam.

“Saya sudah data masyarakat yang terkena pembayaran yang beragam dan saya juga menyuruh masyarakat bertandatangan agar bukti yang saya kumpulkan adalah data pasti untuk saya ungkap, tidak seharusnya aparat pemerintahan Desa Lakawali Pantai melakukan pemukutan yang sangat keterlaluan itu,” Tegasnya.(Tim)

Check Also

Kapolsek Medan Labuhan Kompol H.Yasir Ahmadi Sik Saat menandatangani persasti Mushola Mirza Ahmad.

Polsek Medan Labuhan Gelar Zikir Bersama dan Resmikan Mushola Mirza Ahmad

Medan Labuhan. sidaknews. com – Kapolsek Medan Labuhan Kompol H. Yasir Ahmadi Sik menggelar acara …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>