Home » Berita Foto » Dinilai Melanggar Dokumen Izin, Bupati Diminta Cabut Kuasa Penambangan

Dinilai Melanggar Dokumen Izin, Bupati Diminta Cabut Kuasa Penambangan

Keterangan Gambar : Aktivitas Pengolahan Pasir Besi di Kawasan Pesisir Pantai Balendongang.
Keterangan Gambar : Aktivitas Pengolahan Pasir Besi di Kawasan Pesisir Pantai Balendongang.

Kep.Selayar,Sidaknews.com – Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan akhirnya mengeluarkan sikap tegas menyikapi persoalan eksplorasi pasir besi di kawasan pesisir Pantai Balendongang, Desa Binanga Sombaiya.

Rekomendasi penolakan terhadap kegiatan eksplorasi diterbitkan anggota DPRD usai menerima rombongan warga masyarakat Kecamatan Bontosikuyu yang datang berbondong-bondong ke gedung Komisi DPRD Kabupaten Kepualauan Selayar untuk menyampaikan aspirasi dan sikap penolakan mereka terhadap aktivitas explorasi pasir besi yang dinilai telah meresahkan warga masyarakat.

Usai menerima kunjungan warga masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Selayar, Ir. H. Arifin Dg. Marola yang didampingi Wakil Ketua, Andi Mahmud, ST dan M. Basli Ali, langsung menggelar sidak dan bergerak ke lokasi explorasi pasir besi sesuai dengan yang diaspirasikan oleh masyarakat.

Setibanya dilokasi explorasi, rombongan anggota DPRD sontak dibuat kaget dengan temuan fakta di lapangan terkait dengan luasan lahan explorasi yang diberikan secara diam-diam kepada pihak PT. Barakah Taruna Utama, selaku perusahaan penambang.

Diluar dokumen izin, PT. Barakah Taruna Utama disebut-sebut telah mendapatkan kelonggaran untuk melakukan usaha pengolahan explorasi pasir besi seluas 7000 hektar. Sementara, luasan lahan yang tercantum diatas dokumen perjanjian hanya 700 hektar.

Sampai sejauh ini, PT. Barakah Taruna Utama diketahui telah melakukan explorasi pasir besi diatas lahan seluas 200 hektar, sesuai dengan hasil temuan investigasi yang dilakukan langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di lapangan.

Atas dasar temuan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, akhirnya bersepakat untuk melanjutkan pembahasan persoalan ini melalui Rapat Pimpinan Fraksi diperluas dengan agenda tunggal Membahas aspirasi masyarakat terkait penambangan dan explorasi pasir besi.

Rapat Pimpinan Fraksi ini digelar pada hari Rabu, (12/11) sekira Pukul 09.00 Wita dengan dihadiri oleh sepuluh orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas unsur Ketua, Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi, Pimpinan Fraksi, merangkap Sekretaris fraksi dan Sekretaris Komisi.

Sementara itu, enam anggota DPRD lainnya dinyatakan tidak hadir, termasuk salah satu diantaranya Ketua Fraksi Partai Golkar, Hj. Norma Syahrir Wahab. Diluar unsur anggota DPRD, turut hadir dua orang unsur perwakilan dari lembaga eksekutif masing-masing Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten, Ir. H. Rustam Nur didampingi Kepala Bidang Pertambangan, Ince Rahim.

Kendati tidak sempat dihadiri oleh enam anggota DPRD dari tiga kelompok Fraksi masing-masing Fraksi Partai Golkar, Fraksi Sahabat Rakyat dan Fraksi Bangkit Bersatu. Akan tetapi, Rapat Pimpinan Fraksi diperluas yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, M. Basli Ali tersebut tetap mampu menghasilkan rumusan keputusan penting yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Dalam risalah rapat yang dipimpinnya, M. Basli Ali bersama sembilan anggota DPRD dan perwakilan eksekutif dari Dinas..dengan tegas memutuskan dan merekomendasikan agar Bupati Kepulauan Selayar segera menghentikan kegiatan penambangan dan explorasi pasir besi yang dilakukan oleh PT. Barakah Taruna Utama di wilayah Kecamatan Bontosikuyu.

Rekomendasi perintah pemberhentian aktivitas explorasi pasir besi ini dikeluarkan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar atas dasar dugaan pelanggaran izin sebagaimana yang telah diterbitkan dan diberikan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar, Nomor : 220/Tahun 2010.

Selain karena dugaan pelanggaran izin penambangan, aktivitas explorasi pasir besi di kawasan pesisir Pantai Balendongang juga dinilai telah berdampak meresahkan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Diakhir risalahnya, anggota DPRD juga merekomendasikan Bupati Kepulauan Selayar untuk segera mencabut pemberian kuasa pertambangan explorasi pasir besi yang telah diberikan kepada PT. Barakah Taruna Utama. (fadly syarif)

Check Also

Sekdakab Sergai Drs. Hadi Winarno,MM tengah menerima hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar di aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa (24/1). 

Tingkatkan Pelayanan Publik, Sergai Targetkan Zona Hijau Tahun 2017

Sergai, sidaknews.com – Dewasa ini pelayanan publik menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>