Selasa , 23 Mei 2017
Home » Berita Foto » Dipertanyakan Kinerja Perusda Anambas

Dipertanyakan Kinerja Perusda Anambas

Fadil Hasan,SH Ketua Bid. Hukum Humas BP2KKA
Fadhil Hasan,SH Ketua Bid. Hukum Humas BP2KKA.

ANAMBAS,Sidaknews.com – Sejak berdirinya perusahaan daerah (Perusda) Sejahtera kabupaten Anambas pada tahun 2013 yang lalu tampaknya diduga banyak masalah. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Tokoh masyarakat Kabupaten Anambas BP2KKA. Fadhil Hasan Ketua Bidang Hukum/Humas BP2KKA. Kamis (18/9)

Adapun ketiga Direksi Perusda Anambas Sejahtera yakni Al Jihat sebagai Direktur Utama SE,MM, Fansuri SE selaku Direktur Operasional dan Muhammad Nasrul Arsyad SE, M.Si sebagai Direktur Administrasi Keuangan yang dilantik oleh Bupati Anambas berdasarkan SK Nomor 128 Tahun 2013.

Pemilik saham perusda Anambas adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan saham dari Pemda Anambas tersebut perusda diharapkan dapat menghasilkan margin keuntungan berupa deviden setiap tahun sebagai pendapatan daerah atas modal yang ditanamkan.

Kalau tujuan dibentuknya perusda hanya berorientasi pada keuntungan saja, tentu persentase deviden terhadap modal disetor minimal sama dengan persentase tertinggi bunga deposito pada bank. Sebab logikanya kalau persentase perolehan deviden dibandingkan dengan modal yang disetor tidak mencapai/ menyamai persentase bunga deposito, tentu lebih baik dana APBD Pemkab Anambas itu didepositokan saja di bank yang sudah jelas-jelas menguntungkan berupa pendapatan bunga setiap bulan.

Tetapi tentunya semua setuju bahwa tujuan dari perusda bukan hanya keuntungan saja tetapi juga memiliki tujuan yang lebih besar yaitu turut serta menyejahterakan masyarakat melalui fungsi-fungsi sosial yang lain seperti pelayanan, pemberdayaan, pengembangan, serta bantuan manajemen (advisor) usaha bagi masyarakat agar lebih berkembang.

Dengan demikian keberadaan Perusda memiliki fungsi dan peran ganda sebagai lembaga profit yang diharapkan menghasilkan deviden semaksimal mungkin untuk mendukung pendapatan daerah, sekaligus sebagai lembaga yang memiliki peran sosial yang juga dituntut maksimalisasi peran sosialnya terhadap dinamika pembangunan masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Perusda sebagai alat kelengkapan daerah memiliki fungsi dan peran yang tidak ringan, sebab antara peran sebagai lembaga profit dan fungsi sebagai lembaga yang harus memberi pelayanan sosial sering terjadi benturan kepentingan.

Tentu saja keberadaan Perusda di Kabupaten Anambas dipertayakan pencapaiannya selama berdirinya di kabupaten Kepulauan Anambas oleh Masyarakat.

Melihat apa yang terjadi selama ini di dalam Perusda Anambas, Badan Pembentukan dan Penyelaras Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) angkat bicara Fadhil Hasan Ketua Bidang Hukum/Humas BP2KKA.

Melalui pesan singkat Fadhil Hasan “Mengungkapkan kekecewaannya kepada Perusda Anambas, “Karna Dewan Pengawas Perusda tak berfungsi maksimal, sekarang Perusda jadi “AMBURADUL”, jadi tempat penampungan orang-orang tak jelas, karyawan bisa keluar masuk se-enaknya tanpa ada aturan yg jelas, antara direksi tidak ada yang cocok saling menyalahkan, jalan sendiri-sendiri.

Permasalahan yang ada sekarang malah saling lapor melapor ke polisi dan jaksa, buka borok sendiri dipublic, dari pada ngabiskan uang APBD tak jelas dan tidak menguntungkan saran kami sebagai masyarakat lebih baik Perusda “Ditutup sementara” dan segera dilakukan audit akuntan public yang independen.

Saat disinggung tentang adanya dugaan penggelapan dana ditubuh perusda, Fadil Hasan SH menyampaikan, sepandai Tupai melompat pasti akan jatuh, yang jelas saya sudah ingatkan kepada rekan-rekan yang ada disana, jika mereka mengabaikan apa yang saya sampaikan, jangan ada penyesalan nantinya.Ungkap Fadil lagi.

Bunda Siti hajar (39) saat dijumpai dikediamanya, mengatakan sudah sewajarnya kami selaku Masyarakat KKA menyerotin kinerja Perusda Anambas, kita melihat dan meragukan kinerja pihak perusda tidak profesional untuk menjalan pungsi dan tugas khususnya Direksi Perusda dan Muhammad Nasrul Arsyad SE, M.Si sebagai Direktur Administrasi Keuangan dan Fansuri SE selaku Direktur Operasional yang tak bisa menjalan kan tugasnya sendiri, sudah patut kita dipertanyakan.

Siti Hajar berharap agar dapat ditubuh Purusda Anmbas sejahtera agar dapat di audit soal keuangannya oleh dewan pengawas atau dibekukan sementara banyak hal yang tak jelas saat ini jajaran Purusda. Jika dibiarkan berlarut nanti, akan ada kesenjangan bagi pelaku, apalagi mereka jarang ditempat.

Padahal sudah 1 tahun lebih berjalan belum nampak hasilnya, dimana manajemen amburadul dan pengelolaan keuangan tidak efisien, artinya, lebih besar pasak dari pada tiang. ungkapnya.(Rohadi)

Check Also

Jelang Ramadhan, Rumah Makan dan Tempat Hiburan di Bintan Ditertibkan

Bintan, sidaknews.com – Memasuki bulan suci Ramadan pemerintah daerah (Pemkab) Kabupaten Bintan. Satuan Polisi Pamong …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *