Home » Berita Foto » Distribusi Sampah Bireuen Menjadi Proyek Kepala Dinas

Distribusi Sampah Bireuen Menjadi Proyek Kepala Dinas

Ilustrasi: sampah.
Ilustrasi: sampah.

Bireuen,Sidaknews.com – Pembayaran Distribusi sampah yang dibayar oleh Masyarakat Pertahunnya yang sudah miliki Perusahaan serta Jenis Usaha lainya oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen,sebesar Rp120.000.

Ternyata tidak berlaku, pasalnya hingga detik ini Pihak Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, terus menyodorkan tagihan tanpa kwitansi kepada masyarakat dengan biaya perbulannya sebesar Rp.10.000.

Anehnya lagi, apabila tidak diberikan maka sampah-sampah 2 hingga 4 hari dibiarkan menumpuk, situasi seperti ini membuat masyarakat kabupaten Bireuen merasa sangat tertekan.

Kepala Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Zamri SE, ditemui diruang kerjanya saat dikonfirmasi Wartawan media Sidaknews.com mengatakan, Pembayaran Distribusi Sampah setahun itu, sebagai kesadaran masyarakat memenuhi kewajibanya membayar pajak sampah untuk daerah sedangkan Pengutipan Rp.10.000,”Kata Zambri.

Mereka juga dikenakan karena itu biaya kebersihan untuk sehari-harinya,namun dapat disimpulkan masyarakat bahwa,Pajak Distribusi Sampah yang di berlakukan Pemerintah kabupaten Bireuen melalui Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup,hanya sebagai Formalitas dalam memenuhi kewajiban masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Dengan begitu seolah- olah Kepala Dinas mampu bekerja dalam mencapai target PAD sehingga menjadi perhatian Pimpinan Bireuen BupatI/Wakil Bupati supaya terus mempertahankan jabatan mereka,padahal pantuan sidaknews.com dilapangan masyarakat terus saja mengeluh dengan kinerja Dinas Kebersihan dan lingkungan hidup yang dinilai asal-asalan itu.

Sementara disisi lain kepala Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Nasir saat diminta keterangan tentang tempat usaha yang saat ini belum memiliki Siup Dan Situ,sehingga mereka juga dikutip Rp 10.000/perbulanya, oleh pihak Petugas Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup untuk uang pembersihan sampah, sesuai keterangan seorang masyarakat Pedagang di Lap.VOA Bireuen,(RL).

Kepada media ini, Nasir mengatakan tidak perlu dipaksakan bagi mereka yang punya tempat usaha, untuk pengurusan Situ dan Siup padahal syarat untuk mendirikan sesuatu usaha maupun Perusahaan perlu adanya pengurusan izin usaha mereka yang didalamnya wajib dilampirkan tanda setor Distribusi sampah yang sudah dibayar pertahunya,sehinga Pihak petugas Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup tidak perlu lagi mengutip biaya kebersihan Rp.10.000 setiap bulanya.

Persoalan ini disimpulkan bahwa,PAD Kabupaten Bireuen yang disahkan setiap tahunya oleh Pihak legeslatif mengalami kebocoran yang tidak ada hentinya,menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bireuen sulit untuk melakukan pembangunan secara merata demi memenuhi segala kebutuhan masyarakat di 17 Kecamatan di 609 Desa.(Hendra)

 

Check Also

Pembangunan Gedung Auditorium masjid jamik pertama kali untuk fasilitas umum yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Pangkalpinang

Gedung Auditorium Masjid jamik bisa tampung 3000 Orang

Pangkalpinang, sidaknews.com – Pembangunan Gedung Auditorium masjid jamik pertama kali untuk fasilitas umum yang menjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>