Sabtu , 27 Mei 2017
Home » Berita Foto » Dituding Bermasalah, Kajari Diminta Usut Proyek Pembangunan Transmigrasi Mahalona

Dituding Bermasalah, Kajari Diminta Usut Proyek Pembangunan Transmigrasi Mahalona

Andi makkasau ketua DPC LUTIM lembaga pemerhati dan pemberdayaan masyarakat Indonesia(LPPMI)
Andi makkasau ketua DPC LUTIM lembaga pemerhati dan pemberdayaan masyarakat Indonesia(LPPMI)

LUTIM,Sidaknews.com – proyek pembangunan unit pemukiman transmigrasi (UPT)sp 4 desa mahalona kecamatan towuti yang menelan anggaran APBN melalui kementrian transmigrasi tahun 2013 lalu,sebesar 7 miliar diduga bermasalah.

Pasalnya,dari 125 rumah transmigrasi yang di rencanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang 100 unit yang di realisasikan.hal ini tentu menuai sorotan,dari sejumlah kalangan.

Saat media ini mengkonfirmasi salah satu pejabat pembuat komitmen (PPK) kepala bidang transmigrasi disnakersos lutim yakni A.yuniati adnan belum lama ini mengatakan bahwa proyek tersebut yakni UPT SP4 tahap pertama tahun 2013 lalu tidak rampung dan memang pada saat itu,proses pengerjaan dihentikan karena batas waktu kontrak yang di berikan sudah usai dan di sebabkan pula karena terkendala oleh cuaca itupun pembayarannya hanya 80 persen,katanya.

Secara terpisah Andi makkasau ketua DPC LUTIM lembaga pemerhati dan pemberdayaan masyarakat Indonesia(LPPMI) saat ditemui di kediamannya belum lama ini mengatakan karena adanya kekurangan volume pekerjaan proyek pembangunan perumahan untuk warga transmigrasi itu.

Seharusnya pihak penegak hukum melakukan penyelidikan karena kuat dugaan terjadi penyimpangan anggaran pada proyek tersebut,dan proyek tersebut harus rampung seratus persen untuk tahun 2013 hingga di PHO kan.

Dan lebih parahnya lagi, proses tender proyek pembangunan perumahan UPT SP4 tahap ke dua anggaran 2014 yang di anggarkan kurang lebih 3,7 miliar, anggarannya juga melalui kementrian transmigrasi, dan pemenangnya tetap saja dimenangkan oleh PT.sinar hasdar.

Menurut Andi lagi, dimana proyek pembangunan pada tahap pertama (I) jelas tidak beres dan bermasalah,karena dinilai tidak merampungkan proyek UPT SP4 tahun 2013.

Sesuai dengan hasil Investigasi kami di lapangan, pada proyek tersebut banyak di jumpai kejanggalan – kejanggalan terkait pekerjaan pisik, dan diduga tidak sesuai dengan progges pada kontrak kerja.Ungkapnya dengan nada tegas.

Saat media ini mencoba konfirmasi pihak kejaksaan negeri malili yakni kasi intel alfian bombang,SH mengatakan, bahwasanya pihaknya akan membentuk tim untuk penulusuran persoalan tersebut dan secepatnya akan turun kelokasi yang dimaksud yakni UPT sp4 mahalona guna untuk melakukan penyelidikan dan perkembangan lebih jauh.katanya. (Amir)

Check Also

MUI Tegaskan, Larang Warga “Asmara Subuh”

Padangsidimpuan, sidaknews.com – Dalam menjalan ibadah puasa masyarakat di Kota Padangsidimpuan, khususnya kalangan remaja yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *