Jumat , 26 Mei 2017
Home » Berita Foto » DPKKD Bireuen Membisu Terkait Data Penyaluran Bantuan Hibah 2014

DPKKD Bireuen Membisu Terkait Data Penyaluran Bantuan Hibah 2014

Ilustrasi: Korupsi Bansos.
Ilustrasi: Korupsi Bansos.

Bireuen,Sidaknews.com – Data penyaluran Bantuan Hibah kabupaten Bireuen yang bersumber dari APBK tahun 2014, masih mengambang, pasalnya hingga saat ini pihak DPKKD Pemerintah Kabupaten Bireuen masih membisu kepada media saat dipertanyakan berapa besar anggaran hibah tahun 2014 dan kemana saja bantuan Dana Hibah itu diberikan.

Dengan membisunya Pihak DPKKD pemerintah Kabupaten Bireuen,terkait informasi Bantuan Hibah tahun 2014, diduga Penyaluran Dana Hibah diberikan kepada Pihak tertentu saja ataupun dikelola sendiri.

Sehingga Pihak DPKKD Bireuen engan untuk berkomentar sehingga memberikan alasan yang tidak masuk akal, misalkan buku APBK tersebut belum dicopy. Hal ini dikatakan oleh Mulyadi sekretarisDPKKD Kabupaten Bireuen Beberapa waktu lalu, padahal Pengesahan APBK tahun 2015 sudah dilakukan.

Tidak transfarannya kinerja DPKKD Kabupaten Bireuen, terkesan Penyaluran bantuan dana Hibah tahun 2014, akan terjadi kembali peristiwa seperti penyaluran dana Hibah Tahun 2013, kebanyakan koperasi fiktif yang ditemukan oleh Pihak tifikor Polres Bireuen,selain itu juga Akan melangkahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nama penerima hibah ada yang tidak terdaftar di kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Limas, tidak boleh menerima bantuan Hibah, Penerima Hibah seharusnya sudah terdaftar sekurang kurangnya 3 tahun,seperti dijelaskan pasal 7 Ayat 2 bantuan Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan seperti dimaksud dalam pasal (6) ayat 5 diberikan dengan berbagai Persiapan persyaratan.

Kalaupun ada bantuan dana Hibah ini disalurkan pada lembaga, yayasan, maupun koperasi yang tidak terdaftar di Kesbangpol, maka persoalan ini sangat disayangkan, karena Lembaga, yayasan Dan koperasi yang terdaftar, sudah tentu mempunyai administrasi resmi,baik kepegurusanya maupun keberadaan sekretariatnya.

Selain itu juga Bantuan Dana Hibah Tidak boleh diterima berkali kali setiap tahunya,sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 tahun 2011,namun apabila kejanganglan ini ditemukan maka ketegasan pihak penegak hukumlah yang berhak memproses peyimpangan ini.

Bantuan dana Hibah yang diberikan pemkab Bireuen Tahun 2014, kepada masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan wajib mengikuti Peraturan menteri dalam Negeri nomor 32 tahun 2011,terutama pada pasal 7 ayat(4)dan (5) seperti disebutkan bahwa, penerima bantuan Hibah harus memiliki kepegurusan yang jelas,berkedudukan pada wilayah Administrasi pemerintah daerah, dan telah terdaftar pada Kantor kesatuan bangsa ,politik dan limas sekurang kurangya 3 tahun.

Karena Dana Hibah adalah, pemberian bantuan uang/barang atau Jasa dari Pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainya,spesifik telah ditetapkan peruntukan, bersifat tidak wajib dan mengikat.(Hendra)

 

Check Also

Program USAID Prioritas Sumut Berakhir

Tebingtinggi, sidaknews.com – Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan terima kasih kepada USAID Prioritas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *