Kamis , 25 Mei 2017
Home » Berita Foto » Dua Periode Nurdin Pimpin Karimun, Korupsi Tumbuh Subur

Dua Periode Nurdin Pimpin Karimun, Korupsi Tumbuh Subur

-Apakah Masyarakat Nantinya Masih Memilih Jika Beliau Maju Ke PILGUB..?

Keterangan Gambar: Nurdin Basirun tebarkan pesona untuk memikat hati Soerya Respationo untuk bertarung menuju Kepri 1.
Keterangan Gambar: Nurdin Basirun tebarkan pesona untuk memikat hati Soerya Respationo untuk bertarung menuju Kepri 1.

Karimun,sidaknews.com – Sejak jauh-jauh hari sejumlah nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur telah meramaikan bursa persaingan. Bahkan sudah ada yang terang-terangan memastikan akan berpasangan dengan siapa di Pilgub 2015 ini. Faktor yang sangat mempengaruhi persaingan di antara bakal calon yang akan maju ini yaitu persyaratan adanya dukungan parpol.

HM Soerya Respationo yang juga adalah Ketua DPD PDIP Kepri sebagai calon Gubernur pada Pileg 2015. Dukungan kepada Soerya Respationo untuk maju sebagai calon gubernur semakin menguat menjelang dimulainya tahapan Pilgub.

HM Soerya Respationo akan maju di Pilgub 2015 dengan menggandeng Ketua DPD Golkar Kepri Ansar Ahmad sebagai bakal calon wakil gubernur. Hal ini juga dibenarkan oleh Ansar Ahmad yang saat ini menjabat Bupati Bintan.

Bagaimana dengan Nurdin Basirun yang juga di gadang-gadangkan berpasangan dengan HM.Soerya Respationo,mari kita simak track record Nurdin Basirun dua periode memimpin Karimun terkait tumbuh suburnya korupsi di Bumi berazam ini.

Jhon menduga, tidak tertutup kemungkinan aparat penegak hukum turut menjadi bagian dari kasus-kasus korupsi tersebut. “berharap pasca kunjungan kerja Wakajati bisa memperbaiki kinerja Kejari Karimun, jika tidak uang negara yang digunakan untuk mendanai kunjungan kerja dan pemeriksaan rutin tersebut mubazir,” jelas Jhon.

Jhon memaparkan 5 kasus korupsi yang mengendap yang saat ini masih belum ditentutaskan oleh Kejaksaaan Negeri Karimun, diantaranya kasus SPPD fiktif Kesbang Karimun dan kasus dugaan korupsi anggaran di Irwaskab Karimun.

“Selama ini para saksi terperiksa menjadi tersandra karena kasus mereka tidak kunjung tuntas. Kita sangat kasihan dan prihatin dengan kondisi saksi terperiksa, mereka dihantui trauma berkepanjangan namun tidak jelas nasib dan status mereka. Sunggguh sangat-sangat ironis sekali,” ujar Jhon prihatin.

Sementara kasus yang ketiga adalah dugaan korupsi indikasi penyimpangan sektor pertambangan mulai dari perizinan hingga dana jaminan pengelolaan lingkungan (DJPL), kepabeanan dan cukai, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari uang rambu dan jasa labuh di perairan utara Pulau Karimun Besar tahun 2004-2011 yang dipungut dari kapal asing di area “ship to ship” (STS) dan “ship to anchor” (STA).

Dalam kasus ini Kejari telah memanggil sejumlah saksi terkait kasus ship to ship (STS) yang merugikan keuangan negara dari sektor Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan, sampai saat inipun belum diketahui apakah kasus itu masih ditindaklanjuti.

Rasyid Tab juga membeberkan kasus dugaan korupsi reklamasi Pantai Penaga, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing. Sampai saat ini, kata dia, kelanjutan kasus penimbunan lahan pantai di “Coastal Area” itu tidak jelas padahal tersangkanya sudah diumumkan penyidik Satuan Reskrim Polres Karimun pada 2013. “Kami baca di media sudah ada tersangkanya. Dan menurut pernyataan Kasat Reskrim yang lama, tersangkanya akan bertambah satu orang lagi. Tapi, setelah itu seolah-olah terhenti proses hukumnya,” katanya.

Menurut dia, sejak jabatan Kasat Reskrim mengalami pergantian, kasus tersebut seolah-olah “hanyut” seiring dengan mutasi yang dilakukan sepekan setelah pengumuman tersangka. Rasyid juga mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi anggaran pendidikan inklusi di Universitas Karimun senilai Rp300 juta yang ditangani kepolisian pada 2011.

Kemudian, kasus dugaan manipulasi data tenaga honor kategori II pada 2013, kasus pembabatan hutan lindung Gunung Betina oleh perusahaan tambang granit PT Karimun Granite (KG) pada 2007.

“Khusus kasus pembabatan hutan lindung oleh PT KG menjadi sorotan dari masyarakat. Kawasan tambang sudah disegel, tapi anehnya PT KG diberikan izin untuk beroperasi kembali, antara lain pengusutan kasus dugaan korupsi surat Perjalanan dinas fiktif di Kantor Kesbang dan Linmas Karimun, pengusutan anggaran di Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya serta pengusutan dana monitoring dan evaluasi di Dinas Kelautan dan Perikanan.

Penyimpangan dana hibah 2010 terkait pencairan dana Pilkada yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2010 yang disahkan DPRD sebesar Rp8,5 miliar dengan menetapkan 5 orang tersangka
Dalam laporan keuangan KPU, dana yang dikucurkan Pemkab pada 2010 sebesar Rp7 miliar lebih, sedangkan dalam laporan keuangan Pemkab sebesar Rp8,5 miliar, sama dengan total anggaran yang disahkan DPRD.

Terdapat perbedaan besar anggaran antara laporan keuangan KPU dan Pemkab. Kekurangan dari total Rp8,5 miliar baru dikucurkan Pemkab pada 2011, bersamaan denga anggaran tambahan melalui APBD murni 2011 sehingga total seluruhnya menjadi Rp12 miliar.

Dalam kasus ini, Zulfikri (Ketua KPU Karimun), Risdiansyah (Anggota KPU Karimun),Darman Munir (Anggota KPU Karimun), Hermawan Saputra (Anggota KPU Karimun) dan Evi Herita (Anggota KPU Karimun) telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara, kasus kedua adalah dugaan penyimpangan pemotongan anggaran program pelaksanaan rehabilitasi 600 rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten Karimun dengan total biaya 12 miliar.

Masih banyak lagi Catatan hitam pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten karimun di bawah kendali Nurdin Basirun selaku Bupati yang sudah menjabat dua periode,terakhir Nurdin Basirun di panggil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri terus mengembangkan kasus korupsi di Perusahaan Daerah (Perusda) Karimun, Kepulauan Riau dengan menelusuri pelaku lain dalam kasus korupsi senilai Rp1,9 Miliar tersebut.

Penyidik mulai memeriksa Bupati Karimun, Nurdin Basirun, Selasa (4/3). Nurdin yang saat itu ditemani stafnya dicecar 37 pertanyaan oleh penyidik, terkait penyimpangan dana Perusda yang sudah menyeret Usmantono, mantan Dirut Perusda periode 2010-2013. Bukan tidak mungkin, status Nurdin meningkat dari saksi menjadi tersangka.

“Kemungkinan ada saja, di dunia ini tak ada yang tidak mungkin,” singkat Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dreskrimsus) Polda Kepri, Kombes Syahardiantono, Rabu (4/3).

Kasubdit III, Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Arif Budiman mengatakan pemeriksaan Nurdin Basirun sebagai tindak lanjut pemeriksaan kasus koruspsi Perusda. Menghimpun keterangan saksi, serta mengkonfrontir data yang dimiliki penyidik.

“Karena adanya perkembangan data yang kami miliki, kami panggil Bupati Karimun sebagai saksi,” kata Arif Budiman ditemui di lobi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri.

Sekilas catatan hitam dua periode Nurdin Basirun memimpin karimun sudah meninggalkan jejak tumbuh suburnya korupsi di Bumi Berazam ini,pejabat Instansi serta institusi aparat penegak hukum seakan-akan terpesona dan lupa diri dengan tugas dan fungsinya (Tupoksi) selaku penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Pertanyaanya,apakah aparat penegak hukum sudah menerima suap untuk pe nghentian perkara dan siapakah actor intelektual di balik semua ini.(Udo)

Check Also

Indonesia Perlu Belajar Toleransi Dari Keberagaman di Sipirok

Sipirok, sidaknews.com – Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari sebuah wilayah dalam suatu negara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *