Rabu , 24 Mei 2017
Home » Berita Foto » Dukumen Penawaran PT MItra Prabu Pasundan Tidak Lengkap

Dukumen Penawaran PT MItra Prabu Pasundan Tidak Lengkap

-Keterangan Saksi Pada Persidangan Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Rutan Batam.

(Foto Istimewa)Terdakwa Abdul Muis pada kasus rutan batam.
(Foto Istimewa) Terdakwa Abdul Muis pada kasus Rutan Batam.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Rutan Batam tahun 2013 senilai Rp15 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Kamis (9/10). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi, yakni, Iwan Kurniawan selaku Kasubdit Perencanaan di Kanwil Hukum HAM Kepri dan juga sebagai ketua Pokja pelelanggan pembangunan Rutan Batam, Robi selaku sekretaris Pokja dan Suji Hartanto sebagai anggota Pokja, dengan tersangka Abdul Muis dan Asep Gusta Manur.

Saksi Iwan Kurniawan selaku ketua Pokja langsung dicecar dengan pertanyaan oleh majelis hakim Tipikor dipimpin R Aji Suryo SH MH, tentang tugas dan fungsinya. Ternyata saksi mengakui bahwa PT Mitra Prabu Pasundan (MPP) selaku perusahan yang dimenangkan dalam pengerjaan proyek pembangunan Rutan Batam tidak lengkap administrasi.

Ironisnya, beberapa kekurangan dokumen yang menjadi persyaratan wajib yang dilampirkan PT MPP baru diketahui Pokja setelah ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Salah satu persyaratan tersebut, ternyata Surat Keahlian (SKA) PT MPP saat dinyatakan sebagai pemenang tidak berlaku lagi. Namun pihak Pokja dan PPK, mengaku hanya berpatokan kepada penawaran terendah dari 12 perusahan yang lolos verifikasi.

Menurut saksi Iwan, dalam proses lelang melalui LPSE terdapat 52 perusahan yang mendaftar. Namun setelah diadakan verifikasi, katanya, hanya sebanyak 12 perusahan yang memasukkan penawaran. Dari 12 perusahan itu, tambahnya, ia sebagai ketua Pokja dan empat orang anggotanya memutuskan hanya dua perusahan yang lolos.

“Yaitu PT Mitra Prabu Pasundan dan PT Multi Karya Pratama. Dari kedua perusahan itu, kami menetapkan PT MPP sebagai pemenangnya. Patokan kami menetapkannya sebagai pemenang, karena penawarannya lebih rendah dari PT MKP. Saat itu kami tidak menemukan adanya kekurangan persyaratan PT MPP, saya mengetahu bahwa SKA nya tidak berlaku lagi setelah ditangani penyidik Kejaksaan. Kami akui, kami kurang teliti saat itu”kata Iwan dihadapan majelis hakim.

Setelah saksi pertama dihadirkan, untuk saksi kedua dan ketiga dihadirkan JPU secara bersamaan. Terkait adanya kekurangan persyaratan yang dilampirkan PT MPP saat mengikuti lelang, kedua saksi juga mengaku mengetahui setelah ditangani pihak jaksa.

Namun pihak majelis sempat kaget mendengar pertanyaan JPU, yang menanyakan kapada saksi Robi terkait adanya aliran dana yang diterimanya dari pengawas lapangan PT MPP Rp 5 juta.

Awalnya saksi (Robi-red) tidak mengakui, namun setelah diperlihatkan bukti keterangan pihak yang memberikan uang itu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), akhirnya Robi mengakui. Namun uang itu, katanya dipinjam dan sudah dikembalikan.”Uang itu saya pinjam pak hakim, dan sudah saya kembalikan,”kata Robi.

Dalam persidangan, Robi mengaku baru pertama kali menjadi panitia Pokja pelelengan dalam pengadaan barang dan jasa. Sebagai Sekretaris Pokja, jelasnya, ia bertugas menyeleksi suluruh persyatan perusahan yang ikut mendaftar. Selain itu, tambahnya, ia juga ikut menentukan perusahan pemenang lelang.

“Tugas saya memang menyeleksi dokumen perusahan yang menjadi persyaratan leleng itu. Waktu menetapkan PT MPP sebagai pemenang, saya benar-benar tidak mengetahui SKA nya sudah tidak berlaku lagi. Saya akui, kami teledor,”ungkap Robi seraya mengaku tidak ada menerima sesuatu dalam menentukan pemenang lelang dari PT MPP menjawab pertanyaan majelis hakim.

Dalam sidang sebelumnya terungkap, dugaan korupsi proyek pembangunan Rutan Batam berawal adanya laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) ICTI-NGO Kepri.

Hal itu didasari adanya dugaan manipulasi progres pelaksanaan pekerjaan yang diduga dilakukan Kontraktor Pelaksana, PPK serta konsultan serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Pekerjaan proyek tidak siap 100 persen, tetapi PPK dan KPA, sudah membayarkan jasa kontraktor sebesar 100 persen.

Pekerjaan proyek Rutan Batam itu sendiri dikerjakan PT Mitra Prabu Pasundan, dengan Konsultan Perencana serta Pengawas yakni PT Kuantan Graha Marga, yang dilaksanakan sejak 14 Juli 2013 lalu dengan masa akhir pelaksanaan pada 20 Desember 2013.

Namun dalam pelaksanaanya, PT Mitra Prabu Pasundan menyerahkan pekerjaan pelaksanaan proyek itu melalui sub-kontrak pekerjaan berupa cut and fill pada PT Laksana Putra Batam.

“Sedangkan untuk pelaksanaan sarana fisik bangunan proyek itu, oleh PT Mitra Prabu Pasundan tidak mengerjakannya, melainkan juga dikerjakan melalui sub-kontrak pada PT Aquarius Kalpataru,”kata JPU dalam membacakan dakwaannya minggu lalu.

Dilanjutkan, dalam pelaksanan pekerjaan proyek tersebut, sediaya sudah terselesaikan pada 31 Desember 2013, ternyata hingga Februari 2014 pekerjaan masih dilaksanakan. Dan dari 85 persen volume progres pekerjaan di lapangan, oleh PPK justru telah melakukan pembayaran pekerjaan 100 Persen.

Hasil penyelidikan yang lakukan, akhirnya menemukan adanya dugaan unsur melawan hukum yang mengarah ke tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara.

Perbuatan kedua terdakwa dijerat dengan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakpidana Korupsi, jo pasal 55 KUHP. (SN)

Check Also

Pemko Langsa Salurkan Dana Meugang Kepada 6.700 Fakir Miskin

Langsa, sidaknews.com – Menjelang bulan suci Ramadhan 1438 H, Pemerintah kota Langsa menyalurkan bantuan berupa uang untuk …

One comment

  1. Tender penuh KKN, maharnya uang milyaran + gratifikasi SEX ……? Usut pemenangnya,
    panggil saja Proyek Managernya apa juga punya Keahlian ? (SKA)…..he….he pasti abal2.
    Setelah menang proyeknya dijual, ini namanya CALO PROYEK.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *