Kamis , 23 Maret 2017
Home » Berita Foto » Gadai Sawah Berujung Pidana, Harapan Terakhir Dalam Mencari Keadilan

Gadai Sawah Berujung Pidana, Harapan Terakhir Dalam Mencari Keadilan

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Tebing Tinggi, Sidaknews.com – Setelah membaca salinan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Medan Nomor 482/PID/2014/PT-MDN tanggal 4 September 2014 yang diterima dari juru sita panitera Tebing Tinggi membuat Manuhari Simamora (64 tahun) jadi stress dan bingung.

Adapun sebahagian bunyi amar putusan tersebut menyatakan Manuhari terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjalani hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani.

Hal itu karena sejak perkara ini diproses di kepolisian sampai ke persidangan, dirinya selalu didampingi oleh advokatnya Erwin Gading Lingga S.H bahkan sampai ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Kronologis permasalahan ini berawal dari adanya surat pernyataan gadai tanah seluas 30 rante tanggal 6 April 2010, yang isinya Manuhari menerima 18 ton 571 kg padi dan dikembalikan setelah selesai masa gadai selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) kali musim panen.

Padahal pada saat penyerahan uang dan penanda tanganan surat pernyataan gadai tanah pada malam hari tersebut, Manuhari Simamora menerima uang sebanyak Rp.65.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dari Mangida Silaen yang disaksikan oleh para saksi yang dengan sengaja ditunjuk oleh Mangida, jelas Manuhari kepada wartawan di depan Kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ketika mengantar berkas memory kasasi untuk Mahkamah Agung didampingi advokatnya yang baru Sulaiman Siringoringo S.H, Senin lalu (13/10).

Lebih lanjut Manuhari menjelaskan setelah masa gadai berakhir pada 6 April 2013 atau 6 kali musim panen, malam harinya saya mendatangi rumah Mangida Silaen untuk mengembalikan uang gadai Rp.65.000.000.- (Enam puluh lima juata rupiah) tersebut didampingi kakak saya Nursita Gultom dan putri saya Magdalena Silaen, tetapi Mangida yang didampingi kedua orang tuanya mengatakan uang yang dikembalikan harus 18 ton 571 kg padi kering dikalikan harga padi pada saat pengembalian sambil membanting pintu dan mematikan lampu ruangan rumah.

Padahal Mangida telah mendapatkan hasil dari 6 kali panen padi dalam kurun waktu masa gadai selama 3 (tiga) tahun sebanyak 27 ton (dua puluh tujuh ton) padi sesuai dengan keterangannya pada salinan putusan pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Merasa dirinya telah ditipu dan niat baiknya tidak dihargai oleh Mangida, Manuhari langsung pulang ke rumah dan harinya mengerjakan sawah yang telah digadaikannya sampai saat ini.

Beberapa hari kemudian Manuhari yang sehari-harinya bekerja sebagai petani dan pernah duduk di kelas I SD (sekolah dasar) dipanggil oleh penyidik Polres Serdang Bedagai dengan laporan pengaduan telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban Mangida Silaen hingga permasalahan ini dilimpahkan ke tahap persidangan, jelas Manuhari.

Manuhari mengatakan, banyak kejanggalan yang di lihatnya pada persidangan perkara penipuan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, para saksi yang memang telah diatur oleh Mangida mengatakan bahwa dirinya benar menerima 18 ton 571 kg padi kering dan tidak pernah berniat mengembalikan uang gadai tersebut bahkan saksi yang diajukan Manuhari di persidangan bernama Nursita Gultom yang jelas mengetahui permasalahan ini tidak pernah diambil keterangannya oleh Majelis Hakim.

Begitu juga ketika dilakukan BAP (Berita Acara Penyelidikan) pada saya oleh Penyidik polisi dan Jaksa penuntut umum Septebrina A Silaban S.H. Masalah gadai tanah persawahan biasa dilakukan masyarakat di pedesaan apalagi bila datang masa panceklik atau masa sulit, biasanya hal ini diselesaikan dengan cara hukum adat atau ganti rugi.

Saya berharap agar Ketua Mahkamah Agung RI (Republik Indonesia) yang menangani perkara saya melalui Akta Permohonan Kasasi Nomor : 25/AKTA.PID/2014/PN-TBT tanggal 29 September 2014 dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, agar masyarakat buta hukum seperti saya dapat menerima keadilan hukum di Negara yang kita cintai ini, ucap Manuhari.

Menanggapi permasalahan yang dialami Manuhari, Ketua LSM STRATEGI (Sentra Transformasi dan Transparansi Negeri) Kota Tebing Tinggi Ridwan Siahaan yang dihubungi Sidaknews melalui telepon selulernya Jumat malam (17/10) mengatakan.

“Dalam menerima laporan masyarakat seharusnya penyidik kepolisian harus mengetahui jelas permasalahan, apakah laporan tersebut masuk ke ranah hukum pidana atau hukum perdata. Kantor Pegadaian merupakan kantor resmi yang berbadan hukum dan diakui Negara telah berada di setiap daerah, apakah setiap nasabah yang menggadaikan barang yang jelas nyata, hanya karena menungggak dapat dijadikan pelaku penipuan ?? Untuk itu saya berharap agar Ketua Mahkamah Agung RI yang memproses dan memutuskan perkara ini untuk terakhir kalinya agar memberikan putusan patut dan seadil-adilnya dengan penuh tanggung jawab,” ucap Ridwan. (Hans)

Check Also

Pelanggar lalu lintas membayar denda yang dikenakan kepada kasir Bank BRI Cabang Langsa.

Polres Langsa Gelar Sidang di Tempat Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Langsa, sidaknews.com – Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian resor Langsa bersama Pengadilan Negeri dan Kejaksaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>