Home » Berita Foto » Hakim dan Tim Penasehat Faly Sorotin Kinerja JPU

Hakim dan Tim Penasehat Faly Sorotin Kinerja JPU

Faly Kartini Simanjuntak saat di persidangan pada beberapa waktu lalu.
Faly Kartini Simanjuntak bersama dengan Kuasa Hukumnya pada saat di persidangan pada beberapa waktu lalu.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Pada sidang lanjutan kasus korupsi Perbankan di Batam yang digelar di Pengadilan Tipikor (PN) Tanjungpinang tadi siang Selasa (04/11) dimana JPU tidak dapat menghadirkan saksi.

Bahkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang Parulian Lumbantoruan SH MH mempertanyakan tentang kinerja dan keseriusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyidangkan perkara Faly Kartini, debitur dan terdakwa dugaan kasus korupsi Perbankan di Batam.

Ucapan tersebut disampaikan oleh majelis hakim, karena JPU tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi dari pihak Perbankan, termasuk saksi lain yang sedianya hadir dalam sidang lanjutan perkara tersebut.

“Kita minta JPU seriuslah untuk melaksanakan tugasnya menghadirkan saksi dalam perkara ini,” ucap Majelis Hakim Tipikor, Parulian Lumbantoruan SH MH didampingi, R Aji Suryo SH MH dan Pathan Riadi SH MH.

Ketidak mampuan JPU menghadirkan 4 orang saksi tersebut, juga mendapat sorotan keras dari tim Paneshat Hukum (PH) Faly Kartini, yakni Egi Sudjana didampingi rekanya, Budi Nugroho SH termasuk orang tua Faly Kartini sendiri, yakni Fajar Menanti Simanjuntak yang selalu mendapingi putri tercintanya tersebut dalam sidang.

Menurut Egi, ketidak mampuan JPU menghadirkan satu orang pun dari 4 saksi pada sidang kali ini, dinilai tidak saja merugikan pihaknya yang sengaja datang dari Jakarta ke Tanjungpinang menghadirkan proses persidangan perkara ini, namun juga dapat merusak citra kinerja dan profesionalis jaksa selaku aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara dengan azas peradilan cepat, murah dan akurat.

“Kami saja jauh-jauh datang dari Jakarta ke Tanjungpinang untuk menghargai jalannya proses sidang perkara ini. Pada hal, kami juga memiliki banyak agenda sidang perkara yang lebih besar lagi di tempat lain,” ucap Egi dengan lantangnya.

Lebih jauh dikatakan, kehadiranya dalam menangani perkara ini, karena ia sangat berkeyakinan, bahwa pihak JPU sudah keliru untuk menetapkan seorang kreditur (nasabah) pada salah satu bank sebagai tersangka atau terdakwa atas dugaan kasus korupsi dalam perbankan tersebut.

“Selaku penasehat hukum (PH) Fali Karti, terdakwa dugaan kasus korupsi sebagai kreditur di salah satu bank di Kepri, menilai jaksa penuntut umum sudah sangat keliru untuk menetapkan debitur Bank menjadi tersangka atau terdakwa korupsi atas pengajuaan kredit, sebagai mana yang dialami klein kita saat ini,” kata Egi Sujana.

Egi menyebutkan, kasus tersebut akan menjadi presiden buruk bagi dunia perbankan. Dan hal ini, Egi menunjukkan ada ketidak tepatan kejaksaan dalam memproses suatau kasus yang sedianya masuk dalam ranah perdata, namun dijadikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

“Dalam kasus klien kami sebagai debitur, murni merupakan kasus perdata dalam perbankan. Namun pihak kejaksaan menjadikan dugaan kasus ini masuk dalam pidana Korupsi,” ucap Egi.

Sementara Fajar Menanti, orang tua dari Faly Kartini, berharap agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara anak tersebut untuk dapat memberikan kemudahan dalam hal penangguhan penahanan. Hal tersebut disebabkan, kondisi kesehatan putrinya tersebut yang masih belum stabil dari penyakit depresi berat, sesuai keterangan dari dokter di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang, tempat Faly pernah di rawat sebelumnya.

“Kita minta hakim bisa membuka mata hatinya atas kondisi kesehatan anak saya saat ini. Coba kalau hal itu dialami oleh dirinya (majelis hakim) terhadap anaknya, apa perasaan mereka,” ucap Fajar.

Dikatakan, berbagai upaya untuk penangguhan anaknya tersebut telah dilakukan, sesuai prosedur dan ketentuan hukuk berlaku. Namun hingga saat ini, majelis hakim dan ditambah lagi tindakan jaksa yang dinilai tidak manusiawi dengan memaksa anaknya masuk dan ditahan kembali di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungpinang.

“Saya ingatkan kepada majelis hakim, jika terjadi sesuatu atas penyakit anak saya tersebut, maka mereka semua (Hakim dam JPU) akan kita tuntut dan proses sesuai aturan hukum berlaku kemana pun juga,” ucap Fajar. (Sn)

Check Also

Sekdakab Sergai Drs. Hadi Winarno,MM tengah menerima hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar di aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa (24/1). 

Tingkatkan Pelayanan Publik, Sergai Targetkan Zona Hijau Tahun 2017

Sergai, sidaknews.com – Dewasa ini pelayanan publik menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>