Senin , 27 Maret 2017
Home » Berita Foto » Honorer K2 “Siluman” Mulai Antri Menuju Pintu Penjara

Honorer K2 “Siluman” Mulai Antri Menuju Pintu Penjara

Honorer K2 “Siluman” Mulai Antri Menuju Pintu Penjara
Muh. Arsad

Kepulauan Selayar, Sidaknews.com – Dua tahun lalu, tepatnya 21 April 2012 saya menulis “Honorer : Pintu Menuju Penjara” (baca disini :

ttp://birokrasi.kompasiana.com/2012/04/21/honorer-pintu-menuju-penjara-456251.html), kini nampaknya tulisan ini telah terbukti satu demi satu secara nasional pasca Pengumuman Kelulusan Tenaga Honorer K2 oleh PANSELNAS CPNS Tahun 2013 pada bulan Februari 2014 lalu.

Pengumuman Kelulusan Tenaga Honorer K2 pada bulan Februari 2014 telah menuai reaksi secara nasional dari para Tenaga Honorer K2 yang merasa telah mengabdi sejak tahun 2005 bahkan sebelumnya, tetapi dinyatakan “Tidak Lulus Ujian” karena kesempatan mereka dirampas oleh Tenaga Honorer K2 “Siluman” alias “Tenaga Honorer K2 yang menggunakan SK Honorer Fiktif Tahun 2005”.

Gelombang demontrasi dari para Tenaga Honorer K2 yang merasa dirugikan ini berlangsung hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, bahkan “Aksi Damai” secara nasional sempat berlangsung di depan Istana Negara pada tanggal 26 Februari 2014 dibawah Korlap Nasional Forum Honorer Indonesia (FHI) Pusat.

Bagaimana tanggapan Pemerintah dalam menyikapi gelombang protes dari para Tenaga Honorer K2 yang merasa dirugikan secara nasional ini, mari kita cermati beberapa pernyataan MenPAN & RB dan Kepala BKN yang sempat terangkum dalam catatan kami, sebagai berikut :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar pada saat menerima perwakilan Tenaga Honorer K2 yang melakukan demo di Istana Negara, Rabu 26 Februari 2014 di Kantor Sekretariat Kabinet yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyatakan bahwa “Kalau ditelusuri lebih lanjut, persoalan ini sebenarnya ada di daerah.

Sebab merekalah yang mengusulkan nama-nama peserta tes honorer K2. Setiap usulan peserta itu ditandatangani oleh Bupati, Walikota atau Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Apakah kalau kesalahan itu terjadi di daerah, maka Pemerintah Pusat juga yang harus menanggung kesalahan ini ? Janganlah kami dijadikan keranjang sampah, tempat untuk melempar kesalahan yang dilakukan pihak lain”, sergah Azwar Abubakar (baca disini : menpan.go.id : http://menpan.go.id/berita-terkini/2317-menteri-panrb-kami-bukan-keranjang-sampah).

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno dalam Rapat Kerja di Ruang Sriwijaya Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Selasa 25 Februari 2014 menegaskan bahwa “Hanya K2 yang datanya sesuai kebenaran dan keabsahannya saja yang akan ditetapkan NIP-nya”.

Eko Sutrisno menegaskan kembali bahwa dalam proses pemberkasan K2, usulan harus disertai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Surat tersebut menjamin keaslian berkas dan keabsahan data K2 yang dikirim ke BKN. (baca disini : http://www.bkn.go.id/in/berita/2698-pusat-tindaklanjuti-reaksi-k2.html).

3. Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dalam Rapat Kerja di Ruang Sriwijaya Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Selasa 25 Februari 2014 melalui perwakilannya menegaskan bahwa pihaknya siap menerima pengaduan bila terindikasi Tindak Pidana pemalsuan berkas kelengkapan Tenaga Honorer K2 (baca disini : http://www.bkn.go.id/in/berita/2698-pusat-tindaklanjuti-reaksi-k2.html).

Pernyataan ketiga Pejabat yang berwenang tersebut di atas, mulai dari MenPAN-RB, Kepala BKN dan Bareskrim tentunya merupakan angin segar para Tenaga Honorer K2 yang benar-benar telah mengabdi sejak tahun 2005, bahkan sebelumnya, tetapi dinyatakan “Tidak Lulus” pada saat Pengumuman Panselnas CPNS Tahun 2013 dikeluarkan melalui internet.

Para Tenaga Honorer K2 ini terus melakukan tekanan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) pada Daerah masing-masing untuk membersihkan para Tenaga Honorer K2 Siluman yang menggunakan “SK Honor Bodong Tahun 2005” dan dinyatakan lulus ujian. Hasil pemantauan penulis terhadap reaksi Tenaga Honorer K2 di daerah terangkum sebagai berikut :

1. Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (KLPC) melalui Peneliti ICW Siti Juliantari Rachman menyebutkan adanya temuan data ratusan tenaga honorer K2 yang lulus seleksi namun tidak memenuhi kriteria. “Kami menerima bukti perjanjian pembayaran antara peserta honorer K2 dengan pejabat daerah agar beberapa dari mereka diloloskan dalam proses rekrutmen ini.”

Atas temuan tersebut KLPC mendesak BKN dan Kemenpan selaku Panitia Seleksi Nasional CPNS untuk: membatalkan kelulusan para peserta yang curang, serta menolak pemberkasan dan pemberian Nomor Induk Pegawai pada honorer K2 siluman yang lulus seleksi CPNS 2013.

Panselnas juga didesak membentuk tim investigasi independen ke masing-masing instansi baik di pusat dan daerah, guna memverifikasi keabsahan dokumen Honorer K2 siluman yang lulus tersebut.
“Hasil investigasi kemudian digunakan untuk membersihkan data honorer K2 diseluruh Indonesia dari honorer K2 siluman,” kata Tari.

Panselnas juga didesak membuka data hasi Tes Kemampuan Dasar dan Tes Kemampuan B pada publik, sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi seleksi CPNS 2013.
Selain itu, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri juga diminta untuk memerintahkan Polda dan Polres untuk mengusut pejabat pemerintah daerah yang diduga terlibat pidana pemalsuan dokumen Honorer K2 Siluman diseluruh Indonesia.

“Polisi dapat menyita database honorer K2 hasil validasi tahun 2005, 2010, dan 2012 serta membandingkannya dengan data base penetapan Honorer K2 oleh Sekda tahun 2013,” ungkap Tari.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai kepala pemerintahan, juga dipandang bertanggungjawab untuk memerintahkan para bawahannya untuk merekrut honorer K2 dengan memprioritaskan honorer K2 yang mematuhi aturan, serta mempertimbangkan masa kerja dan usia.

Ombudsman Republik Indonesia juga diminta turun mengusut dugaan maladministrasi dalam proses lolosnya honorer K2 siluman dalam rekrutmen CPNS 2013.

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga wajib melindungi pelapor dan saksi yang mengungkapkan kecurangan dalam rekrutmen CPNS 2013,” pungkas Tari (Sumber : website resmi ICW dengan judul “Seleksi CPNS Honorer Banyak Kecurangan).

2. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan 1.226 daftar pegawai honorer K2 siluman yang lolos dalam rekruitmen CPNS 2013 ke Bareskrim Polri. Daftar tersebut berasal dari enam wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, enam kabupaten itu adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.

“Berdasarkan data yang kami miliki, proses rekruitmen CPNS 2013 untuk jalur honorer K2 sarat kecurangan dan korupsi. Itu terjadi secara masif dan sistematis di seluruh Indonesia,” kata Febri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (18/3/2014) (Sumber silakan baca disini : http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read/xml/2014/03/18/1558537/ICW. Laporkan.Ribuan.Pegawai.Honorer.K2.Siluman.Ke.Bareskrim).

3. Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Zaid menemukan temuan mencengangkan terkait dugaan suap kelolosan tenaga honorer kelompok dua (K2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Untuk di Kabupaten Pati, kata Zaid, jumlah uang suap ditemukan hingga terkumpul Rp 60 miliar.

ORI menduga, Pemkab Pati telah membiarkan praktik tersebut. Jika pemkab tegas untuk mengusut dan tidak menerima pungutan, gratifikasi tak akan terjadi. “Ya, paling tidak, tidak terkumpul uang sejumlah itu. Modusnya, mereka mengancam dengan bilang yang menyuap dan disuap bisa dijerat pidana.

Jadi, penyuap juga takut melaporkan,” bebernya (Baca disini : http://jateng.tribunnews.com/2014/03/17/wow-ombudsman-jateng-di-pati-uang-suap-cpns-capai-rp-60-miliar).

4. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) siap mempertaruhkan jabatannya untuk menjamin keabsahan data Pegawai Honorer Kategori II (K2) yang lulus dalam penerimaan CPNS Tahun 2013. Pertaruhan ini tertuang dalam surat keterangan yang disertakan Gubernur dalam berkas yang bakal disetor ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Kalau dikemudian hari didapati ada yang bermasalah harus diberikan sanksi. Dan itu semua bergantung kepada pelanggarannya”, kata Syahrul baru-baru ini (Sumber : Harian Cakrawala, Sabtu 10 Mei 2014). Lebih lanjut Gubernur Sulawesi Selatan ini kembali menegaskan bahwa “Pemalsu Dokumen K2 Tak Bisa Ditolerir”.

Hal ini ditegaskan setelah Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan adanya Tenaga Honorer K2 yang diduga Siluman di Rumah Sakit Haji Makassar (Sumber : Harian Cakrawala, Rabu 21 Mei 2014).

5. Kepala Unit Lidik I Polres Pangkep, Iptu Ismail mengungkapkan, honorer yang telah ditetapkan tersangka tersebut berinisial MS. Tersangka menggunakan SK Dinas Pendidikan dengan status sebagai guru di salah satu sekolah di Kecamatan Ma’rang. Ismail melanjutkan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, MS terbukti menggunakan sejumlah dokumen palsu saat pendaftaran ujian honorer K2 November tahun lalu.

“Kami baru bisa menetapkan satu orang dengan Inisial MS, tugas di Ma’rang,” ungkap Ismail Minggu, 27 April (Baca disini : http://www.fajar.co.id/sulawesiselatan/3226043_5663.html).

Dengan merujuk pada kebijakan Pemerintah Pusat (MenPAN-RB, Kepala BKN, Bareskrim Polri) tersebut yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katergori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 yang menegaskan pada angka 1 huruf c. Prosedur Penyampaian Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

1) Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan kembali kepada masyarakat melalui media website instansi, surat kabar lokal, dan papan pengumuman atau media lain yang tersedia di lingkungan masing-masing setelah menerima hasil pengumuman Tenaga Honorer Katagori ll yang dinyatakan lulus seleksi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2) Apabila ada keberatan/sanggahan dari masyarakat tentang kebenaran terhadap hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan keberatan/sanggahan tersebut dan memastikan bahwa nama Tenaga Honorer Katagori ll yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data dan atau keterangan yang tidak benar, maka Pejabat Pembina Kepegawaian siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana.

4) Prosedur dan syarat-syarat penyampaian usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan disertai dengan “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak” bermeterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tenaga Honorer yang bersangkutan yang menyatakan bahwa “Data Tenaga Honorer Katagori ll ini dijamin kehenarannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang herlaku, Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka siap bertanggung jawah dan diherikan sanksi haik secara administratif maupun pidana” .

Maka sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) untuk tetap melindungi para Tenaga Honorer K2 Siluman. Para Kepala Daerah tidak memiliki pilihan lain kecuali membersihkan Data Tenaga Honorer K2 pada daerah masing-masing dengan mengeluarkan semua Tenaga Honorer K2 Siluman, sehingga para Kepala Daerah terbebas dari sanksi Pemalsuan Dokumen baik secara sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Selanjutnya berdasarkan fakta lapangan sebagaimana tersebut angka 1 sampai 5 sebagai contoh gerakan pembersihan Tenaga Honorer Siluman mulai dari yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di bawah Koordinator Febri Hendri sampai dengan apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian di daerah masing-masing.

Sangat jelas menggambarkan bahwa para Tenaga Honorer K2 Siluman ini akan membawa bencana bagi dirinya sendiri sekaligus menggiring sejumlah Pejabat Daerah termasuk Kepala Daerah (Gubenur, Bupati, Walikota) melenggang masuk penjara karena melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. (Muh. Arsad)

Check Also

Wabup Sergai Darma Wijaya didampingi Ketua GOPTKI Ny. Hj. Rosmaida Darma Wijaya, Ka Kwarcab Pramuka Sergai Drs. Jhoni Walker Manik, MM tengah menyematkan tanda peserta pada pembukaan LT III Kwarcab Sergai Tahun 2017 yang berlokasi di Objek Wisata Pantai Cemara Kembar Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan, Sabtu, (25/3).

Pembukaan Lomba Tingkat III Kwarcab Pramuka Sergai Tahun 2017

-Pramuka Harus Miliki Prinsip Dasar Kemampuan dan Kepemimpinan Sergai, sidaknews.com – Wakil Bupati Serdang Bedagai …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>