Home » Daerah » Aceh » Ijazah Paket C Anggota Dewan dari Partai Hanura Diduga “palsu”

Ijazah Paket C Anggota Dewan dari Partai Hanura Diduga “palsu”

Ilustrasi:Ijazah Palsu.
Ilustrasi:Ijazah Palsu.

LANGSA,Sidaknews.com – Ijazah Paket c anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa dari Partai Hanura Daerah Pemilihan (Dapil) II Langsa Timur, Langsa Lama, berinisial(AM), diduga palsu.

Tudingan itu muncul karena nomor induk 0204 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tamiang Setie yang beralamat di Desa Matang Seupeng, Kecamatan Banda Mulia, Aceh Tamiang dinilai mencurigakan.

Berdasarkan hasil temuan LPP TIPIKOR RI perwakilan aceh fauzal herman,dari data base PKBM Tamiang Setie diketahui nomor induk dimaksud yang tertera dalam ijazah Paket C Caleg Partai Hanura tersebut bukan atas nama yang bersangkutan, namun atas nama Sariman.

Hal itu diperkuat dengan pernyataan secara tertulis Ketua PKBM Tamiang Setie, Hanafiah SC di atas materai Rp6000 disertai stempel tertanggal 4 Mei 2014, yang disampaikan kepada tim pemenangan caleg Fadli Herdian untuk DPRK Langsa dari Partai Hanura dengan wilayah pemilihan yang sama.

Dalam pernyataan yang ditulis tangan itu, Ketua PKBM Tamiang Setie menyatakan, Amirullah, tempat tanggal lahir Sigli, 26 Maret 1966, dengan nomor induk siswa 0204 dan nomor ijazah Paket C. DN-06-PC.0103628, tertanggal 4 Agustus 2012, tidak pernah terdaftar atau mengikuti kegiatan belajar mengajar di PKBM Tamiang Setie.

Kemudian, ijazah Paket C yang dimiliki oleh Amirullah tidak pernah direkomendasikan oleh PKBM Tamiang Setie kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk dikeluarkan atas nama Amirullah.

Dikatakan, terkait keabsahan ijazah Amirullah pihaknya berpedoman kepada Peraturan KPU No.7 yang meminta ijazah terakhir setingkat SMU. Pihaknya sudah melakukan verifikasi terhadap saksi, terlapor dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat, dan memenuhi syarat bakal caleg.

Caleg terpilih DPRK dari Partai Hanura, Amirullah mengatakan, terkait tudingan tersebut dirinya sudah diperiksa atau dimintai keterangan oleh pihak Panwaslu.Bahkan, saat itu membawa ijazah asli untuk diperlihatkan kepada Panwaslu.”Saya sudah diperiksa sekaligus membawa ijazah asli,” ujarnya.

Sampai lah masalah ini ke pihak yang berwajib dan Salah seorang di antara yang dilantik pada waktu itu,sedang menjalani proses hukum terkait penggunaan ijazah palsu, sesuai laporan polisi Nomor LP/148/V/ACEH/RES/LANGSA tertanggal 12 Mei 2014, tentang diduganya telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan tersangka AM.

Selanjutnya berdasarkan surat Nomor SP2HP/304/VIII/2014/Reskrim, bahwa Polres Langsa melalui Sat Reskrim tertanggal 27 Agustus 2014 telah melimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan Negeri Langsa.

“Benar, berkas yang bersangkutan sudah kita limpahkan ke pihak kejaksaan. Saat ini kita sedang menunggu hasil pemeriksaan berkas perkara tersebut dari Jaksa Penuntut Umum,” kata Kasat Reskrim Polres Langsa Iptu Sutrisno.

Sementara Kapolres Langsa AKBP H Hariadi SH SIK yang dihubungi DEVUTI INVESTIGASI LPP TIPIKOR RI(NAD) FAUZAL HERMAN Melalui pesan seluler terkait permasalahan tersebut menyatakan, semua berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan pekan lalu. “Saat ini kita sedang menunggu proses pengembalian berkas tersebut apakah sudah mencukupi atau masih ada kekurangan, sehingga nantinya untuk kita lengkapi lagi,” katanya.

Saat disinggung tentang proses hukum tarik ulur penyelidikan dari tim lidik polres langsa dan pelantikan AM, Kapolres menyatakan, sejauh ini mereka belum bisa melakukan penahanan apa pun.

Begitu juga terkait tentang statusnya sebagai anggota dewan gugur atau tidak, karena belum ada putusan dari pengadilan. “Jika sudah jelas ada putusan dari pengadilan baru yang bersangkutan dinyatakan PAW,” katanya.

Sementara Kajari Langsa R Miftahol Arifin SH saat dikonfirmasi DEVUTI INVESTIGASI LPP TIPIKOR RI(NAD) FAUZAL HERMAN.mengatakan membenarkan bahwa pihaknya telah menerima berkas perkara AM, terkait dugaan ijazah palsunya. “Saat ini berkasnya sedang kita pelajari. Hari ini kita kembalikan ke Polres berkas-berkas tersebut untuk dilengkapi kembali,” terangnya singkat.

Lanjut Miftahol Arifin, terkait jabatan AM, saat ini yang bersangkutan belum bisa dinyatakan bersalah karena belum ada ketetapan hukum dari pengadilan. “Jika sudah ada ketetapan hukumnya yang bersangkutan akan di PAW,” tandasnya.(FH)

Check Also

yayasan al idris dalam tahap pengerjaan gedung.

Perdana, Besok Yayasan Al Idris Buka Pendaftaran Santri Baru

Bintan, sidaknews. com – Yayasan Al Idris Kepulauan Riau pada 18 Januari 2017 mulai membuka …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>