Home » Berita Foto » Isu Praktik Pungli SPPT Resahkan Warga

Isu Praktik Pungli SPPT Resahkan Warga

Aktivis LSM
Aktivis LSM Gempar Lutim, Ahmad (tengah) bersama warga yang mengaku jadi korban dugaan praktik pungli SPPT. Foto: Amir Daus  

Lutim, sidaknews.com – Kepala Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Andi Wahyudin diterpa isu tak sedap. Ia dituduh sejumlah warga melakukan dugaan praktik pungutan liar (pungli-red) pengurusan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di wilayahnya.

Beberapa warga mengaku telah menjadi korban pungli. Mereka tidak menerima akan adanya pungutan tersebut. Salah seorang warga Lakawali Pantai, Kamaruddin yang mengaku menjadi korban, mengatakan surat SPPT yang sebenarnya tak dipungut biaya apapun, malah harus dibayar oleh warga seharga Rp 200 ribu.

Informasi yang didapatkan, ada sekitar 200 surat yang terkumpul.“Biaya Rp 200 ribu itu untuk biaya pendaftaran pengurusan SPPT, kini surat SPPT yang terkumpul sebanyak 200 surat pendaftaran,” jelas Kamaruddin kepada sidaknews.com, kemarin.

Kamarudin juga mengaku, dirinya juga sudah membayar uang pendaftaran SPPT sebanyak Rp 200 ribu. Tetapi, dari tahun 2013 silam, belum ada satupun surat yang terealisasi hingga sekarang.

“Saya sudah membayarnya Rp 200 ribu, dan tidak ada tanda buktinya yang diberikan kepada saya. Saya sempat pertanyakan surat kapan terbit, tapi sampai sekarang saya hanya dijanji terus,” keluh Kamaruddin.

Bukan cuma itu, lanjut dia, SPPT yang harusnya harus dibayar Rp 175 ribu malah dilipat-gandakan dendanya menjadi RP 320 ribu.

Selain Kamaruddin, warga lainnya, Nurdin, juga mengaku jadi korban dugaan pungli pada surat pajak yang didenda itu. Menurutnya, ada tulisan dengan menggunakan tinta pulpen biasa pada surat SPPT.

Melihat polemik yang terjadi di masyarakat, mantan Kadus Bone Malanga, Desa Lakawali Pantai, Abidin meminta agar diadakan pertemuan di kantor desa, untuk membicarakan dan menerangkan yang sebenarnya.

“Saya minta agar diadakan pertemuan di kantor desa, tapi mereka juga tidak melakukan. Saya juga mengadukan hal ini ke BPD, tapi tak ada respon. Memang, ada warga yang datang melaporkan masalah seperti ini,” jelas Abidin.

Sementara itu, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempar Lutim, Ahmad, mengaku pihaknya telah memiliki bukti-bukti terhadap dugaan pungutan liar ini. Diantara bukti yang dimilikinya berupa denda pajak yang jumlah aslinya yang hanya ditulis mengunakan pulpen.

“Kasus ini, akan kami laporkan ke pihak yang berwajib. Namun, sebelum itu, kami akan mengumpulkan data-data lagi untuk memperkuat data yang kami miliki,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Desa Lakawali Pantai, Andi Wahyudin yang dihubungi melalui ponsel pribadinya, membantah akan adanya dugaan pungutan liar terhadap warganya.

Ia mengatakan bahwa warga yang membayar sebanyak itu adalah warga yang terkena denda. “Mungkin warga punya hutang denda, sehingga pembayaranya sampai sebanyak itu, kalo masalah pungutan liar, itu tidak ada,” bantahnya.

Sementara, penagih uang pendaftaran SPPT, Abbas yang juga Kepala Dusun Bone Malanga mengaku dirinya tidak pernah mendatangi rumah warga untuk meminta uang pendaftaran SPPT. Tetapi, warga sendiri yang datag kepadanya untuk melakukan pendaftaran pembuatan SPPT.

“Saya hanya menagih uang pajak SPPT, tetapi lebihnya saya pake beli bensin, masa saya mau mengeluarkan uang pribadi saya terus. Saya juga sudah ke pak camat untuk melakukan permohonan. Kalo masalah uang pendaftaran, masyarakat yang datang sendiri ke saya,” kilah Abbas.

Namun salah seorang warga, Aji Sare berpendapat lain dengan Abbas. Menurut Aji saat ditemui sejumlah awak media untuk mengkonfirmasi hal ini, menyebutkan jika Abbas sendiri yang datang ke rumahnya untuk meminta melakukan pendaftaran SPPT.

“Saya sudah membayar RP 200 ribu per surat, apa lagi surat yang harus saya bayar ada lima, kalo Abbas mengatakan bahwa saya yang mendatagi rumahnya, itu tidak benar, malahan dia yang mendatangi saya untuk menawarkan kepada saya pembuatan SPPT itu,” cetusnya.(Amir Daus)

Check Also

Pusat Kuliner (Food Court) di Melayu Square.

Lsm Lidik Kepri Pertanyakan Pembangunan Pusat Kuliner Dimelayu Square

Tanjungpinang, sidaknews. com – Sekretaris LSM Lidik Kepri, Indra Jaya angkat bicara terkait Pemerintah Kota Tanjungpinang membangun …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>