Minggu , 26 Maret 2017
Home » Berita Foto » Jaksa Hadirkan Surya Dianus Mantan BPN Tanjungpinang Dipersidangan

Jaksa Hadirkan Surya Dianus Mantan BPN Tanjungpinang Dipersidangan

– Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Deddy Chandra Pada Pengadaan Lahan USB Di Tanjungpinang.

Surya dianus saat dipersidangan
Mantan Kepala BPN Kota Tanjungpinang Surya dianus saat dipersidangan Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang. kamis (18/9)

Tanjungpinang,sidaknews.com – Pada sidang lanjutan dugaan kasus korupsi proyek pengadaan lahan untuk unit sekolah baru (USB) di Tanjungpinang APBD Tahun 2009 senilai Rp2,9 miliar dengan terdakwa Deddy Chandra kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Kamis (18/9).

Sidang kali ini menghadirkan sebanyak 5 orang saksi dan 4 saksi diantaranya masuk dalam angota tim 9, termasuk tim 5 tentang proses pembebasan lahan milik warga seluas 3,48 hektar di tiga titik lokasi di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur oleh Pemko Tanjungpinag pada 2009 lalu.

Diantara sejumlah saksi tersebut, juga terdapat nama Afdiana (35) yang merupakan adik kandung dari terdakwa Deddy Chandra sebagai pemilik sebagian lahan yang telah dibeli oleh Pemko Tanjungpinang saat itu dengan harga Rp85 ribu per meter saat itu.

Namun kehadiran saksi tersebut, sempat mendapat keberatan dari Dedy Candra dan juga adiknya tersebut. Kendati demikian, majelis hakim dipimpin Parulian Lumbantoruan menyarankan agar saksi tetap bisa menghadiri sidang yang bisa membantu untuk meringankan terdakwa.

Sementara 4 saksi yang masuk dalam tim 9 tersebut, yakni Suryadianus, mantan kepala Kantor Pertanahan Tanjungpinang, kemudian Wan Martalena, mantan Lurah Pinang Kencana, Tina Dharma Surya, serta Syafrizal, mantan Camat Tanjungpinang Timur.

Dalam keterangan saksi Suryadianus mengatakan, dalam pelaksanaan pembebasan lahan USB tersebut, dirinya masuk dalam tim 9 yang diketui oleh Wan Samsi dan pernah diundang oleh Pemko Tanjungpinang untuk mengikuti rapat membahas masalah inpentarisasi lahan yang akan dijadikan sebagai sarana pembangunan USB tersebut.

“Saya hanya pernah mengikuti rapat tentang pembebasan lahan tersbut sebanyak satu kali. Namun selebihnya saya tidak tahu tentang keputusan untuk menentukan harga tanah sebesar Rp85 permeter di kawasan untuk lokasi USB dan dibeli oleh Pemko Tanjungpinang saat itu,”kata Suryadianus.

Dalam sidang, Suryadianus sempat mendapat teguran dari majelis hakim, karena banyak menjawab tidak tahu dan lupa tentang tugas dan fingsinya dalam proyek pengadaan lahan untuk USB tersebut.

“Seharusnya sebelum sidang, saudara sudah tahu apa yang akan ditanya dan harus dijawab menyangkut dugaan permasalahan ini. Kalau tidak, apa saudara mau saya suruh pulang agar bisa mengingat kembali,” ucap hakim.

Mendengar teguran majelis hakim tersebut, Suryadianus barulah bisa lancar menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia juga mengaku pernah mendatangani beberapa berita acara kehadiran rapat tetang pembebasan lahan tersebut bersama tim 9 lainya, meskipun dirinya tidak hadir saat itu.

“Berita acara tersebut disodorkan kepada saya untuk mendatanganinya sebagai syarat kehadiran rapat saja,”ucap saksi.

Sementara saksi kedua, Wan Martalena, selaku mantan Lurah Pinang Kencana yang juga masuk dalam tim 9 juga terlihat gugup dan sedikit pucat ketika dicerca sejumlah pertanyaan, baik dari majelis hakim, JPU dan dua Penasehat Hukum (PH) terdakwa Dedy Chandra.

Dalam keteranganya, Wan Martalena kehadirannya untuk mengikuti rapat dan masuk dalam 9 pembebasan lahan USB tersebut dari saksi Gustian Bayu, selaku Kasubag Pemerintahan Pemko Tanjungpinang.

Hal lain, ia juga mengaku telah menetapkan harga tanah di lokasi tersebut sebesar Rp100 ribu per meter. Hal itu dilakukan tidak terlepas atas inisiatif dan permintaan dari Gustian Bayu saat itu.

“Sebelum penetapan harga lahan tersebut, saya juga sudah suruh pegawai keluarahan lain untuk mengecek dan menanyakan kepada pihak warga dan RT setempat berapa harga tanah di kawasan tersebut sebelumnya,” ucap Wan Martalena

Namun ketikan ditanyakan oleh Maruhum SH, salah seorang JPU, tentang adanya proses pembebasan lahan yang sama milik warga yang terletak bersebelahan dengan lahan USB tersebut seharga Rp12 ribu per meter dan telah masuk dalam register keluarahan Pinang Kencana saat itu, saksi Wan Martalena terlihat gugup untuk menjawabnya.

“Kalau berdasarkan NJOP tahan di kawasan Desa Pinang Kencana saat itu sebesar Rp64 ribu per meter. Namun masyarakat saat itu tidak mau dengan harga NJOP tersebut,”ucapnya.

Sementara saksi Rasdiana mengaku, pembelian lahan milik warga saat itu seharga Rp25 ribu per meter oleh almarhum suaminya tahun 2008 lalu. Namun lahan tersebut kemudian pada tahun 2009 lahan yang telah dikuasainya itu, ditawarkan oleh Pemko Tanjungpinang seharga Rp85 ribu per meter.

“Sebagian proses pembelian dan pembebasan lahan tersebut, almarhum suami saya yang tahu semuanya,”ungkap saksi.

Dalam sidang dugaan kasus tersebut, dua saksi lainnya, Syafrizal dan Tina Dharma Surya belum bisa untuk diambil keteranganya, karena mengingat waktu dan padatanya jadwal sidang dugaan kasus korupsi lain yang harus diselesaikan oleh majelis hakim yang sama. Keterangan kedua saksi tersebut, akan dilakukan pada sidang Senin (22/9) depan.(Sn)

Check Also

Ir H. Yusri Yusuf atau lebih dikenal dengan Yusri Melon mengunjungi dan menyalurkan bantuan sembako kepada  korban angin kencang yang menimpa beberapa rumah di Desa Deah Pangwa Dusun Bale Ara Kecamatan Trienggadeng, Sabtu sore (25/3/2017).

Yusri Melon Kunjungi Korban Angin Puting Beliung 

Pidie Jaya, sidaknews.com – Ir H. Yusri Yusuf aatau lebih dikenal dengan Yusri Melon mengunjungi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>