Selasa , 28 Maret 2017
Home » Berita Foto » Jaksa Panggil Lamidi Pada kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Masjid

Jaksa Panggil Lamidi Pada kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Masjid

Dipersidangan Muncul Nama Sekda Bintan, Jaksa Panggil Lamidi
Dipersidangan Muncul Nama Sekda Bintan, Jaksa Panggil Lamidi. saat di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang mengatakan telah memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Lamidi yang sebelumnya namanya disebut dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan masjid dengan terdakwa Yusrizal Efendi dan Zainal Arifin di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Kamis (11/9) lalu.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tanjungpinang, Maruhum membenarkan pemanggilan yang bersangkutan. Pemanggilan dimaksudkan untuk dimintai keterangan seputar pengawasan dan penggunaan dana hibah untuk masjid tersebut.

“Ini juga berdasarkan pengakuan saksi yang menyebut namanya dalam persidangan yang lalu. Sudah kita layangkan dua kali surat panggilan sebagai saksi,” kata Maruhum yang juga didampingi Echart Palapia, salah satu jaksa yang ikut menyidangkan kasus tersebut, Selasa (16/9).

Namun, saat ditanya apakah Sekda tidak menjadi saksi dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kedua terdakwa yang dibuat Sat Reskrim Polres Bintan yang sebelumnya menangani perkara dugaan korupsi ini, Maruhum maupun Eckart enggan menanggapinya. “Kalau itu, saya kurang tahu,” ujarnya ketus.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, nama Lamidi disebutkan dalam kesaksian Yuda Inangsa mantan Kepala Bapedda Bintan terkait kewenangan dan persetujuan permohonan bantuan dana (proposal) dari Yayasan Al-Anshar Bintan untuk renovasi Masjid Jamiatul Aula Sebong Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.

“Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) yang melakukan verifikasi akhir dan diajukan ke DPRD untuk disetujui. Ketua tim dipimpin langsung oleh Sekda,” kata Yuda yang mengaku manjadi salah satu anggota Tim TAPD.

Dilanjutkan Yuda, untuk verifikasi pertama terhadap permohonan bantuan yang diajukan Yayasan Al-Anshar tersebut sebelumnya dilakukan oleh Asisten II Bidang Pembangunan yang ketika itu dijabat Elizar Junet.

“Sebelum verifikasi, yayasan tersebut mengajukan permohonan bantuan senilai Rp 1,2 miliar. Kemudian setelah diverifikasi yang kita ajukan untuk disetujui yakni Rp200 juta,” kata Elizar dalam kesaksiannya.

Yuda juga mengutarakan, jika pihak yang berwenang mengawasi penggunaan dan SKPD (stake holder) yang mengelola dana hibah belum ada. Ia menyebut penggunaan dana hibah dapat langsung diawasi Sekda maupun Bupati.

“Karena kegiatan ini bersifat keagamaan, memang dalam hal ini tidak ada dinas ataupun SKPD yang mengawasi secara langsung. Yang mengawasinya bisa langsung Bupati ataupun Sekda,” tambah Yuda.

Selain Yuda dan Elizar Junet, dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Aji Suryo tersebut juga menghadirkan empat saksi lainnya, yakni pemilik toko “Sunjaya”, Mulyadi. Mantan Kepala Kesbangpolinmas Bintan, Irma dan Ramlah mantan Bendahara Yayasan Al-Anshar Bintan. “Yayasan Al-Anshar tidak terdaftar di Kesbangpolinmas Bintan,” ujar Irma.

Jaksa Hadirkan 10 Saksi

Hinggat berita ini diturunkan, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi ini sedang berlangsung, Selasa (16/9) di Pengadilan Tipikor dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi. Ada 10 saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini.

Kesepuluh saksi tersebut yakni, Edi Mulianto, Edi Yusri, Hasan Basri, Tri Handayani, Indah Subariah, Rinaldo Purba, Walan Yudhiwan, Nursiti Jauhari, Hatrijah, Adi Prihantara. Mereka merupakan pejabat dan staf di Kesbangpolinmas Bintan, Bagian Setda Kesra Bintan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bintan serta pihak swasta.

Dalam dakwaan jaksa, kasus dugaan korupsi pembangunan masjid Jamiatul Aula Sebong Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan tersebut melibatkan Ketua dan Wakil Yayasan Al-Anshar Bintan, Yusrizal Efendi dan Zainal Arifin. Adapun modus yang dilakukan terdakwa yakni dugaan pembuatan laporan fiktif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP senilai Rp147 juta.

Pelaksanaan pembangunan masjid dilakukan oleh Yayasan Al-Anshar yang menerima dana hibah dari Pemkab Bintan melalui APBD sebesar Rp200 juta pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 kembali digelontorkan dana hibah sebesar Rp430 juta. Kedua terdakwa dijerat dengan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 9 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi jo pasal 55 KUHP.

Kasus ini terungkap, setelah masyarakat melaporkan dugaan ketidakberesan dalam renovasi masjid ke Polres Bintan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti polisi hingga kasusnya bergulir ke pengadilan. (Sn)

Check Also

Salah satu Sertifikat praktek kerja industri.

Siswa SMKN 1 Malili Lulusan 2016 Masih Ada Yang Belum Menerima Ijazah

Lutim, sidaknews.com – Beberapa siswa SMKN 1 Malili tahun ajaran 2016 lalu, tidak menerima ijazah …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>