Kamis , 23 Maret 2017
Home » Berita Foto » Jendaita Pinem Hanya Seorang Kuli, Hakim Vonis Dirinya 42 Bulan Penjara

Jendaita Pinem Hanya Seorang Kuli, Hakim Vonis Dirinya 42 Bulan Penjara

-Terkait dengan Putusan Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI dan Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI.

Jendaita Pinem
Jendaita Pinem.

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Jendaita Pinem Bukanlah Pengurus ataupun Pesero dalam CV Tri Karya Abadi melainkan hanya seorang Karyawan yang bekerja baru 48 hari dan sampai saat ini belum menerima gaji, namun begitu Hakim menjatuhkan hukuman Pidana Penjara 3 Tahun dan 6 bulan serta denda atas kesalahan yang tidak pernah dilakukan oleh Jendaita Pinem.

Adapun Suban Hartono/PT Kemayan Bintan mengaku sebagai pemegang Hak atas Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00871 terletak di Desa Dompak Kecamatan Tanjung Pinang Timur yang diperoleh daripada PT. Terira Pratiwi Development pada tanggal 20 november 1996 berdasarkan AKTA JUAL BELI PPAT Nomor: 828, 20-11-96, melalui Notaris Neneng Roosiana Supangat.

Tetapi Sesuai dengan Peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku Bukan berarti HGB itu sebagai Ijin untuk memiliki tanah dan harta yang terkandung didalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa yang dimaksud dengan Hak Guna Bangunan (HGB) ialah Hak untuk mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri.

Menurut Pinem kepada media ini kemarin, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatas berarti Suban Hartono/PT Kemayan Bintan tidak pernah memiliki Tanah di Dompak, apalagi SHGB No. 00871 telah dilaporkan Hilang oleh Suban Hartono pada tanggal 17 Maret 2011 tetapi BPN tidak menerbitkan HGB yang Baru sebagai Pengganti HGB-HGB yang dilaporkan Hilang oleh Suban Hartono tersebut. Maka secara hukum benarlah Subanlah Hartono tidak mempunyai Tanah di Dompak berdasarkan SHGB No. 00871.

Selain dari itu Perolehan HGB tersebut juga cacat hukum oleh sebab,Perubahan pindah milik tesebut didaftarkan ke kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 21-11-96, kemudian perubahan atau peralihan atas kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut disahkan dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja, yaitu pada tanggal 22-11-96 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau pada waktu itu, iaitu Bapak Syamsul Kamar Yusuf, BA, Tanpa menyebutkan Nominal Jual beli tersebut.

Oleh karena Pindah milik itu berdasarkan AKTA JUAL BELI PPAT maka wajib Hukumnya menyebutkan Nominal Jual belinya guna melindungi hak Negara agar tidak dirugikan dari segi Pajak Penjual dan Pajak Pembeli.Ungkapnya.

Sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 840/550/24.06/1995 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Terira Peratiwi Development; Memutuskan : Dengan ketentuan tanah tersebut oleh pemohon akan dipergunakan untuk Proyek Pembangunan Perumahan.

Selanjutnya dalam Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Riau Nomor: sk.840/550/24.06/1995 tersebut, Memutuskan diantaranya sebagai berikut:

Penerima Hak diwajibkan membayar uang pemasukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau; Dst…

Kemudian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tersebut memutuskan diataranya sebagai Berikut:

Apabila didalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggungjawab sepenuhnya dari penerima hak menylesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan Peraturan yang berlaku.

Surat Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan ini dengan sendirinya batal apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan yang dimaksud. Dst…

Ternyata Penyelesaian terhadap tanah masyarakat yang dikuasai secara menetap diataranya berdasarkan Sertipikat Hak milik, Alas Hak dll yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab sepenuhnya dari penerima hak belum diselesaikan oleh penerima hak.

Bahkan Peruntukannya telah disalah gunakan oleh penerima hak bersama-sama Suban Hartono/PT Kemayan Bintan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain apabila dengan sengaja mengubah peruntukannya dari Proyek Pembangunan Perumahan menjadi Lokasi Penambangan Bijih Bauksit dengan cara menyewakan.Tutur Pinem.

Dengan demikian Suban Hartono/PT Kepayan Bintan tidak pernah memiliki tanah di Dompak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Oleh karena itu sepanjang Suban Hartono/PT Kemayan Bintan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya secara outentik berdasarkan SHGB No. 00871 dan tuduhannya dalam Laporan Polisi No.Pol: LP/B.81/IV/2009 tentang dugaan tindak Pidana Pencurian dan Penyerobotan Tanah maka Suban Hartono Patut dinyatakan telah membuat keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP.(*)

 

 

 

 

 

 

Check Also

Peneliti Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada

Aryos: Sengketa Hasil Pilkada Kewenangan MK, Bukan Wewenang Mahkamah Internasional

Banda Aceh, sidaknews.com – Menyikapi statemen dari Bale Seumike Aneuk Nanggroe (BESAN) yang mengancam akan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>