Kamis , 23 Maret 2017
Home » Berita Foto » Jendaita Pinem Minta Keadilan Dimata Hukum

Jendaita Pinem Minta Keadilan Dimata Hukum

-Pada Perkara Ilegal Mining di Dompak 

Jendaita Pinem
Jendaita Pinem

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Hal ini dirasakan oleh Jendaita Pinem, tidak berhenti untuk mencari keadilan hukum yang pernah dialaminya, dia terus berupa sampai titik darah penghabisan, beliau adalah mantan Kepala Tehnik Tambang CV Tri Karya Abadi (TKA) dan juga mantan terdakwa dan terpidana vonis 3 tahun 6 bulan penjara dugaan kasus ilegal Mining di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (19/8) tahun 2010 silam.

Pernyataan itu disampaikan Pinem menyangkut adanya sejumlah kejanggalan dan penyimpangan hukum atas apa yang dituduhkan kepadanya, terutama sejak mencutanya dugaan kasus Ilegal mining saat ditangani penyidik Polres Tanjungping, hingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), termasuk vonis yang diberikan oleh majelis hakim PN Tanjungpinang ketika itu yang dinilainya sudah sangat keliru serta tidak berpihak fakta dan keadilan yang sebenarnya.

Diterangkan, berdasarkan surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertambangan Kota Tanjungpinang Nomor 05 Tahun 2009 Tanggal 30 Maret 2009 silam, termasuk dalam surat dakwaan JPU ketika itu, Pinem disebutkan secara jelas dan tegas adalah sebagai Kepala Tehnik Tambang CV TKA sekaligus hanya sebagai pekerja dalam perusahaan itu.

“Namun anehnya dalam Putusan Hakim menjadikan ia sebagai Pengurus/Pesero sehingga saya dijatuhi hukuman pidana 3 tahun dan 6 bulan penjara atas kesalahan yang tidak pernah saya lakukan,”ungkap Pinem pada sejumlah wartawan di Tanjungpinang, Minggu (22/6).

Padahal, lanjut Pinem, ia bekerja di perusahaan CV TKA mulai terhitung sejak 30 Maret 2009 dan dikurangi 7 hari yaitu baru 48 hari karena Pertambangan yang dilakukan CV TKA saat itu dihentikan oleh penyidik Polres Tanjungpinang secara total pada 25 Mei 2009 dengan cara yang dinilai sangat bertentangan dengan Undang-Undang, dan ia juga belum pernah menerima gaji dari CV TKA saat itu.

“Atas dasar itu berarti saya terbukti bukanlah sebagai pengurus ataupun Pesero di perusahaan CV TKA, melainkan hanya sebagai seorang karyawan yang ditunjuk sebagai Kepala Tambang Tehnik Tambang,” ucap Pinem

Menurut Pinem, seharusnya ia tidak turut dipaksa untuk mempertanggung jawapkan tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan telah bersalah melakukan Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Karena sewaktu saya ditunjuk sebagai Kepala Tehnik tambang CV Tri Karya Abadi, CV Tri Krya Abadi telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Sementara dalam dakwaan JPU saat itu, merupakan suatu peristiwa sebelum saya di tunjuk sebagai Kepala Tehnik Tambang CV TKA. ini terbukti karena sewaktu saya mulai bekerja sudah tidak melakukan Penambangan melainkan hanya melakukan eksport bijih bauksit yang Telah tertumpuk di Stock Pile sebanyak lebih kurang 171.000 Ton hasil Penambangan CV TKA,” ungkap Pinem.

Dijelaskan, sebelum ditunjuk bekerja sebagai Kepala Tehnik Tambang, ia ditemui CV TKA untuk mengeksport bijih bauksit tersebut ke luar negeri sebanyak 101.000 Ton.

“Sehingga dengan demikian saya adalah benar-benar korban dari Penegakan Hukum yang sesat dan sarat dengan muatan rekayasa serta keterangan palsu yang akhirmya dijatuhi pidana tidak berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Hakim,”kata Pinem.

Diterangkan, dalam kelanjutan penanganan dugaan perkara tersebut, berdasarkan hasil banding (Kasasi-red) yang ia lakukan di Pengadilan Tinggi (PT) Riau di Pekanbaru, akhirnya ia beserta dua rekannya dalam perkara yang sama, yakni Muhamad Ridwan (44) dan Zurmiayati (40) dinyatakan tidak terbukti bersalah, sekaligus segera dibebaskan dari dakwaan yang disampaikan oleh JPU.

Atas dasar itu, JPU kemudian mengajukan banding ketingkat Mahmakamah Agung (MA RI). Namun MA kembali memutus ketiga terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah, sekaligus menguatkan putusan PN Tanjungpinang sebelumnya.

“Proses penanganan perkara yang saya alami saat ini, masih menunggu hasil putusan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Saya berharap, keadilan di negeri ini benar-benar bisa ditegakkan sebagaimana layaknya. Lebih baik menghukum seribu orang yang bersalah, ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah,”ucap Pinem

Menurutnya, dalam penanganan perkara yang di alami selami ini, Pinem merasa telah diperlakukan tidak adil dan penuh rekayasa sejak proses penyidikan dilakukan dari penyidik Polresta, pihak kejaksaan bahkan vonis majelis hakim itu sendiri.

“Perkara ini semua sudah direkayasa sejak di kepolisian untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Usaha pertambangan yang kami lakukan telah dilengkapi berbagai izin surat dari instansi terkait. Tetapi kenapa tetap divonis bersalah. Dimana letak keadilan ini,” ucap Pinem dengan nada marah.

Prof Dr Ir Abrar Saleng SH MH di persidangan terdahulu sebagai saksi dalam perkara ini mengatakan, jika terjadi kelalaian atau peristiwa di dalam areal pertambangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) UU Minerba, terlebih dahulu diselidiki, diperiksa dan disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan, bukan atau tidak langsung dilakukan oleh penyidik umum kepolisian negara RI.

“PPNS dimaksud diberikan wewenang khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Minerba). Wewenang khusus PPNS menurut ketentuan pasal 149 ayat (2) UU Minerba dimaksud meliputi pemeriksaan atas kebenaran lapaoran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan pertambangan.
Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. Memanggil atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan, termasuk menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan,” ungkap Abrar.

Abrar mengatakan, suatu pemahaman yang keliru jika dalam tindak pidana khusus in casu illegal mining, polisi secara langsung atau serta merta menyidik tanpa diawali dengan penyidikan khusus yang dilakukan oleh PPNS Pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 dan pasal 150 UU Minerba sebagai UU organic di bidang pertambangan

Kendati berbagai fakta dan data, termasuk pendapat dari tim ahli Minerba, termasuk sorotan dari anggota DPR RI dan sejumlah pakar hukum sebelumnya dalam penanganan kasus tersebut sudah di ungkapkan, namun JPU termasuk majelis hakim PN yang memimpin sidang tetap menjatuhkan hukuman terhadap Pinem dan dua rekannya sebagai orang yang bersalah.

Akibatnya, vonis yang dijatuhi majelis hakim ketika itu sempat diwarnai kericuhan. Selain aksi terdakwa, seorang wanita paruh baya yang diketahui sebagai istri Jendita Pinem juga berteriak histeris. Ia terlihat berusaha mendekati JPU Ikhwanul Ridwan SH. Dengan menjerit, ia mempertanyakan kenapa JPU tega menuntut suaminya dengan hukuman yang lebih tinggi lagi.

“Ikwanul berapa kamu disogok sehigga kamu tega menuntut suami saya dengan hukuman yang lebih tinggi. Dimana letak keadilan negeri ini, kalau semua hukumnya dapat diatur dengan uang. Saya tidak akan terima putusan hukum yang telah kalian ambil ini sampai kapan pun juga. Semua hukum yang kalian lakukan itu penipu,” ujar wanita tersebut sambil menjerit histeris.

Melihat hal ini, Ikhwanul Ridwan langsung kabur ke luar ruang sidang dengan dikawal beberapa anggota Jaksa lainya. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasalnya, ruangan sidang itu sudah mulai dipenuhi oleh sejumlah masyarakat Dompak serta pihak keluarga terdakwa lainnya yang sebelumnya memang mengikuti jalannya sidang.

Hal sama juga dilakukan ketiga Majelis Hakim. Setelah usaha untuk menghentikan aksi terdakwa dan keluargannya tersebut tidak berhasil meski mereka sudah mengetok palu sidang berkali-kali dengan kerasnya. Suasana ruangan sidang tersebut justru semakin hingar bingar.

Sejumlah anggota Jaksa yang berusaha membawa terdakwa ke luar ruangan sidang juga tidak berhasil. Namun, setelah beberapa anggota keluarga ikut membantu membujuk, barulah ketiga terdakwa berhasil dibawa keluar.

Disisi lain, JPU Ikhwanl sendiri saat ini juga diketahui sudah tidak menjabat sebagai jaksa di Kejati Kepri lagi. Ia dikabari sudah dimutasi ke tempat tugasnya di Kajagung tanpa diketahui pasti penyebabnya. Hal sama termasuk, Sri Andini selaku ketua majelis hakim PN Tanjungpiang yang memimpin sidang perkara tersebut juga sudah dimutasi ke tempat tugasnya yang baru tanpa diketahui penyebab pastinya.(SN)

Check Also

Pelanggar lalu lintas membayar denda yang dikenakan kepada kasir Bank BRI Cabang Langsa.

Polres Langsa Gelar Sidang di Tempat Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Langsa, sidaknews.com – Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian resor Langsa bersama Pengadilan Negeri dan Kejaksaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>