Home » Berita Foto » Jika Penengak Hukum Sudah Loyo, Koruptor Makin Ganas Dan Merajalela

Jika Penengak Hukum Sudah Loyo, Koruptor Makin Ganas Dan Merajalela

Ketum LSM ICTI-Ngo Kepri
Ketum LSM ICTI-Ngo Kepri

Tanjungpinang,Sidaknews.com – Pemberantasan Korupsi di Kepulauan Riau hanya setengah hati saja, terbukti dengan jumlah kasus yang ada di daearah kepri, ditangani oleh pihak kejaksaan di berbagai daerah khususnya di kepualauan Riau, Korupsi yang paling rawan adalah Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

Kinerja Para penengak hukum khususnya di Anambas, Natuna, dan Lingga tergolong  loyo, sementara kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan setempat dapat dihitung dengan sebelah jari tangan.

Seharusnya Kajati Kepri tidak boleh diam saja, Jika para bawahan tidak mampu bekerja atau hanya memanggil para pejabat, Kajati juga bisa memberikan sangsi, seperti yang diamahkan oleh Kejaksaan Agung, Namun semua ini hanya Slogan dan teriakan saja. Namun yang menjadi atensi hanya berapa persen saja dapat dibuktikan.

” Namun demikian ada juga yang memang pantas dan patut harus dikerjakan dengan serius, seperti pada kasus Pembangunan Gedung Universitas UMRAH tahap I (pertama)”.

Dalam hal ini pihak Kejati Kepri telah melayangkan surat permohonan penyitaan barang bukti kasus pembangunan ruang belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Fisabilillah (Umrah) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu (26/03) kemaren. Dari permohonan penyitaan barang bukti tersebut, terdapat 55 item barang bukti yang disita penyidik khusus Kejati Kepri dan juga dilampirkan sebanyak 12 orang saksi.

“Surat permohonan penyitaan barang bukti ini masuk hari Rabu, bernomor B-83/N.10.5/Fd.1/03/2014. Dalam permohonan itu, terdapat 55 item barang bukti berupa dokumen penting dalam pembangunan ruang belajar Umrah, tapi semuanya dalam bentuk foto copy. Sejumlah barang bukti yang disita itu, untuk berkas tersangka DR Ir Tengku Efrizal 45 selaku PPK nya,”ujar humas Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Jarihat. Terlihat dari surat permohonan penyitaan barang bukti ditanda tangan oleh Asisten tindak pidana khusus Kejari Kepri, Yulianto. SH.MH.

Sementara itu Ketua Umum LSM ICTI-NGO Kepri (Investigation Coruuption Transparan Independen), kuncus mengatakan penanganan sejumlah kasus korupsi di Tanjungpinang hanya terkesan berdasar tekanan dari sejumlah orang. Terbukti kasus baru ditangani secara cepat setelah ada aksi demo maupun desakan dari pihak tertentu.

Banyak contoh kasus yang mandek yang ditangani oleh Kajati Kepri, seperti kasus Padat Karya Natuna 19 miliar, lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Natuna, Kasus ini tidak jelas sampai hari ini. “Apakah kasus ini sudah dihentikan atau sudah ada diel-diel dengan pejabatnya Natuna” Sangat komyol jika kasus ini sampai dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Natuna.

Menurut Kuncus, mandeknya beberapa kasus korupsi yang ditangani Kejari Kepri karena tidak adanya desakan untuk menuntaskan. Sementara beberapa kasus korupsi yang terus didesak oleh elemen masyarakat, cepat ditindaklanjuti. “Mestinya kejari di seluruh daerah jangan tebang pilih. Ada atau tidak desakan massa, semua kasus harus dituntaskan,” jelasnya.

Dijelaskan Kuncus, ada tiga kasus korupsi sedang ditangani penyidik khusus Kejati Kepri dan menjadi perhatian masyarakat Kepri. Bahkan penetapan tersangka dalam tiga kasus korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Kepri itu, sudah berlangsung sejak Juni 2013.”Sampai saat ini kasus tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kepri.

Bahkan enam orang tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Kejati Kepri, masih bebas berkeliaran. Tiga kasus yang sedang ditangani Kejati Kepri adalah Pembangunan Terminal Bandara Raja Haji Fisabillah (RHF), Pembangunan Laboratorium Umrah dan pengadaan bibit sawit di Natuna yang katanya merupakan limpahan dari Kejagung RI,”ungkap Kuncus.

Dua kasus yang sudah ditangani lebih dari satu tahun oleh kejati Kepri, dijelaskan Kuncus, kasus korupsi proyek pembangunan Laboratorium UMRAH di Dompak, Tanjungpinang. Proyek tersebut, katanya, sama menggunakan dana anggaran APBN tahun 2012 dengan total angaran Rp 13 miliar. Dalam kasus tersebut, tambahnya, kedua tersangka yakni TA yang merupakan PPK dari UMRAH serta RS selaku Direktur PT Dwi Paka, kontraktor pelaksana. Dari hasil audit BPK sementara, ditemukan kerugian negara sekitar Rp 2,2 miliar.

Sebelumnya kasus pembangunan terminal RHF.”Penyidik juga telah menetapkan mantan GM Angkasa Pura IG dan kontraktor dari PT Jaya Konstruksi, IB sebagai tersangka. Hasil audit BPK sementara, ditemukan kerugian negara sekitar Rp 7 milliar. Kerugian negara itu hanya hasil audit sementara BPK, pasti akan berbeda dengan hasil temuan penyidik, karena penyidik melakukan penyidikan dibagian fisik dan sampai keteknis-teknisnya,”ungkap Kuncus.

Banyaknya lagi kasus-kasus korupsi di Tanjungpinang yang tersangkanya tidak ditahan oleh para penegak hukum, baik ditingkat Kejaksaan Tinggi (Kejari) ataupun tingkat Kejaksaan, ungkap Kuncus, sangat disesalkan oleh kalangan masyarakat.”Sangat riskan rasanya, jika kasus-kasus korupsi, yang menyita perhatian masyarakat ini sudah menjadi tersangka namun tidak ditahan. Bahkan proses kasusnya membutuhkan waktu bertahun-tahun”,katanya.

Kuncus menyatakan bahwa memang pada dasarnya adalah kewenangan hak diskresi dari para penegak hukum baik tingkat Kejari dan Kejaksaan untuk menahan atau tidak ditahannya seseorang.

“Dilihat kewenangnnya. Itu kewenangan dari penegak hukum untuk menahan atau tidak, akan tetapi jika kita bandingkan dengan tindak pidana umum seperti pencurian misalnya, dengan maksud mencari makan itu saja ditahan. Sedangkan yang koruptor yang bersikap lebih serakah saja tidak ditahan, itulah yang mencedrai rasa keadilan yang ada di masyarakat Tanjungpinang saat ini,”ujar Kuncus.

Dia menegaskan seharusnya kasus-kasus korupsi seperti ini langsung ditetapkan ditahan agar menimbulkan efek jera kepada yang lain. “Kalau kayak gini tidak ditahan yang lain pasti tenang. Jadi tak akan habis korupsi ini,”tutur Kuncus.

Kuncus menyesalkan dengan pihak penegak hukum selalu memakai alasan kooperatif untuk tidak menahan para tersangka. “Walaupun seribu alasan kooperatif, itu tidak bisa dijadikan alasan. Jadi kalau para tersangka kasus pencurian itu kooperatif kalau dia tidak ditahan pasti dia akan kooperatif juganya itu. Janganlah kita berdalih dibalik normatif-normatif itu”, sesalnya.

Tindak pidana korupsi tersebut dinilai Kuncus sebagai Extarordinare Crime. “Inikan kejahatan yang Extraordinare Crime, kejahatan yang luar biasa. Tapi ini tidak ada penanganannya oleh pihak-pihak penegak hukum dengan tidak ditahannya para tersangka kasus dugaan korupsi. Terlihat semakin lama penindakan hukum semakin lemah”,sebutnya.Maka dari itu, ia mengharapkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan di Tanjungpinang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

PINANG – Fakta Pejabat Penegak Hukum

Kuncus menegaskan, banyak fakta di lapangan menunjukkan bahwa di Provinsi Kepri selama ini dijadikan destinasi incaran pejabat penegak hukum. Namun pemberantasan korupsi tidak berjalan maksimal. Sementara itu bongkar pasang oknum pejabat, katanya, dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain berjalan silih berganti secara teratur. Seolah-olah mutasi itu terjadi karena promosi jabatan karena oknum pejabat tersebut mencapai prestasi gemilang.

“Jabatan publik yang strategis di daerah sedang berkembang seperti Pronvinsi Kepri, terkesan atau seolah-olah menjadi ‘industri’ yang menjanjikan bagi sejumlah pimpinan di pusat kekuasaan. Sehingga industri dan produksi jabatan publik di daerah yang sedang berkembang ini terkesan telah ditatakelola secara terselubung menjadi sebuah industri atau produk yang menjanjikan secara berantai,”ungkap Kuncus berapi-api.

Ditambah hubungan harmonis lembaga muspida, katanya, tidak heran kalau hampir semua institusi hukum di Provinsi Kepri dalam keadaan lumpuh layu ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publiknya. Seperti yang terjadi saat ini, tambahnya, sebuah berkas perkara/BAP bisa jadi ibarat permainan bola, karena hanya bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum terjadi berkali-kali dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan, kembali lagi ke penyidik dan seterusnya.

“Inilah satu kebiasaan yang selama ini luput dari pantauan publik, seiring bergantinya pucuk pimpinan penegak hukum, kasus yang sedang ditangani terkesan hilang dengan sendirinya,”Ungkap Kuncus.(Red)

Check Also

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama tim sukses enam pasang calon, panelis, kepolisian, serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh melakukan evaluasi debat kandidat terbuka kedua

Dievaluasi, Debat Kandidat Kedua Cagub Aceh

Banda Aceh, sidaknews.com – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama tim sukses enam pasang calon, …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>