Jumat , 31 Maret 2017
Home » Berita Foto » Jimly dukung KPK jegal pelantikan Hambit Bintih

Jimly dukung KPK jegal pelantikan Hambit Bintih

Jimly Asshiddiqie dan Presiden SBY. ©2013 Merdeka.com
Jimly Asshiddiqie dan Presiden SBY. ©2013 Merdeka.com

Sidaknews.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Assidiqie mendukung langkah KPK yang menolak Rencana pelantikan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Hambit Bintih di penjara. Dia menilai, langkah KPK sudah benar dari segi hukum dengan tidak mengizinkan Hambit dilantik.

Jimly berpendapat, seharusnya pemerintah tak mesti ngotot untuk tetap melantik Hambit sebelum tanggal 31 Desember. Menurut dia, dari aspek hukum, tak ada urgensi untuk melantik politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

“Kita hormati keputusan KPK, seharusnya pemerintah ikut apa yang sudah menjadi sikap KPK apalagi kita punya data. Dari segi hukum memang tidak ada keperluan melantiknya itu, karena toh dia sudah jadi tersangka. Kalau sudah jadi tersangka kita harus non aktif sesuai UU Tipikor dan melalui proses tersangka menjadi terdakwa biasanya kan tidak lama 3-4 bulan,” ujar Jimly di Aula Buya Hamka Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12).

Selain itu, Jimly menambahkan, jika memang pemerintah tetap akan melantik seorang tersangka di dalam penjara, hal itu justru tidak memberikan pendidikan konstitusi yang baik kepada masyarakat.

“Jadi memang tidak ada keperluan, sehingga biasanya yang dipraktikkan selama ini sudah dilantik kemudian diberhentikan, jadi seperti main-main. Jadi memang itu memberi sinyal yang penting juga untuk dipahami. Sinyalnya adalah tidak mendidik konstitusi. Kita mendahulukan konstitusi formal tapi dampak mudharatannya, dampak negatif bagi pendidikan politik rakyat maka orang sudah tersangka masih dilantik,” jelasnya.

Oleh sebab itu ia menyambut baik, keputusan KPK yang tidak menyetujui Hambit dilantik. Dia memandang, pemerintah tidak harus berpaku pada formalitas yang ada serta harus dapat memisahkan mana yang urusan pribadi dan mana yang menjadi urusan institusi.

“Kita harus pisahkan mana urusan institusi mana urusan pribadi. Yang dijadikan tersangka dalam proses tindak pidana itu pribadi, sedangkan pribadi si Hambit dalam hal ini harus dibedakan dari kedudukannya sebagai pasangan terpilih. Itu status sebagai pejabat terpilih resmi sebagai institusi, dalam hal ini dua orang yang terpilih, bupati, calon Bupati dan wakil Bupati,” tuturnya.

Bila ada 1 diantaranya yaitu Bupati atau Wakilnya berhalangan akibat menjadi tersangka atau meninggal dunia, maka menurutnya, tidak dapat dijadikan halangan.

“Yang perlu di lantik itu Wakil dari Bupati. Jika 1 diantara berhalangan misalnya jadi tersangka atau meninggal dunia itu tidak usah menjadi halangan untuk dilantik yang dilantik itu institusi, institusi yang semula terdiri dari 2 orang tapi karena satunya berhalangan tinggal 1. Jadi gak apa-apa otomatis dia akan jadi bupati melalui proses,” pungkasnya.sumber.merdeka.com

Check Also

Dinas kehutanan Provinsi Sumut selidiki banjir bandang di kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, sidaknews.com – akibat maraknya penebangan liar disekitar gunung lubuk raya, pihak Dinas Kehutanan Provinsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *