Selasa , 30 Mei 2017
Home » Hukrim » Kadispora : BPK Bisa Turun Tangan Dalam Kasus SMAN 3 Purwakarta

Kadispora : BPK Bisa Turun Tangan Dalam Kasus SMAN 3 Purwakarta

Purwakarta, sidaknews.com-  Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Kadispora) akhirnya angkat bicara terkait  permasalahan yang sedang bergulir di SMAN 3 Purwakarta.

 Kadisdikpora Kabupaten Purwakarta ketika ditemui disela-sela paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta Dr Andre Haerul Jumat (12/7) mengatakan, pihaknya masih menunggu LHP dari Inspektorat, namun dari pemeriksaan Inspektorat yang sedang berjalan ditemukan DSP 2009- 2012 tidak jelas, “Bangunan yang dikerjakan oleh pihak ketiga juga dianggap belum jelas karena  pihak ketiga ada yang menagihkan tagihan baja ringan dan bangku (Mebeler),”ujar Andre kepada sidaknews.com beberapa waktu lalu.
Selain itu, adanya pinjaman ke BPR, dan itu juga belum jelas seperti apa karena jaminannya sendiri atas nama pribadi dan bukan atas nama lembaga sekolah. Menurut dia hal ini bisa saja membuat pihak Inspektorat yang sedang melakukan Verifikasi akan sedikit bingung untuk mengambil keputusan.
“Namun semuanya akan kita serahkan kepada Pihak Inspektorat, dan bila Inspektorat telah menyerahkan hasilnya kepada Bupati bila masih memungkinkan bisa saja Bupati merekomendasikan agar BPK turun tangan dalam pemeriksaan SMA Negeri 3,”tegasnya.
Dikatakan Andre, dari awal pihaknya sudah mencoba untuk duduk bersama tetapi selalu tidak ada solusi. Data-data sendiri menurutnya banyak yang tidak ada dan tidak lengkap, diperkirakan sekitar 3 Miliar dana yang terserap bila berdasakan jumlah siswa baru setiap tahunnya, dan pihaknya akan terus berupaya untuk memilah mana hutang sekolah dan mana yang dianggap hutang pribadi.
Sementara itu pihak Ketiga Ridwan Subagja tetap kepada pendiriannnya, “Kami akan siap menggembok sekolah bila permasalahan ini tidak dapat terselesaikan, karena kami menuntut hak kami dan tagihan yang telah kami keluarkan untuk pembangunan sekolah,” tegas Ridwan saat dihubungi.
Seperti diketahui, permasalahan yang terjadi di SMAN 3 Purwakarta ini berawal adanya hutang piutang yang harus dibayarkan pihak sekolah kepada pihak ketiga yang mengerjakan proyek. Pembangunan yang ada disekolah sendiri telah terlaksana namun pada perjalannnya pada saat pergantian Kepala sekolah, pejabat Kepala Sekolah yang baru tidak mau membayar dengan alasan bukan dirinya yang seharusnya bertanggung jawab melainkan Kepala sekolah yang lama. (Bayu)

Check Also

“Konflik” Menahun, Lahan Sengketa Akhirnya Dieksekusi

-Eksekusi lahan di Tanjungpinang Tanjungpinang, sidaknews.com – Setelah melalui proses hukum yang memakan waktu cukup …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *