Kamis , 25 Mei 2017
Home » Berita Foto » Kajari Janji Akan Tahan Sekkab Selayar

Kajari Janji Akan Tahan Sekkab Selayar

Kepala Kejaksaan Negeri kepulauan Selayar
Kepala Kejaksaan Negeri kepulauan Selayar, Didik Agus Suroto.

Kepulauan Selayar,Sidaknews.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Selayar, Didik Agus Suroto, berjanji akan segera menahan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Zainuddin, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang disinyalir fiktif.

Belanja Sisa UUDP fiktif itu terjadi selama tiga tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012 senilai Rp.1,2 Miliar. Pernyataan ini dikemukakan ketika ditemui wartawan M.Daeng Siudjung Nyulle di ruang kerjanya pada hari Kamis 22 Mei 2014 di Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berkasnya sudah dianggap rampung dan sisa menunggu proses pemeriksaan terhadap kasus biaya makan minum tahun anggaran 2012 dan 2013 sebesar Rp.1,5 Miliar. Selain Sekkab Zainuddin, Penyidik Kajari Selayar juga telah menetapkan Kepala Bagian Perlengkapan Setda H Dg Sibali dan Bendahara Pengeluaran Setda Nurniati sebagai tersangka.

Didik menambahkan bahwa berkas kasus Sisa UUDP dan biaya makan minum akan dipilah. Untuk berkas Sisa UUDP sudah dianggap rampung dan tinggal menunggu berkas biaya makan minum (mamin) tahun 2012 dan 2013 rampung, dan selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) Makassar demi keperluan sidang.

Karena item rangkaian kasus ini akan dijadikan satu, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pejabat yang terlibat dalam kasus biaya makan minum yang menghabiskan dana sebesar Rp.1,5 Miliar, Penyidik akan kembali melakukan pengembangan terhadap Pejabat Pemegang Kas Daerah di Sekretariat Daerah (Setda) Kepulauan Selayar.

“Kita akan tanya Pejabat Kasda (Kas Daerah), uang itu ada dimana ? Karena ini Sisa UUDP. Sebab, menurut informasi, katanya Sisa UUDP itu sudah ditutupi oleh Bupati dan Sekda. Dan kalau sudah ditutup, mana uang itu ? Perlihatkan kepada Penyidik.Jangan hanya katanya. Kemudian sumber dana yang dipakai untuk menutupi itu juga asalnya dari mana ?” kata Didik.

Menurutnya, hasil pemeriksaan ini sudah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Sulawesi Selatan dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar di Makassar.

Mantan Kepala Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ini juga mengatakan, pihaknya juga tetap akan memproses terkait keterlibatan Pemilik Rumah Makan Padang Raya Benteng, Taufik.

Kepala Bagian Perlengkapan Setda, Dg Sibali sebelumnya menyatakan, UUDP adalah tugas Bendahara umum Setda. Karena Bendahara yang membelanjakan uang. Dan seharusnya yang dikembalikan ke Kas Daerah dalam bentuk uang bukan nota belanja barang. Yang diperlihatkan Nurniati ke BPK saat dilakukan audit adalah Nota Belanja, bukan dalam bentuk uang tunai.

“Kenapa Nurniati melibatkan Rumah Makan Padang karena nota yang diperlihatkan kepada BPK yang akan ditutupi.sumber.Cakrawala

Check Also

Kapolda Sumut Arahkan Kapolres Tingkatkan Kewaspadaan dan Keamanan Kota Medan Pasca Ledakan Bom di Jakarta

Medan, sidaknews.com – Untuk menjaga kondusifitas kota Medan pasca ledakan Bom bunuh diri yang terjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *