Kamis , 25 Mei 2017
Home » Berita Foto » Kajari Kuala Tungkal Diduga “Mandul” Tangani Dana Honorarium Tim Komindo

Kajari Kuala Tungkal Diduga “Mandul” Tangani Dana Honorarium Tim Komindo

– Terkait Kelebihan Dana Honorarium Tim Kominda Tahun 2007 Yang Menjadi Temuan BPK.

temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Kelebihan Dana Honorarium Tim Kominda Tanjab Barat tahun 2007.
Ilustrasi: Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Kelebihan Dana Honorarium Tim Kominda Tanjab Barat tahun 2007.

Tanjab Barat,sidaknews.com – Sejak dilaporkan LSM yang ada di Kabupaten ini, terkait dugaan kasus penyimpangan anggaran dana Honorarium Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Tahun 2007 silam, dimana terkait dana ini telah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Kelebihan Dana Honorarium Tim Kominda Tanjab Barat tahun 2007.

Salah satu masyarakat Tanjab Barat yang merupakan sumber media ini(23/8) yang minta namanya tidak dituliskan, Mengatakan, Susahnya penanganan kasus dugaan penyimpangan Kelebihan Dana Honorarium Tim Kominda Tahun 2007 ini tak terlepas dari system yang berantai sehingga susah untuk bisa mengungkapkan kasus-kasus korupsi di Kabupaten yang bersemboyankan “ Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ke Tujuan “.

Masih menurut sumber media ini, kita berharap penegak hukum bisa bertindak dengan benar demi menegakkan keadilan untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, apa lagi kita tahu itu bersumber dari Dana APBD Tanjab Barat Tahun 2007 dimana itu adalah uang Rakyat.

Seharusnya dari hasil final Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dimana BPK telah melansir adanya kerugian dalam Honorarium Tim Kominda sebesar Rp. 545.375.000,- seharusnya bisa berkordinasi dengan penegak hukum untuk menyelesaikan ini.

Pasal 8 ayat 3 dan UU No.15/2006 tentang BPK, Dalam pasal 3 disebutkan jika dalam pemeriksaan di temukan unsur pidana, BPK melaporkannya ke instansi berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak di ketahui ada unsur pidana. Dan pasal 4 menyatakan laporan BPK seperti yang dimaksud ayat 3 di jadikan dasar penyidikan pejabat penyidik berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, BPK harus pro aktif juga untuk melaporkan ke pada penegak hukum.

Sementara itu dalam pasal 4 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan pemindanaan pelaku tindak pidana. “Ujar sumber yang minta namanya tidak disebutkan dalam penulisan ini.

Dari Pantauan media Sidak News Indonesia dilapangan, Dari laporan Lsm di kabupaten ini ke Kejaksaan Negri Kuala Tungkal berdasarkan hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi pada tahun 2007 silam terhadap Kelebihan Dana Honorarium Tim Kominda Tanjab Barat.

BPK disinyalir ada main mata dengan pihak instansi yang terkait pada saat itu, dimana ada kejanggalan dasar temuan BPK ini disinyalir tampa ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Ispektorat pada saat itu. Dengan kata lain selain Kesbangpolimas tentu Ispektorat pada saat tahun 2007 juga harus bertanggung jawab terhadap Kelebihan Honorarium Tim Kominda Tanjab Barat.(Andi)

Check Also

Pemkab Sergai Survey Harga Sembako di Pasar Tradisional

–Persediaan Sembako Selama Ramadhan di Sergai Aman Sergai, sidaknews.com – Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1438 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *