Home » Berita Foto » Kasus Korupsi Berjamaah DPRD Tanjab Barat 1999-2004,Terbungkus Rapi Tampa Ada Kelanjutan

Kasus Korupsi Berjamaah DPRD Tanjab Barat 1999-2004,Terbungkus Rapi Tampa Ada Kelanjutan

Diminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti kasus ini.

Ilustrasi. Susu untuk Tikus-tikus Koruptor
Ilustrasi. Susu untuk Tikus-tikus Koruptor

Tanjab Barat,Sidaknews.com – Utusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal dengan sebutan (KPK) beberapa waktu lalu sempat berkunjung ke kota yang bersemboyankan “Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan” di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Tepatnya di Kota Kuala Tungkal, Utusan KPK ini dinilai masyarakat Kuala Tungkal hanya sekedar berkunjung saja.

Karna menurut masyarakat sampai hari ini dari sekian banyak kasus korupsi tidak ada satupun kasus yang di lirik KPK di Kabupaten ini. Seperti kasus korupsi berjamaah DPRD Tanjab Barat Tahun 1999 s/d 2004 yang jelas-jelas korupsi berjamaah tapi sampai hari ini tidak ada lanjutnnya.

Salah satu nara sumber yang minta namanya dirahasiakan dalam pemberitaan ini, yang mewakili masyarakat Tanjab Barat mengatakan dari dulu sampai dengan hari ini masyarakat Tanjab Barat menunggu kelanjutan kasus korupsi berjamaah DPRD Tanjab Barat 1999-2004 yang lalu, dimana kasus ini diduga masyarakat di jadikan ATM dan di peti Es’kan oleh oknum tertentu.

Yang membuat masyarat bertanya-tanya terhadap kasus DPRD Tanjab Barat 1999 s/d 2004 sampai dengan hari ini, dikarenakan kasus ini sejak Pengadilan Negri Kuala Tungkal memvonis Syarifudin SE, dan Machluddin dengan Putusan Nomor :23/Pid.B/2006/PNKTL/tanggal 28 Desember 2006 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Tapi yang aneh kok Cuma dua orang yang di jebloskan ke jeruji besi, seharusnya’kan bersama-sama juga biar rame, “Ujar sumber ke media ini Minggu (8/6).

Masih menurut sumber keanehan ini mulai terjadi bermula sejak berkas perkara atas nama tersangka H.M Umar Ibrahim dan Luhut Silaban SH dikembalikan pada penyidik karena hasil penyidikannya kurang lengkap. Kendala Penyidik dalam penanganan perkara H.M.Umar Ibrahim dan kawan-kawan dikarenakan Polda jambi pada saat itu belum mendapatkan Referensi mengenai ketentuan payung hukum Formil yang dilanggar para tersangka, sebab semula para tersangka disangka melanggar ketentuan PP Nomor 110 Tahun 2000.

Tetapi ketentuan tersebut telah di batalkan pemberlakuannya oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Nomor : 04/G/HUM/2001 Tanggal 9 September 2001. Dalam praktik , subtansi hukum yang demikian tentunya memberi ruang luas bagi penegak hukum untuk memutar balik fakta sesuai kepentingan masing-masing.(Andi)

Check Also

Sekdakab Sergai Drs. Hadi Winarno,MM tengah menerima hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar di aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa (24/1). 

Tingkatkan Pelayanan Publik, Sergai Targetkan Zona Hijau Tahun 2017

Sergai, sidaknews.com – Dewasa ini pelayanan publik menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat dan …

4 comments

  1. Termasuk Kasus PDAM (Air Bersih) Kuala Tungkal yang bernilai ratusan milyar masih Adem Ayem…

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>