Kamis , 30 Maret 2017
Home » Berita Foto » Kasus KPU 2008 Dakoram Hanya Pengambil Kebijakan

Kasus KPU 2008 Dakoram Hanya Pengambil Kebijakan

Dalam Eksepsi Kasus KPU 2008,Terungkap Ada Uang Haram Masuk KPU Purwakarta.
Foto pada Sidang Dalam Eksepsi Kasus KPU 2008,Terungkap Ada Uang Haram Masuk KPU Purwakarta (13/8)

Purwakarta,sidaknews.com – Dalam persidangan kasus KPU 2008, yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung belum lama ini, terungkap, mantan Ketua KPU Purwakarta Dadan Komarul Ramdan (Dakoram) kaitannya dalam kasus KPU 2008 hanya bertindak sebagai pengambil kebijakan, bukan pengelola anggaran atau keuangan Pilkada 2008.

Salah satu Tim Penasehat Hukum Dakoram, Ebeneser Damanik, SH dalam keterangannya mengatakan, kliennya saat itu, posisinya hanya sebagai pengambil kebijakan, bukan pengelola anggaran atau keuangan Pilkada 2008.

“Jika Dadan Komarul Ramdan harus mempertanggungjawabkan kebijakannya, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak boleh dan tidak bisa hanya menjadikan Dakoram saja sebagai pihak yang harus bertanggung jawab, sementara 4 (empat) orang komisioner lainnya tidak ikut bertanggung jawab,” kata Damanik saat ditemui usai persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dijelaskannya, kepemimpinan di KPU secara umum bersifat kolektif kolegial, didasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 104 ayat 2 bahwa setelah semua tahapan pemilihan dilaksanakan, KPUD menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPUD dari APBD kepada DPRD.

“Karena KPUD harus ditandai sebagai lembaga, maka yang bertanggungjawab seharusnya bukan saja Ketua KPUD, tetapi anggota yang 4 (empat) orang lainnya yaitu Asep Maskar, Nurlela, Darius Hutagalung dan Ahmad Sadeli harus ikut bertanggung jawab atas semua prodak kebijakannya,” ungkap Damanik.

Kemudian, lanjut Damanik, hal ini dikuatkan dalam Keputusan KPU Pusat Nomor 677 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Bahwa Ketua KPU Kab/Kota melaporkan pertanggungjawaban kepada Rapat Pleno KPU.(ega)

Check Also

Perseturuan Sengketa Informasi Direktur RSJD Babel Berakhir Mediasi

Pangkalpinang, sidaknews.com -Setelah beberapa kali dalam persidangan ajudikasi sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Bangka …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *