Selasa , 30 Mei 2017
Home » Berita Foto » Kasus Tambang Pasir Bisa Masuk Ranah Korupsi Pihak Pembeli Juga Penadah

Kasus Tambang Pasir Bisa Masuk Ranah Korupsi Pihak Pembeli Juga Penadah

Kasus Tambang Pasir Bisa Masuk Ranah Korupsi Pihak Pembeli Juga Penadah
Dendi Purnomo, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kota Batam.

Batam,Sidaknews.com – Aktivitas penambangan pasir darat secara ilegal semakin marak di Batam. Salah satunya, lahan kosong di kawasan Batu Besar, Nongsa, seluas 50 hektar kini mulai disulap pelaku penambangan ilegal menjadi kubangan-kubangan besar demi meraih keuntungan pribadi tanpa memikirkan imbas terhadap ekosistem lingkungan dan masyarakat.

Di Kota Batam ada beberapa titik lokasi penambangan pasir darat ilegal, antara lain kawasan Batu Besar, Nongsa, Kabil, Telaga Punggur, Tembesi, Sembulang dan Tanjung Piayu. Namun penambangan terbesar pasir darat ilegal di Batam terdapat di Kampung Panglong, Batu Besar.

Namun sayang, aktivitas penambangan pasir yang merusak lingkungan dan ekosistem alam ini seolah tak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam ataupun aparat kepolisian setempat. Sebab tambang ilegal ini hanya berjarak satu kilometer dari Mapolda Kepri.

Pantauan di lapangan, penambangan pasir darat ini tak hanya lagi dilakukan di atas lahan milik warga, namun kini sudah merambah ke lahan bakau (mangrove) di kawasan Panglong, Batu Besar sehingga merusak ekosistem alam dimana setiap harinya terlihat puluhan mesin-mesin yang menyedot pasir untuk kemudian dijual.

Kasus Tambang Pasir Bisa Masuk Ranah Korupsi Pihak Pembeli Juga Penadah
Alat Berat Yang Digunakan Untuk Mengeruk Pasir.

Dendi Purnomo, Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA),mengatakan pihak penampung dan pembeli pasir ilegal tersebut sudah jelas menyalahi aturan seperti penadah. Ya sama diproses secara hukum, bukan yang mengabil saja yang terlibat.

Dendi Purnomo, berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Batam terkait penanganan kasus penambangan pasir yang saat ini ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Langkah koordinasi ini juga ditindaklanjuti dengan rencana kesepahaman bersama Kepala Seksi Perdata dan Tatausaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Batam.

“Mereka (BAPEDALDA) bermaksud berkoordinasi terkait masalah yang saat ini mereka tangani. Sebagai antisipasi perlawanan gugatan dari yang disidik, BAPEDALDA juga berencana membuat MOU dengan Kasi Datun,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Yusron.

Ditegaskan Yusron, setelah dipaparkan oleh pihak Bapedal, kejaksaan mengarahkan kasus ini ditangani dengan undang-undang anti korupsi.

Kasus Tambang Pasir Bisa Masuk Ranah Korupsi Pihak Pembeli Juga Penadah
 Tambang Pasir.

“Sebab, menurut saya, ada indikasi kerugian negara dalam kasus ini dan pihak pembeli serta toko pembuat batako dari material pasir yang illegal berarti jelas menyalahi, kata Yusron pada wartawan.
Sebab, kata Yusron, kalau hanya dijerat terkait dampak lingkungan, hukumannya hanya berupa denda. Tak ada pengembalian kerugian negara,” imbuh dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak BAPEDALDA merasa risih dengan banyaknya jumlah laporan yang masuk. Alhasil, dari penggerebekan yang dilakukan, diciduk beberapa orang yang diduga sebagai pelaku. Tak hanya itu, alat berat yang digunakan untuk mengeruk pasir itu juga disita petugas. (Tim)

Check Also

Danrem 011 Buka Latihan Posko Kodim 0104/Atim

Langsa, sidaknews.com – Komandan Korem 011/LW Kolonel Inf Agus Firman Yusmono,S.i.P, M.Si Pimpim Pembukaan Latihan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *