Senin , 27 Maret 2017
Home » Berita Foto » Kebijakan Pemerintah Daerah diduga dijadikan Kepentingan kalangan tertentu

Kebijakan Pemerintah Daerah diduga dijadikan Kepentingan kalangan tertentu

Ketua GIVAL didampingi Ketua P2SP
Ketua GIVAL (Gerakan Investigasi Antar Lembaga) Pirdaus dan didampingi oleh Mumuh Ketua P2SP (Persatuan Pedagang Seluruh Purwakarta.

Purwakarta,Sidaknews.com – Sekitar 3000 pedagang yang berdagang diseluruh sekolah terdiri dari pedagang kantin 600 dan 2400 PKL Purwakarta terancam tak diperbolehkan berdagang disekolah akan mempertanyakan nasib mereka ke Disdikpora Kabupaten Purwakarta.

Pasalnya Keputusan Bupati tersebut dianggap tak beralasan karena para pedagang yang berdagang disekolah dan dikonsumsi oleh siswa harus memiliki rekomendasi bersih dan higienis dari Dinas Kesehatan Purwakarta.

Fakta Integritas dari Pihak Sekolah pun dipertanyakan, apalagi diperparah dengan sudah ada salah satu sekolah yang telah memberlakukan denda ketika siswa membeli atau jajan ke pedagang diluar sekolah.

Aneh ketika menyepakati Fakta Integritas untuk melarang pedagang berjualan di sekolah dan siswa diharuskan membawa bekal makanan dan bekal uang jajan nya harus ditabung, Fakta Integritas itu harus menjadi satu kesatuan dengan peraturan lain, dan seharusnya harus jelas baik Perbup atau Perdanya. Demikian dikatakan Ketua Ormas GIVAL (Gerakan Investigasi Antar Lembaga) Pirdaus Senin (24/3)

“Untuk masalah larangan berdagang disekolah ini kami telah melakukan Investigasi dan mencari Informasi selama 3 Minggu, dan hasilnya mencengangkan, pasalnya sekolah dari tingkatan SD-SLTA melakukan penandatangan Fakta Integritas yang dilakukan oleh Siswa, Guru, Kepsek, UPTD Disdikpora bahkan Kadisdikpora pun menyetujui untuk pelarangan berdagang disekolah dan siswa harus membawa makanan sendiri “ujarnya Senin (24/3)

“Ini merupakan hal yang dipaksakan dan cenderung mencari Popularitas dengan mengorbankan sebagian masyarakat pedagang, seharusnya Pemerintah Purwakarta mencari solusi terlebih dahulu jangan sampai hal ini menjadi ajang proyek yang akan dijalankan oleh sebagian pihak yang mempunyai kepentingan.

IMG00581-20140324-1550Salah satu contoh pakaian adat untuk siswa hari ini saja seperti apa, siapa yang diuntungkan , bahkan salah satu sekolah SMP Negeri Purwakarta telah melakukan pembangunan Kantin Sehat dengan melakukan pengadaan Katering untuk siswa namun tidak berjalan, ini jelas dibalik kebijakan itu semua ada dugaan kepentingan sebagian kalangan” terangnya.

Rencananya hari ini Senin (24/3) Ketua Ormas GIVAL Pirdaus dengan Ketua P2SP (Persatuan Pedagang Seluruh Purwakarta) Mumuh akan bertemu dengan Kadisdikpora Purwakarta Andrie Chaerul namun Kepala Dinas tak bisa ditemui karena ada kegiatan di Pemkab Purwakarta.

“Bagaimana seorang Pejabat susah ditemui bahkan nomor kontak telepon selulernya sering berganti, tetapi kami akan tetap menemui Kadisdikpora untuk meminta penjelasan terkait peraturan ini, sebenarnya dengan prioritas pembangunan Purwakarta terkait Purwakarta sehat seperti apa, dan apa jaminannya makanan yang dibekali oleh orang tua siswa juga sehat”tanyanya.

Rencanya ribuan pedagang akan mempertanyakan peraturan Bupati terkait pelarangan Pedagang untuk berdagang disekolah karena dianggap kebijakan tersebut tidak demokratis dan berdampak kepada sisi kehidupan pedagang apalagi baru-baru ini Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mendapat penghargaan Manusia Bintang yang diadakan oleh sebuah Portal berita online Nasional untuk kategori Democracy Award.(Adi Tarigan)

Check Also

Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin menyerahkan trophy dan bantuan pembinaan kepada Joki dan kuda pemenang

Kualitas Pacuan Kuda Tradisional Gayo akan Terus Ditingkatkan

Takengon, sidaknews.com – Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin mengatakan kualitas pacuan kuda tradisional Gayo akan terus …

One comment

  1. ini bukan komentar tapi prahara bagi Bupati Purwakarta

    Bupati Larang Pedagang Kantin Sekolah, Golkar Akan Kehilangan 12.000 Suara Rakyat Kecil

    PURWAKARTA – Menurut Ketua Umum Ormas Gival, dibalik kebijkan Bupati Purwakarta yang melarang pedagang kecil berjualan di kantin sekolah Partainya akan kehilangan suara sedikitnya 12.000 suara.
    “Apabila empat ribu pedagang kecil kehilangan mata pencahariannya maka Bupati dan Ketua DPRD Purwakarta harus bertanggungjawab. dipastikan sebanyak empat ribu pedagang dan istrinya tidak akan simpati kepada Bupati dan partainya,”ujar Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Investigasi Antar Lembaga (Ormas Gival, Pirdaus B.Ns. yang akrab dipanggil Dauscobra.

    Dipastikan moto Partai Golkar, dilanjutkan Dauscobra, yakni suara Golkar suara Rakyat akan beralih menjadi suara sumbang, pasalnya sekira 4.000 pedagang kecil yang merasa tersakiti oleh kebijakan Bupati Purwakarta atas larangan pedagang kantin sekolah setingkat SD,SMP, dan SMA jelas tidak akan bersimpati kepada Bupati Purwakarta sekaligus pedagang akan mangkir untuk mendukung dari Golkar dan calegnya, alias akan berpindah dukungan.

    “Sebagai keseriusan Kami untuk mangkir dan tidak akan bersimpati kepada Bupati Purwakarta dan Partainya telah bulat yang dibulatkan dengan kelompok pedagang baru bernama Aliansi Pedagang Kecil Purwakarta (APEKP) yang baru terbentuk Jum’at malam, 28 Maret 2014),”ujar Dauscobra.

    Ditambahkan Dauscobra, adanya janji Bupati Purwakarta akan memberikan solusi terbaik kepada nasib pedagang pasca Pileg, hal itu janji murahan, yang pasti pedagang meminta pertanggungjawaban Bupati dan Ketua DPRD Purwakarta apabila benar telah melegalkan peraturan Bupati mengenai larangan pedagang kantin sekolah.

    Dari hasil rapat Jum’at lalu, APEKP yang berjumlah lebih dari 4.000 pedagang kantin sekolah telah sepakat tidak akan dukung Bupati dan Partainya dalam Pemilu Legislativ mendatang, agar tahu saja sikap Bupati melarang pedagang dengan aturan yang tidak jelas itu merupakan kedloliman, karena dari sebanyak 4.000 pedagang lebih yang biasa mangkal di 502 sekolah SD,SMP dan SMA se Kab.Purwakarta telah bersepakat.

    “Janji Bupati Purwakarta adalah bulsit belaka, yang sudah jelas Bupati Purwakarta adalah pembunuh rakyat kecil dari sektor ekonomi. dan akibat tindakan Bupati yang sembrono 4.000 penganggur segera muncul di Purwakarta,”tambah Dauscobra.(*).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>