Kamis , 30 Maret 2017
Home » Berita Foto » Kejahatan Hukum Secara Sistematik

Kejahatan Hukum Secara Sistematik

Oleh: Jendaita Pinem

Jendaita Pinem
Jendaita Pinem.

Sidaknews.com – Akibat dari perbuatan Suban Hartono merekayasa bukti Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI dan Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI. untuk memperkaya diri sendiri dari nilai komersil tanah di daerah Dompak seluas lebih kurang 1300 hektar.

Yang dia klaim sebagai miliknya berdasarkan fotocopy SHGB yang notabenenya Fiktif/Palsu dengan memperalat oknum Penegak Hukum untuk menguasai harta yang dikuasai oleh Negara dan merampas hak-hak rakyat terhadap tanah menimbulkan kejahatan Hukum secara Sistematik.

Seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi atas Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah menghampiri 70 Tahun diisi dengan berbagai pencapaian melalui peristiwa pahit dan manis bagi para Pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya, dan sehaluan dengan gagasan Reformasi Penegakan Hukum serta peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang begitu aktif dan produktif untuk memberantas Korupsi disetiap lini jabatan.

Seharusnya para Penegak Hukum diwilayah Hukum Tanjung Pinang tidak membiarkan Suban Hartono Tanpa Ijin menguasai harta yang dikuasai oleh Negara dan mempermainkan hak-hak Rakyat terhadap tanah.

Di Tanjung Pinang tidak menjadi rahasia lagi bahwa Suban Hartono telah berpuluh tahun menguasai tanah di Dompak didasarkan hanya pada Fotocopy SHGB yang notabenenya Fiktif/Palsu untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain secara berleluasa tanpa pernah terdengar ada aparat Penegak Hukum yang berani menghalangi.

Sehingga Suban Hartono bagaikan Tuan Takur (Raja Kecil) yang tidak pernah tersentuh hukum atau kebal hukum di Tanjung Pinang walaupun perbuatannya melawan hukum berkali-kali dilaporkan namun tiada aparat penegak hukum yang akan menyeret dia ke pengadilan.

Bahkan sebaliknya silap-silap sipelapor yang akan menjadi terlapor dan kemudian ditahan dan diintimidasi agar takut untuk membongkar kejahatan Suban Hartono Dkk.

Ini terbukti dalam Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI dan Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G.2010/PN.TPI. dimana yang tidak terbukti bersalah dipenjara dan Suban Hartono Dkk yang terbukti bersalah merekayasa Fakta dan bukti Perkara tidak pernah digubris oleh aparat penegak Hukum bahkan Gugatannya dalam perkara Perdata No. 04/PDT.G/2010/PN/TPI dikabulkan oleh Hakim walaupun hakim mengetahui bahwa dasar kepemilikannya terhadap tanah yang dia klaim sebagai miliknya didasarkan hanya pada Fotocopy SHGB No. 00871 yang notabenenya Fiktif/Palsu.

Ini membuktikan Penegakan Hukum di di TanjungPinang masih memerlukan pengawasan Pusat secara intensif agar kejahatan hukum secara sistematik tidak terulang kembali seperti yang terjadi dalam Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI dan Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI.

Dimana dua orang Hakim Bernama  Rustiono, SH M.Hum dan T.Marbun SH, MH dalam memeriksa dan Mengadili serta memutus Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI dan Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI terlebih dahulu telah melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Jo Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.

Karena bersikukuh dalam waktu yang bersamaan menyidangkan kedua Perkara tersebut dengan menggunakan alat Pembuktian yang sama tetapi dibiarkan begitu saja oleh Tim Hakim Badan Pengawasan MA RI bahkan khabarnya mereka dinaikkan Pangkat karena berani..???

Kemudian Kejaksaan Negeri TanjungPinang Mengembalikan Barang Bukti Berupa Bijih Bauksit hasil rampasan dalam Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI yang bernilai Puluhan Milyar Rupiah kapada Ferry Lee Garcia dengan begitu saja hanya berdasarkan Pendapat bukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.

Sedangkan Suban Hartono/PT Kemayan Bintan maupun Ferry Lee Garcia tidak ada hubungan dengan Putusan Perkara Pidana Nomor: 82/PID.B/2010/PN.TPI oleh sebab itu diduga Hakim turut merasa Suban Hartono/PT Kemayan Bintan tidak mempunyai hubungan dengan Perkara Pidana diatas sehingga Hakim tidak menyebutkan nama Suban Hartono/PT Kemayan Bintan maupun nama Ferry Lee Garcia secara tegas sebagai pemilik dalam Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 KUHAP, serta dasar kepemilikannya hanya berupa Fotocopy SHGB No. 00871 yang notabenenya Fiktif/Palsu.

Sehingga dengan demikian pengembalian Barang Bukti Berupa Bijih Bauksit tersebut kepada Ferry Lee Garcia Patut diduga adanya suatu kejahatan Hukum secara sistematik berdasarkan pengaruh dugaan Suap/Sogok.

Kini Perkara Perdata Nomor: 04/PDT.G/2010/PN.TPI berada pada tahapan peninjauan kembali atas GUGATAN NGUAN SENG terhadap Suban Hartono/PT Kemayan Bintan satu Trilyun Rupiah, dalam hal ini diharapkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI turut mengawasi jalannya Persidangan dan KPK memasang telinga dan mata karena SUBAN HARTONO diduga akan menghalalkan segala cara untuk menghindarkan dari bersalah walaupun Suban Hartono telah terbukti mengklaim haknya terhadap tanah yang dia klaim sebagai miliknya didasarkan hanya pada Fotocopy SHGB No. 00871 yang notabenenya Fiktip/Palsu.

Dan dasar hubungannya dengan Perkara Perdata No. 04/PDT.G/2010/PN.TPI iaitu Laporan Polisi No. Pol: LP/B.81/IV/2009, tanggal 21 April tentang Penyerobotan Tanah dan Pencurian telahpun dicabut oleh Suban Hartono dari Polresta Tanjung Pinang kemudian SHGB No. 00871 juga turut dilaporkan hilang oleh Suban Hartono tetapi BPN tidak menerbitkan Sertifikat baru kepada Suban Hartono sebagai pengganti sertifikat yang dilaporkannya hilang itu. Dalam arti Suban Hartono/PT Kemayan Bintan sama sekali tidak mempunyai dasar kepemilikan terhadap tanah yang dia klaim sebagai miliknya.

Secara Hukum walaupun Suban Hartono/PT Kemayan Bintan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) tetapi sepanjang Suban Hartono/PT Kemayan Bintan tidak dapat menunjukkan kepamilikannya secara otentik berdasarkan Sertifikat yang Asli dan membuktikan tuduhannya dalam laporan polisi tersebut maka wajib Hukumnya permohonannya ditolak oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat.(**)

Check Also

Tiga Pelaku Pengeroyokan Wartawan Berhasil Ditangkap Polda Sumut

Medan, sidaknews.com – Tiga orang tersangka pelakukasus pengeroyokan terhadap seorang wartawan Inews Tv bernama Adi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *