Sabtu , 25 Maret 2017
Home » Berita Foto » Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal Mulai Lakukan Pemanggilan

Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal Mulai Lakukan Pemanggilan

Terkait Dana Honorarim Tim Kominda Tahun 2007.

pihak Kejaksaan telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang untuk dimintai keterangannya Terkait kelebihan dana Honorarium
Pihak Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang untuk dimintai keterangannya Terkait kelebihan dana Honorarium.

Tanjab Barat, Sidaknews.com – Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2007 tentang kelebihan Dana Honorarium Tim Kominda Tanjab Barat yang dilaporkan LSM beberapa waktu lalu, melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, Tedy Hartawan menyampaikan kepada wartawan media ini.

Saat ini pihak Kejaksaan telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang untuk dimintai keterangannya terkait kelebihan dana Honorarium tersebut. Jum’at (11/7) di ruang kerjanya.

Masih menurut Kasi Intel Tedy Hartawan, semua berkas-berkas terkait dengan ini sudah kita minta melalui Kasi kominda M. Dina di Kesbangpolimas, rabu (25/6) kita juga memanggil Nopi Yanti selaku bendaharawan pada Kesbang Polimas Tanjab Barat pada tahun 2007 silam.

Terkait dugaan dana kelebihan Honorarium yang menjadi temuan dan dilaporkan LSM ke Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal beberapa waktu lalu atas Hasil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, pada anggaran tahun 2007 silam terhadap kelebihan pembayaran honorarium tim Kominda sebesar Rp. 545.375.000.

Dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan perangkat kerja daerah (DPA- SKPD) tahun anggaran 2007 pada kantor Kesbang Polinmas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan program peningkatan penyakit masayarakat, dalam kegiatan Komunitas Intelejen Daerah, (Kominda) Kegiatan tersebut dianggarakan sebesar Rp. 908.796.900 dengan realisasi Rp. 76.951.900. Tedy  Hartawan selaku Kasi Intel mengatakan, nanti semuanya akan kita panggil untuk dimintai keterangannya.” Ujarnya (11/7).

Dari pantauan media Sidaknews, pada tahun 2007 silam Bupati Tanjab Barat pada saat itu adalah Drs. H. Syafrial, MS . Bupati Tanjab Barat dalam menertibkan keputusan Bupati Tanjab Barat, No 32 tahun, 2007 tentang kominda di duga tidak mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri, nomor 11 tahun 2006 tentang Kominda seperti keterangan sumber media ini beberapa waktu lalu.

Menurut sumber media ini Jum’at (11/7), walaupun di BPK RI Provinsi Jambi tidak ada keterangan untuk menyuruh di kembalikan. Tetapi dari Hasi pemeriksaan BPK RI Provinsi Jambi jelas ada kelebihan Dana Honorarium Tim Kominda Tanjab Barat pada Tahun 2007 silam.

Dikarenakan ada kelebihan jadi kita berharap ini tetap di proses secara hukum karena ada tiga faktor yang membuat kerugian disitu.

Pertama, dana itu dari APBD, kedua dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi jelas-jelas ada temuan dan ketiga jelas kegiatan itu tidak ada untungnya bagi masyarakat dan malah masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dirugikan karena hanya menguntungkan pihak tertentu saja yang mengatas namakan masyarakat melalui anggaran APBD Daerah.

Jadi saya minta pada penegak hukum di Kabupaten ini atas nama masyarakat tolong usut tuntas kasus ini. (Andi)

Check Also

Presiden RI Ir Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 24-25 Maret 2017.

Ini Menteri Yang Ikut Rombongan Presiden RI Ke Madina

Mandailing Natal, sidaknews.com – Kehadiran Presiden RI Ir Joko Widodo ke Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>